Di Tolak MK, JOSUA Adukan 12 KPU Kabupaten ke DKPP

Kuasa hukum JOSUA, Saleh SH, MH.

SAPA (TIMIKA) – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, John Wempi Wetipo - Habel Melkias Suwai (JOSUA) mengadukan 12 KPU kabupaten ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) pasca gugatan atas perkara Peselisihan Hasil Pemilu (PHP) Nomor 48/PHP.GUB/XVI/2018 di tolak Mahkamah Konstitusi (MK).


Dari rilis yang diterima Salam Papua, Jumat (10/8), Kuasa Hukum JOSUA, Saleh SH, MH menilai 12 kabupaten yang diadukan tidak melaksanakan pemungutan suara Pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua pada 27 Juli lalu.

“Kita sudah adukan KPU 12 kabupaten  ke DKPP karna tidak melaksanakan pemungutan suara,” ujarnya sembari menegaskan laporan tersebut berkaitan dengan tidak adanya pencoblosan.

Ia menjelaskan, 12 KPU kabupaten yang diadukan ke DKPP menggunakan sistem Noken yang tidak sesuai atau semestinya. 12 kabupaten tersebut diantaranya Yahukimo, Memberamo Tengah, Memberamo Raya, Nduga, Deiyai, Lanny Jaya.

“Pokoknya ada 12 penyelenggara, saya tidak hafal lainnya,”

Ia mengatakan untuk KPU Provinsi Papua tidak diadukan ke DKPP lantaran struktur Komisioner masih baru, sementara untuk KPU Paniai juga tidak diadukan lantaran komisionernya diberhentikan sementara.

Terkait dengan hasil putusan MK yang menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, Saleh mengaku dalam gugatan yang dilayangkan JOSUA sama sekali tidak masuk dalam pokok perkara.

“Jadi sama sekali tidak memeriksa, kalau misalnya di periksa, kita ada 137 bukti. Sementara kita terhalang pasal 158 terkait ambang batas, sehingga kemudian tidak adanya pelaksanaan pemungutan suara di 12 kabupaten  tersebut tidak terungkap di MK, jadi kami minta DKPP untuk mengungkap ini,” ujarnya. (Salma)

Tinggalkan Balasan