Program Bangga Papua perlu pengawasan

Kepala Dinas Kesehatan Papua Aloysius Giyai – Jubi/Ramah

Papua No. 1 News Portal | Jubi

PENGAWASAN merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu program agar terlaksana secara maksimal. Tanpa pengawasan yang baik tujuan program akan bisa kurang memuaskan.

Program Bangun Generasi dan Keluarga Sejahtera (Bangga) Papua, misalnya, baru diluncurkan pada 2018. Program yang dikoordinir Bappeda Papua tersebut bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan gizi anak dan ibu-ibu hamil mulai usia 0 sampai 4 tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Papua, Aloysius Giyai, mengatakan program Bangga Papua semacam ganti baju karena yang tadinya bernama Gerbang Mas Hasrat Papua melalui program 1000 Hari Pertama Kehidupan.

“Jadi, menurut saya bisa lebih baik atau kurang bagus karena Bangga Papua itu saya dengar-dengar penerimanya ibu hamil dan anak mendapatkan uang tunai,” kata Giyai di Jayapura, Sabtu, 9 Maret 2019.

Menurut Giyai, program Bangga Papua sebenarnya bagus dilaksanakan, karena sasarannya individual. Hanya saja, cara pemberiannya perlu pengendalian dan pengawasan dengan ketat supaya betul-betul tepat sasaran.

Di dalam pengawasan juga diperlukan tahapan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu penerapan standar dan penentuan palaksanaan kegiatan untuk menunjang keberhasilan program

“Harus ada tim yang melakukan evaluasi setiap pelaksanaanya agar program memiliki perencanaan proses pengawasan yang berguna untuk merencanakan secara sistematis dan terukur agar proses pelaksaan program sesuai dengan yang diharapkan,” katanya.

Pengawasan, katanya, dilakukan kepada program Gerbang Mas Hasrat Papua, yiatu evaluasi dua kali dalam setahun.

Untuk itu, lanjut Giyai, pengawasan program yang terjadi sebelum kerja dilakukan untuk menghilangkan penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran pada program kerja yang diinginkan.

“Pengawasan itu juga kami terapkan kepada program Bangga Papua, kami melakukan evaluasi dua kali setahun, meningkat sumber daya tenaga kerja pada kualitas dan kuantitas agar program Bangga Papua terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Terkait data dan evaluasi dari tiga kabupaten yang menjadi percontohan pelaksanaan program Bangga Papua, yaitu Kabupaten Asmat, Paniai dan Lanny Jaya, Giyai tidak bisa menjelaskan karena program Bangga Papua dikoordinir Bappeda Papua. Sedangkan Dinas Kesehatan Papua stakeholder.

Giyai menilai program Bangga Papua bisa berhasil, bisa juga tidak. Dikatakan berhasil kalau masyarakat menggunakan bantuan uang yang diberikan digunakan sesuai dengan tujuan program. Namun jika uangnya dialihkan untuk kepentingan lain maka tidak akan berhasil.

“Program Bangga Papua ini sebenarnya bagus karena sasarannya kepada individual hanya saja cara pemberiannya perlu pengendalian dan pengawasan dengan ketat supaya betul-betul tepat sasaran,” ujarnya.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, mengatakan dana program Bangun Generasi dan Keluarga Sejahtera (Bangga) Papua, hanya boleh dipakai untuk kebutuhan gizi anak mulai dari umur 0-4 tahun dan tidak boleh dipakai untuk yang lain.

“Setiap ibu harus bisa memastikan gizi anak sampai dengan umur 4 tahun, untuk itu ibu-ibu yang menerima harus benar-benar memanfaatkan dana itu,” katanya.

Ia menjelaskan lewat program Bangga Papua, seorang ibu mendapat dana dari pemerintah provinsi setiap bulannya sebesar Rp 200 ribu per anak. Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi emas Papua yang cerdas dan berkualitas.

“Program ini sudah berjalan di Kabupaten Asmat, Paniai, dan Lanny Jaya sebagai percontohan, jika berjalan baik ke depan akan diberlakukan di kabupaten dan kota lainnya,” ujarnya.

Menurut Enembe, untuk Asmat sudah terdata sekitar 12 ribu anak 0-4 tahun. Sedangkan Paniai baru terdata 5 ribu anak. Dengan demikian, kabupaten lainnya diminta untuk mulai mendata seluruh anak agar program tersebut benar-benar tepat sasaran.

“Kita harus punya data anak yang valid, terutama di tiga kabupaten percontohan,” katanya.

Dikatakan Enembe, seluruh orang tua di Papua juga berkewajiban menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia atau luar negeri jika memiliki kemampuan bahasa yang baik.

“Ini harus diajarkan mulai saat ini, jadi setiap orang tua harus memastikan kesehatan dan pendidikan anak sejak masih dalam kandungan,” katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Muhammad Musa’ad, mengatakan program Bangga Papua merupakan pengganti program Gerbang Mas Hasrat Papua.

Program Bangga Papua diyakini mampu lebih menyentuh kehidupan masyarakat asli Papua untuk peningkatan kesejahteraan dengan sasaran anak di bawah umur empat tahun.

“Setiap keluarga yang didata dan memiliki anak di bawah empat tahun akan mendapat bantuan dana segar Rp 200 ribu per orang, mekanismenya ditransfer langsung ke rekening ibu,” katanya.

Lewat program tersebut, lanjut Musa’ad, pemerintah provinsi juga mengharapkan mampu memberikan penghasilan tetap bagi masyarakat asli Papua, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Papua.

“Salah satu indikator kemiskinan adalah tidak adanya penghasilan tetap, untuk itu bantuan ini tentu akan memberikan pendapatan bagi masyarakat, kalau ibu punya dua anak maka bisa sebulan dapat Rp 400 ribu,” ujarnya. (*)

Editor: Syofiardi

The post Program Bangga Papua perlu pengawasan appeared first on JUBI.

Tinggalkan Balasan