Pencairan APBN Akan Gunakan Kartu Kredit Pemerintah

JAYAPURA (PT) – Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Papua akan menerapkan penggunaan kartu kredit pemerintah dalam mencairkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Agung Yulianta mengatakan, penerapan kartu kredit pemerintah akan dimulai bulan Juli 2019.

“Tahun ini, pencairan APBN menggunakan kartu kredit. Jadi, tidak lagi menggunakan sistem lama yakni APBN cair dari KPPN langsung ke rekening pihak ketiga atau bendahara,“ ungkap Agung, Selasa (12/2).

Dikatakan, penggunaan kartu kredit pemerintah untuk memberi kemudahan pencairan selain dari aspek keamanan terjamin, juga dalam rangka manajemen cash, lantaran penerimaan pajak tidak setiap saat diterima oleh negara dengan baik sementara pengeluaran sudah direncanakan.

“Itu tidak bisa diplanning dengan baik, jika kita tidak punya cadangan kas yang cukup, sementara kapan pajak itu disetor oleh wajib pajak? Kita tidak bisa memaksa mereka untuk membayar pajak segera, maka harus jual Surat Utang Negara (SUN) untuk mendapatkan uang,“ jelasnya.

Lebih lanjut, kartu kredit pemerintah sangat bermanfaat, jika sebelumnya pejabat harus membawa uang tunai dalam jumlah besar, lalu pertanggungjawabannya agak sulit, maka tahun ini cukup dengan satu kartu, bank yang menagih sesuai limit.

Penerapan kartu kredit pemerintah di Papua, kata Agung, akan dibahas dalam rapat koordinasi bersama 30 kepala daerah, Kamis (14/2).

“Dalam rakor akan dijelaskan penggunaan kartu kredit pemerintah dalam pencairan APBN agar masyarakat tidak salah menafsirkan penggunaannya dan tidak ada anggapan bahwa negara sedang sulit anggaran sehingga harus pinjam di bank,“ katanya.

Selain membahas kartu kredit pemerintah dalam rakor nanti, agenda lainnya, imbuh Agung, membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa.(ria/rm)

Tinggalkan Balasan