Inspektorat Biak Surati OPD Terkait Audit BPK

Kepala Inspektorat Biak Mahasunu.(Foto-Ant)

SAPA (BIAK) - Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, Papua telah menyurati pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pengelola keuangan proyek tahun anggaran 2017 lingkup Pemkab Biak Numfor sebagai tindak lanjut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Upaya penyelesaian audit BPK untuk pengelolaan keuangan daerah di berbagai OPD dan Sekretariat DPRD sedang diproses Inspektorat untuk ditangani sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Kepala Inspektorat Biak Mahasunu SIP menanggapi tindak lanjut audit BPK atas hasil laporan keuangan Pemkab Biak Numfor 2017, di Biak, Jumat (9/11).

Ia berharap upaya melayangkan surat teguran kepada OPD dan bendahara pengelola keuangan di berbagai satuan kerja dapat menjadi perhatian untuk diselesaikan.

Segala keputusan hasil audit BPK terhadap pengelolaan keuangan tahun 2017, menurut Inspektorat Mahasunu, sudah ditindaklanjuti dengan mengirim surat pemberitahuan kepada pimpinan OPD bersangkutan.

Mahasunu mengingatkan bendahara atau pimpinan OPD yang diberikan catatan rekomendasi dalam hasil audit BPK dapat menyelesaikan kewajibannya sesuai batas waktu yang diberikan.

Menyinggung sidang tim perbendaharaan tuntutan ganti rugi Pemkab Biak, menurut Mahasunu, akan segera digelar jika proses teguran yang diberikan tidak direspons pimpinan OPD atau bendahara pengelola keuangan proyek di setiap satuan kerja.

"Sebagai awal sebelum menuju sidang majelis tuntutan perbendaharaan ganti rugi telah diberikan surat teguran kepada ASN yang direkomendasikan audit BPK," katanya lagi.

Berdasarkan data hasil audit BPK terhadap pengelola keuangan Pemkab Biak Numfor tahun 2017 ditemukan sekitar Rp59 miliar anggaran pemerintah kabupaten harus dikembalikan ke kas negara. (Ant)

Tinggalkan Balasan