FKUB Mimika Harus Utamakan Tugasnya

Tajuk SAPA

FORUM Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Mimika dibawah kepemimpinan ketuanya Igantius Adii sudah berjalan kalau tidak salah sekitar delapan tahun. Selama ini cukup memberi dampak positif bagi masyarakat dan umat beragama di daerah ini. Peran positif FKUB ini sangat dirasakan saat umat beragama Islam melaksanakan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri. Begitu juga saat umat Kristen Protestan dan Katolik merayakan Paskah dan Natal.

Penilaian positif ini memang wajar diberikan kepada FKUB  karena dalam kurun waktu tersebut, FKUB fokus pada tugasnya sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006, dalam pasal 9 yakni FKUB kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas : a. melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b. menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c.  menyalurkan  aspirasi  ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; d. melakukan soslalisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan  umat beragama  dan pemberdayaan masyarakat; dan e.  memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Namun di awal tahun 2019, tiba-tiba beredar Surat Pernyataan Sikap FKUB Mimika kepada Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Papua di Jayapura tertanggal 3 Januari 2019 lewat Whatsapp (WA).

Isi surat dari FKUB Mimika ke Kepala PTUN Papua tersebut antara lain, (1) FKUB Kabupaten Mimika    mendukung pencabutan rekomendasi penutupan Distributor/stockis  PT. Irian Jaya Sehat, dengan Nomor Surat : 510/545 tertanggal 31 Jull 2018 oleh Bapak Bupati Mimika. (2). FKUB mendukung  langkah Pemerintah Kabupaten Mimika agar tidak memberikan ijin kembali kepada Distributor yang telah ditutup. (3). FKUB Kabupaten Mimika Menyampaikan kepada Bapak  Kepala Pengadilan PTUN Propinsi Papua bahwa Distributor yang sudah ditutup untuk tidak dibuka kembali.

Surat ini kemudian menimbulkan polimik. Timbul pertanyaan, sesuai tugas-tugas yang disebutkan di atas, apakah sudah benar FKUB mengirim surat seperti ini ke Kepala PTUN Jayapura? Apakah FKUB tidak mengintervensi Kepala PTUN Jayapura? Karena Presiden sekalipun tidak boleh intervensi lembaga peradilan.

Tidak hanya itu, pengurus FKUB Mimika dipimpin ketuanya Ignatius Adii juga secara mengejutkan pergi ke gudang miras milik PT IJS di Jalan Nenas SP2 Timika pada Kamis 24 Januari 2019 untuk berdoa di sana. Kegiatan ini langsung mendapat penolakan dari tokoh masyarakat Amungme di SP 2 Agustinus Anggaibak. Agustinus yang mantan anggota DPRD Mimika ini dengan tegas mengatakan, berdoa di gudang miras PT IJS yang sudah tutup karena rekomendasinya dicabut Bupati Mimika bukan cara yang tepat dan itu bukan tugas dari FKUB. Mestinya FKUB pergi berdoa di tempat-tempat yang masih menjual miras. Karena itu, Agustinus mempertanyakan ada apa dibalik ‘doa yang tidak lazim’ dari FKUB tersebut.

Ketika berita tentang giat FKUB pergi berdoa di gudang PT IJS mendapat penolakan dari tokoh masyarakat dishare ke Grup Whatsapp Eme Nema Yauware (GWA ENY), sejumlah kritik langsung disampaikan anggota GWA ENY ini. Wakil Ketua Komis B DPRD Mimika, Gerson Imbir dalam postingannya mengatakan, FKUB mestinya pergi berdoa di tempat-tempat yang masih menjual miras, bukan ke gudang yang sudah tidak menjual miras lagi. Ada juga postingan yang menegaskan, kalau FKUB sudah urus miras, nanti Disperidag, Satpol Pamong Praja (PP) dan Kepolisian mau kerja apa lagi?.

Ketika Tokoh Masyarakat Suku Kamoro, Marianus Maknaipeku mengajak FKUB Mimika pergi berdoa juga di lokalisasi Kilo 10 (Berita Salam Papua, Jumat 8/2), ajakan Marianus ini pun mendapat tanggapan beragam. Hanya Marianus yang tahu, apakah ajakan ini benar-benar ajakan, atau bersamaan dibalik itu ada kritikan kepada FKUB karena sudah melenceng dari tugas pokok yang seharusnya dilaksanakan FKUB sesuai Peraturan Bersama Menag dan Mendagri.

FKUB ikut mengurus larangan peredaran miras, tergolong kegiatan yang baik dan positif, tapi apakah itu tugas utama dari FKUB sesuai Peraturan? Bukankah itu tugas dari Disperindag, Satpol PP dan Kepolisian? Karena kalau semua Forum atau lembaga lain ramai-ramai ikut mengurus miras, dan melupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) maka akan terjadi kegaduhan yang memalukan dalam masyarakat.

Pada intinya, semua menginginkan FKUB Mimika harus lebih mengutamakan dan fokus pada tugasnya berkaitan dengan kerukunan umat beragama, mengadakan pertemuan dan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat dan pendirian tempat ibadah di daerah ini. Kalau ada aspirasi, disampaikan FKUB ke Bupati Mimika. Jangan tugas utamanya tidak dilaksanakan, FKUB justru sibuk melaksanakan tugas dari lembaga pemerintah lainnya.

Karena ikut sibuk mengurus pelarangan miras, mengesankan FKUB seakan tidak percaya kepada Disperindag, Kepolisian dan Satpol dalam menangani masalah tersebut. Karena itu, masing-masing lembaga semestinya saling menghargai dan menghormati, dengan cara melaksanakan (tupoksi) sesuai peraturan yang ada dan jangan mencampuri tupoksi dari lembaga lainnya. (Yulius Lopo)   

Tinggalkan Balasan