DPR Papua Gelar Konsultasi Publik Raperdasus Masyarakat

Anggota DPRP Boy Markus Dawir dan Tan Wie Long melakukan konsultasi publik terkait raperdasus perlindungan masyarakat asli Papua.(Foto-Ant)

SAPA (BIAK) - DPR Papua mengelar konsultasi publik tentang rancangan peraturan daerah khusus (Perdasus) perlindungan masyarakat adat asli orang Papua di Kabupaten Biak Numfor, Selasa (23/10).

Wakil Ketua Komisi 1 DPR Papua Tan Wie Long seusai konsultasi publik di Biak, mengatakan dengan adanya konsultasi publik tentang Raperdasus perlindungan masyarakat adat asli Papua dapat menjadi bahan masukan informasi untuk penyempurnaan rancangan peraturan.

"Saya bersama sejumlah anggota DPR Papua sudah menerima banyak masukan, ya dari aspirasi masyarakat dapat dikaji untuk dan menyempurnakan draf Raperdasus ini," harap Tan Wie Long.

Ia mengakui dari rancangan Perdasus perlindungan masyarakat adat Papua meliputi perlindungan budaya dan pemberdayaan nelayan, hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Tan berharap keberpihakan terhadap orang asli Papua merupakan amanah dari pelaksanaan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua.

"Raperdasus ini memberikan proteksi terhadap hak-hak orang asli Papua, ya ini termuat dalam draf peraturan daerah khusus perlindungan masyarakat adat Papua,"ujar Tan bersama anggota DPR Papua Markus Boy Dawir melakukan konsultasi publik di Kabupaten Biak Numfor.

Kegiatan konsultasi publik melibatkan masyarakat, dewan adat, kepala organisasi perangka daerah, perempuan dan pejabat pemkab Biak Numfor.

Kegiatan konsultasi publik Raperdasus perlindungan masyarakat adat Papua dibuka staf ahli Bupati Biak Numfor Abdul Kahar bertempat di gedung wanita Biak. (Ant)

Tinggalkan Balasan