Obyektivitas dan Netralitas Diperlukan Dalam Pilkada

Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto. 

SAPA (TIMIKA) – Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto menegaskan obyektivitas dan netralitas penyelenggara sangat diperlukan dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018. Tindakan tegas diperlukan agar Pilkada berjalan aman, damai dan kondusif, karena implikasinya bukan hanya kepada pasangan calon (paslon) tapi juga seluruh masyarakat Mimika yang telah melakukan pencoblosan dan menantikan hasilnya.

“Kami hanya melakukan pendampingan terhadap Bawaslu Papua selaku Panwaslu Mimika untuk melakukan tindakan yang seperlunya sehingga seluruh tahapan berlangsung aman, damai dan kondusif. Bila pihak keamanan tidak menunjukkan obyektivitas dan netralitas maka akan menimbulkan potensi konflik,” kata AKBP Agung usai rapat pleno terbuka yang digelar KPU Mimika di Graha Eme Neme Yauware, Rabu (11/7).

Menurut Kapolres, tudingan-tudingan dari pihak tertentu, termasuk dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD) merupakan hal yang sah saja. Kendati demikian, ia meminta agar tidak ada pihak yang menyebarkan fitnah atau berita hoax, karena akan mendapatkan konsekuensi sesuai hukum yang berlaku.

“Tiap tahapan kita kawal dan kalau ada pandangan seperti itu, silahkan. Ada medianya untuk bisa melaporkan kami. Ini sah-sah saja. Selagi dalam koridor yang benar.Kami pun siap mempertanggungjawabkannya. Kami dari awal pleno kegiatan dituding memihak pada salah satu calon, tapi itu tidak benar, karena kami tidak ada kepentingan. Karena tarik menarik kepentingan pasti ada dampaknya,” kata Kapolres.

“Memang kami harus tegas. Kami putuskan ini karena putusan bersama. Kami tidak mau ada korban yang jatuh di Kabupaten Mimika. Kami hanya meneggakkan aturan,” tambah Kapolres.

Sebelumnya, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dalam pelaksanaan rapat  pleno terbuka penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Bupati dan wakil bupati Mimika tahun 2018 di Graha Eme Neme Yauware, Selasa (10/7) malam, merasa mendapat intervensi dari aparat keamanan.

Salah satu PPD Mimika Baru, Adolfina, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika mengaku, pihaknya mendapat intervensi sehingga bekerja dalam tekanan selama menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pilkada 2018 ini.

"Sebetulnya kami kerja ada intervensi dari pihak keamanan, kami selalu dikejar waktu, diawasi oleh pihak keamanan. Apakah ini ranah pihak keamanan dalam Pilkada?," ujarnya.

Karena bekerja dalam tekanan, kata Adolfina, membuat pihaknya terpaksa bekerja dengan terburu-buru sehingga tidak mewujudkan hasil yang maksimal.

“Pilkada ini berbeda dengan yang lalu. Saya minta keadilan. Kami kerja dibawah tekanan  sehingga kita terburu-buru dan tidak maksimal," katanya.

Terkait salah satu oknum PPD Miru yang tertangkap saat Operasi Tangkap Tangan (OTT), Sabtu (7/7) malam, menurut Adolfina, seharusnya rekan PPD itu turut hadir dalam rapat pleno.

Menurut dia, dari laporan yang diterimanya, rekan PPD yakni YM yang tertangkap mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan.

" Saya rasa penangkapan itu tidak masalah untuk mengambil keterangan, tapi kalau mendapat perlakukan tidak menyenangkan, kami tidak setuju," ujarnya. (Salma)

Tinggalkan Balasan