Retribusi Obyek Wisata di Mimika Belum Ada

Kepala Disporapar Kabupaten Mimika, Mohamad Toha. 

Ada Perda, tetapi tidak berjalan maksimal

SAPA (TIMIKA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Mimika, sampai saat ini belum menarik retribusi lansung dari obyek wisata yang selama ini ramai dikunjungi warga Timika. Sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat, tetapi tidak berjalan maksimal karena permasalahan kepemilikan tanah.

Kepala Disporapar Kabupaten Mimika, Mohamad Toha mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun obyek wisata yang dikelola secara serius dan ditarik retribusi sebagai pemasukan khusus Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Mimika.

“Tempat pariwisata kita di Mimika yang selama ini ramai dikunjungi masyarakat seperti Kali Kyura, Mayon dan beberapa tempat lainnya itu, belum ada retribusinya sama sekali. Dalam artian retribusi itu hanya dipungut oleh wara sekitar obyek itu,” katanya saat di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Jumat (20/7).

Ia mengatakan, jika berbicara retribusi untuk dimasukan ke PAD, berarti merupakan penghasilan Pemkab. Dalam artian, penarikan retribusi dilakukan oleh Pemkab melalui Disporapar. Dengan demikian, untuk mencanangkan penarikan retribusi, Pemkab harus memiliki Perda khusus sebagai payung hukum.

“Memang perdanya sudah ada. Waktu dahulu saya di Dispenda, Perda itu sudah ada, tapi tidak berjalan maksimal, karena berbenturan dengan klaim kepemilikan lahan oleh warga sekitar obyek itu,” katanya.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa telah membentuk panitia khusus untuk mendata potensi alam di Mimika seperti pantai, hutan mangrove, seni budaya dan sejarah, wisata rohani serta kekayaan alam Mimika lainnya yang bisa diekspos atau diperkenalkan sebagai potensi wisata di Mimika.

“Panitia sudah kita bentuk untuk kegitan pendataan saja. Tapi kita belum bisa pastikan untuk meresmikan wilayah tertentu sebagai tempat pariwisata. Selama ini yang kita ketahui cuman sebatas kali mayon, kali kiura dan kampus biru saja.Padahal masih banyak dan sangat dinamis. Makanya sekarang kita sebatas membentuk panitia kegiatanya saja bukan untuk yang permanen,” ungkap Mohammad Toha.

Ia mengaku, saat melakukan pendataan, petugas harus mengambil gambar di setiap titik potensi tersebut aghar bisa dijadikan sebagai dokumen. Namun, untuk melakukan kegiatan pendataan, tidak membutuhkan anggaran yang besar, tetapi harus memperhitungkan biaya transportasi, makan dan honor bagi setiap pegawai yang melakukan pendataan.

“Kita sangat berharap supaya potensi wisata di Mimika bisa kita promosikan ke luar. Kita akan terus berupaya untuk pariwisata kita bisa diangkat meski harus berbenturan dengan penentangan dari warga yang mengaku sebagai pemilik hak ulayat itu,” ungkapnya. (Acik).

Tinggalkan Balasan