Tim Anggaran Berupaya Antisipasi Defisit

Lukas Luli Lasan.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui tim anggaran saat ini sedang berupaya merasionalisasi pengendalian anggaran belanja. Hal itu dilakukan agar dapat mengantisipasi terjadinya defisit anggaran.

Rasionalisasi ini dilakukan dengan cara mendata seluruh program kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jika ditemukan adanya kegiatan yang dinilai tidak penting, maka, harus digeser atau ditunda pada anggaran tahun berikutnya.

“Beberapa hari lalu sudah dilakukan monitoring realisasi kegiatan fisik di setiap OPD. Disitu dilihat, dimana ada kegiatan yang tidak urgent maka langsung dipending. Semua kegiatan fisik dan non fisik yang bisa dipending berarti langsung digaris bawahi dan dilanjutkan tahun berikutnya,” ungkap Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Lukas Luli Lasan SE., M.Acc saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Jumat (14/9).

Namun, jika ditemukan adanya program fisik yang sudah ada ikatan kontrak dengan pihak ketiga, maka dapat terus dilanjutkan.

“Memang sekarang belum ada surat edaran resmi untuk mengantisipasi defisit ke setiap OPD. Tapi yang jelas tim anggaran tetap upaya untuk mengantisipasi. Sehingga kalau misalnya terjadi defisit, akan tetapi tidak terlalu besar,” katanya.

Sebelumnya pada Rabu (12/9), Plh Asisten Bidang Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, DR. I Nyoman Putu Arka, SE., M.Si mengatakan bahwa estimasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2018, diperkirakan hanya Rp2,5 triliun. Hal ini terjadi karena evaluasi data potensi dan realisasi pendapatan daerah rendah atau tidak mencapai target.

Menurut Nyoman, meski sebelumnya APBD-P diproyeksikan sebesar Rp2,8 triliun, tetapi dengan rendahnya penerimaan berupa transfer dana dari pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) maupun royalty dari PT Freeport Indonesia (PTFI) yang hingga kini masih nihil, maka, dari target Rp2,8 triliun diturunkan menjadi Rp2,5 triliun.

“Tapi kita masih ragu dengan angka 2,5 triliun itu. Takutnya nanti tidak bisa terjangkau. Itu berarti dalam membuat perencanaan penganggaran pada APBD-P menjadi overestimate. Sedangkan kondisi penerimaan kita masih seperti saat ini, hanya 1,5 triliun. Terus bagaimana kita mencari yang 1 triliun untuk menggenapi 2,5 triliun?,” ungkap Nyoman usai memimpin apel.

Hal tersebut menurutnya menjadi dilema bagi Pemkab Mimika. Kondisi ini juga menurutnya bisa menimbulkan defisit anggaran seperti yang terjadi tahun sebelumnya. Oleh karena itu diharapkan tim anggaran cermat dalam melakukan penganggaran, dalam hal ini agar tidak menjadi overestimate untuk APBD-P.

“Kami juga belum yakin bisa terealisasi dengan angka 2,5 triliun. Harapannya dengan adanya APBD-P itu maka semua kegiatan bisa berjalan dengan tidak meninggalkan utang,” tuturnya. (Acik)

Tinggalkan Balasan