Wabup Mimika Serahkan DPA

wabup Mimika, Yohanis Bassang, Saat menyerahkan DPA kepada perwakila OPD.(Foto-Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA)- Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Yohanis Bassang, SE, MSi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2019 kepada semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah tersebut, Senin (11/2) di di ruang rapat pendopo Bupati, Jalan Poros SP3.

Penyerahan DPA secara simbolis diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Kepegawaian dan dan Diklat Daerah (BKDD), Bagian Umum dan Distrik yang diwakilakn Distrik Mimika Timur (Miktim).

Acara ini juga dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Mimika, Elminus B. Mom dan Kapolres Mimika, AKBP, Agung Marlianto.

Wabup Bassang dalam sambutannya mengatakan, semua ini dilakukan  karena adanya petunjuk dari Bupati Mimika. Wabup berharap program yang ada dalam DPA masing- masing OPD dapat dikomunikasikan dengan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng sebagai Pembina sebelum memulai kegiatan- kegiatan.

Bassang juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan OPD untuk menyelesaikan pertanggungjawaban DPA hasil tahun 2018.

“Saya harap semua yang belum diselesaikan pada tahun lalu segera lengkapi, sehingga apa yang menjadi program dan pekerjaan pada tahun baru ini dapat terlaksana dan berjalan baik,” tegas Bassang.

Basang juga berharap adanya pertanggungjawaban dari masing- masing OPD dalam pelaksanaan programnya karena semua  tidak akan berjalan tanpa partisipasi dan tanggung jawab.

Sementara itu, Kepala Badan Perencaaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Simon Mote mengharapkan Pimpinan OPD yang telah menerima DPA untuk segera menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK)  dan membentuk panitia pelelangan agar kegiatan yang melibatkan pihak ketiga untuk bisa segera dilelang.

Terhadap kegiatan yang melibatkan pihak ke tiga, Simon meminta pimpinan OPD untuk melakukan pengimputan di RUP (Rencana Unit Pengadaan) di Bagian Aset Pengadaan Barang dan Jasa sehingga kegiatan tersebut dapat dipantau dari segi proses lelangnya.

“Saya harap masing- masing OPD menjalankan program yang ada sesuai dengan mekanisme dan perundang- undangan (UU) yang berlaku, agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kegaduhan,” katanya.

Sementara itu berkaitan kegiatan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus), dia mengatakan ada perubahan peraturan Bupati (Perbup) tentang presentase. Namun hal tersebut belum diketahui perubahannya  karena belum ada penyampaian.

“Perubahan itu kami belum terima, Perbupnya sudah ditetapkan tapi belum disampaikan ke kami sehingga anggaran yang bersumber dari Otsus kemungkinan akan berubah,” ujarnya.

Dia menambahkan, yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), akan digenjot agar pelaksanaannya tidak terlambat sehingga pada akhir tahun nanti, pemertintah dan masyarakat dapat menikmatinya. (Jefri Manehat)

Tinggalkan Balasan