Kemenpan RB Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Di Papua

Tim analisis dari Kemenpan RB berpose dengan Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kesejahteraan Sosial dan SDM Annie  Rumbiak.(Foto-Ant)
SAPA (JAYAPURA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Provinsi Papua untuk mengetahui sejauh mana dampaknya bagi pelayanan publik.

Josua Ariel Perkasa, Tim Analisis dari Kemenpan-RB di Jayapura, Jumat (9/11), mengatakan untuk Papua, kementerian membagi menjadi tiga wilayah, yakni wilayah satu Kota Jayapura sekitarnya, wilayah dua Kabupaten Biak sekitarnya dan wilayah tiga di Kabupaten Jayawijaya sekitarnya.

"Dari 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua, baru empat kabupaten yang sudah melakukan evaluasi SPBE, yakni Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom dan Mimika jadi evaluasi SPBE hari ini untuk Pemprov Papua dan 11 kabupaten lainnya," katanya.

Menurut Josua, Kemenpan-RB akan melakukan evaluasi di wilayah dua, meliputi Kabupaten Biak, Supiori, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen kemudian, wilayah tiga untuk 10 kabupaten di wilayah Pegunungan Papua.

"Semua kabupaten akan kami evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi pemerintah daerah, di mana dari hasil evaluasi ini, akan diberikan rekomendasi, dan ditindaklanjuti dengan bimbingan teknis (Bimtek)," ujarnya.

Dia menjelaskan, evaluasi ini sebagai pilot survei, apakah penerapan SPBE sudah berjalan baik atau belum, seperti di Papua kendala jaringan telekomunikasi, masalah inilah yang akan dikeluarkan rekomendasi, sehingga ke depan kebijakan program itu lebih terarah.

"Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pelaksanaan SPBE bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik," katanya.


Selain itu penerapan SPBE sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, yang ingin adanya percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. (Ant)  

Tinggalkan Balasan