Tolak Sekolah Minggu Diatur Dalam RUU

Noel/Cepos
Sepi Wanimbo

JAYAPURA – Ketua Departemen Pemuda Baptis Papua (DPBP), Sepi Wanimbo, menyatakan menolak rencana sekolah minggu dimasukkan dalam rancangan undang-undang oleh DPR RI.

Hal ini disampaikan menanggapi RancanganUundang — Undang ( RUU ) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sebagai usul inisiatif DPR RI dan akan segera menjadi pembahasan dalam proses legislasi nasional,
Menurutnya, negara harus melihat aspek — aspek kehidupan masyarakat, termasuk tata cara beragama.

“Tetapi yang saya lihat ini pengaturan negara lewat regulasi yang menjadi pedang bagi kelompok — kelompok tertentu untuk membatasi hak beragama dan menjalankan agama dari warga,” ucap Sepi via selulernya kepada, Cenderawasih Pos, Rabu, (31/10).

Sepi Wanimbo menyebutkan bawha dalam RUU tersebut, pasal 69 (1) menegaskan bahwa Sekolah Minggu dan Katekisasi termasuk jalur pendidikan non formal agama Kristen. Pasal 69 (3) menegaskan jumlah didik pendidikan non — formal agama Kristen itu palin sedikit 15 ( lima belas ) orang.

Pasal 69 (4) menegaskan bahwa Harus Ada Izin dari Kanwil Kementerian Agama kabupaten/ kota untuk menyelenggarakan Sekolah Minggu. Hal ini menurutnya, tidak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja di gereja — gereja di Indonesia.

“Karena bagi kita yang hidup sekarang ini peraturan yang disiplin dalam gereja itu sudah tertulis di dalam Alkitab sehingga sekolah minggu harus mentaati aturan Alkitab tidak boleh membuat aturan sendiri dan mengikut aturan orang lain, sebab itu mereka telah melenceng dari Kebenaran,” pungkasnya. (oel/tri)

Tinggalkan Balasan