Tidak Masalah Bangun Puskesmas di Banti Yang Penting Pelayanan Kesehatan Maksimal

Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid.(Foto-Dok-Sapa)
SETELAH menanti kurang lebih kurang lebih delapan bulan, Rumah Sakit (RS) Waa Banti yang dibakar kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) pada 24 Maret 2018 lalu, sudah memiliki kepastian akan kembali dibangun pada tahun anggaran 2019 mendatang menggunakan dana dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp 4 miliar. Namun yang akan dibangun kembali tersebut tidak lagi dalam kategori rumah sakit  tetapi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) rawat inap.

Menanggapi rencana pemerintah membangun Puskesmas di Waa Banti ini, Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, fasilitas kesehatan yang dibangun di tingkat distrik atau kecamatan itu berbentuk Puskesmas, yang disesuaikan dengan jumlah masyarakat atau pasien yang akan berobat. Sementara rumah sakit dibangun diibukota kabupaten.

“Saya setuju bila fasilitas yang mau dibangun di Waa Banti itu berbentuk Puskesmas rawat inap. Itu sudah sesuai ketentuan pemerintah tentang pembangunan kesehatan di tingkat distrik atau kecamatan,” kata Saleh ketika dihubungi Salam Papua via handphone, Rabu (5/12).

Ketika ditanya mengapa setuju Puskesmas rawat inap? Saleh mengatakan, Puskesmas rawat inap itu sudah bisa menangani pasien berbagai penyakit, tidak hanya memeriksa dan memberi obat, tapi juga merawat inap pasien tersebut hingga sembuh baru dipulangkan ke rumah.

“Bagi saya Puskesmas rawat inap sudah tepat dibangun di Waa Banti. Tapi yang paling penting itu bukan soal nama dan status Puskesmas atau rumah sakit, tapi bagaimana dengan jumlah tenaga dokter dan tenaga medis yang dimiliki? Bagaimana juga dengan peralatan medis, apakah memadai atau tidak? Dan bagaimana bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujar Saleh.

“Bila dokter dan tenaga medis selalu berada di tempat dan siap melayani masyarakat kapan saja dengan baik, saya yakin kehadiran Puskesmas itu pasti diterima masyarakat. Artinya mau Puskesmas atau rumah sakit tapi kalau pelayanannya tidak serius dan tidak baik maka apa yang mau diharapkan? Apakah dokter yang ada di Puskesmas itu tidak sama keahliannya dengan dokter yang ada di rumah sakit? Saya kira sama keahliannya. Jadi saya mendukung Puskesmas bisa dibangun di Waa Banti sesuai dengan harapan pemerintah, tapi yang penting pelayanannya kepada masyarakat harus maksimal,” tambah Saleh.

Di satu sisi, jelas Saleh, hal paling penting lain yang harus diperhatikan juga adalah dokter dan tenaga medis yang ditempatkan di Puskesmas itu bisa merasa aman dan nyaman karena ada jaminan dari pihak keamanan.

Kalau dokter dan tenaga medis tidak merasa aman dan nyaman, lalu mereka meninggalkan Puskesmas dan tidak melayani masyarakat yang sakit, maka tentu ini akan menjadi problem tersendiri yang tidak boleh dibiarkan terjadi. 
Rumah sakit yang dibakar.(Foto-Dok-Sapa)
“Bagaimana memperhatikan kebutuhan, keamanan dan fasilitas untuk dokter dan tenaga medis, agar mereka aman dan nyaman dan selalu berada di tempat untuk melayani masyarakat. Obat-obatan  juga harus lengkap. Peralatan medis yang dimiliki juga lengkap atau memenuhi standar untuk sebuah Puskesmas rawat inap, itu sudah cukup, “ kata Saleh.

Menurut Saleh, kalau ada pasien yang memang tidak bisa ditangani di Puskesmas tersebut, maka bisa dirujuk ke RS Tembagapura, atau ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) atau ke RSUD di Timika.

“PT Freeport Indonesia selama ini kan sangat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat asli di daerah ini. Jadi saya percaya PT Freeport pasti sangat terbuka membantu bila ada warga yang harus dirujuk ke RS Tembagapura, RSMM atau RSUD di Timika,” ujar Saleh.

Terhadap masyarakat asli selama ini mendapat pelayanan kesehatan gratis, Saleh sangat berharap agar bisa mendapatkan hal yang sama saat berobat di Puskesmas nanti.

“Saya rasa ini bisa dibicarakan Pemkab Mimika dalam hal ini Dinas Kesehatan dengan PT Freeport atau LPMAK (Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro-Red) yang selama ini dipercaya mengelola RS Waa Banti, agar walau pun Puskesmas itu milik pemerintah, tapi masyarakat asli yang berobat tetap mendapat pelayanan secara gratis. Saya rasa PT Freeport dan LPMAK bisa membantu,” kata Saleh.

 Saleh menegaskan, sungguh keterlaluan bila warga Waa Banti dan kampung sekitarnya yang adalah warga asli Papua harus diminta membayar biaya pengobatan. Pemerintah harus melobi PT Freeport dan LPMAK agar masyarakat setempat tidak merasa terbebani dengan biaya pengobatan. Jangan karena tidak membayar, lalu pelayanan terhadap masyarakat menurun atau tidak seperti semestinya.
Selain itu, Saleh juga berharap pelayanan kesehatan sebelumnya seperti menjemput masyarakat yang sakit parah, yang jauh dari Banti, menggunakan helikopter juga tetap berjalan.

“Saya harap hal itu tetap dilaksanakan. Jadi begini, walau pun yang dibangun nanti itu Puskesmas, tapi semua bentuk pelayanan rumah sakit sebelumnya, sesuai standar LPMAK yang sudah bagus dan mulia itu  tetap dilaksanakan. Jadi sekali lagi, mulai dari tenaga dokter, jumlah tenaga dokter umum dan dokter ahli, tenaga medis, peralatan medis, pelayanannya, sampai menjemput pasien yang sakit parah menggunakan helicopter harus tetap berjalan. Namanya saja yang berbeda dari rumah sakit menjadi Puskesmas, tapi pelayanan dan lain-lainnya tetap sama dengan rumah sakit dulu, bila memungkinkan harus ditingkatkan lebih baik lagi. Pelayanan medis yang sudah baik sebelumnya, tidak boleh mundur atau kendor hanya karena berubah menjadi Puskesmas,” tegas Saleh. (YOL)

Tinggalkan Balasan