Kapolres Paniai Larang Massa Kampanye Bawa Alat Tajam dan Anak Panah

PANIAI, SUARAPAPUA.com — Kepala kepolisian resort (Kapolres) Paniai, AKBP Abdullah Wakhid Prio Utomo meminta pimpinan partai politik dan calon legislatif melarang massa pendukungnya membawa alat tajam jenis apapun, termasuk anak panah, saat melakukan kampanye terbuka.

“Kepada seluruh pimpinan parpol, caleg dan terutama masyarakat pendukung, saya minta selama kegiatan kampanye tidak boleh bawa alat tajam dalam bentuk apapun. Termasuk anak panah. Yang kedapatan, pasti kami akan sita langsung,” ujarnya ketika diminta beri sambutan dalam kegiatan kampanye damai bersama yang dibuat KPU Paniai, Selasa (25/3/2018), di lapangan Karel Gobai, Enarotali.

Kapolres beralasan, anak panah akan disita karena termasuk alat tajam yang bisa membahayakan orang.

“Memang anak panah adalah budaya yang tidak bisa ditinggalkan, tetapi tetap kami akan sita karena anak panah itu termasuk alat tajam. Kalau ada yang mau bawa, kami bolehkan, asal yang tumpul, tidak tajam,” tuturnya.

Selain menyita alat tajam, pihaknya juga akan tegakkan peraturan berlalu lintas.

“Saat konvoi di jalan, kami minta supaya yang pakai motor harus pakai helm. Surat-surat motor juga harus lengkap. Yang langgar, motornya akan kami tahan.”

Larangan tersebut, kata Kapolres, perlu ditegaskan demi mengamankan pelaksanaan kegiatan kampanye partai politik (Parpol) yang dijadwalkan hingga 13 April 2019.

Massa pendukung masing-masing parpol peserta Pemilu 2019 di lapangan Karel Gobai Enarotali. (Stevanus Yogi – SP)

Setiap partai politik juga diminta masukan surat ijin kampanye ke Polres Paniai.

“Sebelum kampanye sesuai jadwal yang sudah ditentukan, kami minta tiap pimpinan parpol buat surat ijin kampanye sebagai bentuk pemberitahuan ke kami. Ini supaya kami bisa siapkan personil keamanan. Lebih cepat, lebih baik,” tandasnya.

Terkait hal tersebut, anggota Bawaslu Kabupaten Paniai, Aser Kadepa, mengatakan, akan awasi ketat setiap parpol dalam melakukan kegiatan kampanye terbuka.

Bagi yang melanggar, kata Kadepa, ada konsekuensi hukum sesuai Perbawaslu Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Pewarta: Stevanus Yogi
Editor: Markus You

Tinggalkan Balasan