Pejabat Wajib Kembalikan Uang Sisa Perjalanan Dinas

Kepala Inspektorat Pemkab Mimika, Yulius Sasarari.

SAPA (TIMIKA) – Guna menghindari adanya temuan ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit keuangan daerah, maka, semua pejabat yang melakukan perjalanan dinas wajib mengembalikan sisa uang perjalanan. Sebab, besaran anggaran keuangan khusus perjalanan dinas untuk seorang pejabat, di sesuaikan dengan golongan pejabat yang bersangkutan. Jika terdapat ada kelebihan atau sisa, harus dilaporkan dan dikembalikan ke keuangan.

“Tahun lalu  ada temuan karena ada pejabat OPD yang tidak mengembalikan uang perjalanan dinasnya itu. Intinya, pejabat golongan apa saja harus mengembalikan uang kelebihan itu, karena uang yang dikeluarkan itu berdasarkan SK bupati dan merupakan uang Negara,” ungkap Kepala Inspektorat Pemkab Mimika, Yulius Sasarari, saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Rabu (11/7).

Yulius menjelaskan, dikarenakan uang perjalanan dinas setiap pejabat yang dikeluarkan berdasarkan SK bupati, maka, setiap pejabat terkait tidak boleh berpatokan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dinasnya. Sehingga, pengembalian uang sisa perjalanan dinas tidak dilimpahkan kepada OPD, akan tetapi secara pribadi ke setiap pejabat terkait. Artinya pegawai atau pejabat yang melakukan perjalan dinas langsung, adalah yang mengembalikan kelebihan uang perjalan tersebut. Pengembalian selain bisa berupa uang sisa perjalanan dinas, bisa juga dilakukan dengan memotong uang tunjangan lainnya, seperti misalnya TPP.

Dikatakan Yulius, dalam tahun berjalan tim dari Inspektorat akan melakukan pengawasan dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) untuk mengetahui adanya temuan terkait kelebihan uang perjalanan dinas.

“Untuk anggaran tahun ini, tim kami juga akan melakukan pengecekan terkait persoalan kelebihan dalam perjalanan dinas. Mudah-mudahan tidak ada, biar tidak dijadikan temuan. Saya juga berharap semua pejabat kita harus memperhatikan hal itu,” tuturnya. (Acik)

Tinggalkan Balasan