Tanggapan Legislator Pasca Empat Komisioner KPU Mimika Diberhentikan

Saleh Alhamid.(Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) - Pasca diberhentikannya empat komisioner KPU Kabupaten Mimika oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, kini tugas penyelenggara diambil alih KPU Provinsi Papua.

Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid, memberikan tanggapan dan berharap setelah diambil alih KPU Provinsi, dalam penyelenggaraan agar tidak terjadi kendala komunikasi antara para calon legislatif (Caleg) dengan Komisioner KPU Provinsi.

“Tentunya ini akan menjadi beban berat bagi KPU Provinsi yang hanya lima orang, kemudian ditugaskan dua orang untuk melaksanakan tugas KPU Kabupaten. Dan tentu akan berdampak pada intesif komunikasi para caleg dengan komisioner, apabila sedang berada di Jayapura atau hal lainnya. Komunikasi politik pasti terkendala ini,” kata Saleh ketika ditemui wartawan di Gedung DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, pada Kamis (13/9).

Pemberhentian itu, menurut Saleh, merupakan pembelajaran penting bagi komisioner KPU Mimika yang selanjutnya. Saat bertugas agar bisa lebih berhati-hati dalam melaksanan tugas menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Mimika.

“Hampir semua Komisioner KPU Mimika berakhir oleh putusan DKPP. Masih baik hanya pemberhentian etika, bukan pidana. Maka empat orang ini akan ada sanksi badan. Ini merupakan pembelajaran penting bagi komisioner selanjutnya,” ujarnya sembari meminta dalam rekruitmen nanti, panitia seleksi (Pansel) harus mencari komisioner yang benar-benar mempunyai kredibilitas.

“Semisal divisi hukum, itu harus mempunyai dasar. Menjadi komisioner harus mempunyai latar belakang yang jelas. Komisioner yang berhadapan dengan DKPP ini tidak berhati-hati. Saya berharap komisioner yang baru tidak akan mendapat nasib yang sama,” ujar Saleh. (Salma)

Tinggalkan Balasan