KiPRa gelar seminar, dorong finalisasi Rapergub RTRW Papua

Para peserta berpose bersama setelah mengikuti kegiatan – Jubi/ David Sobolim

Jayapura, Jubi – Komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam mempertahankan kawasan hutan dan tutupan hutan, sebagaimana penetapan peraturan daerah No 23 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Papua.

Peraturan tersebut menetapkan bahwa 90 persen lahan dialokasikan untuk kawasan lindung. Komitmen tersebut diperkuat dengan visi Papua di tahun 2100 yang akan melindungi hutan di wilayah itu sebagai ekosistem yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat adat.

Agar komitmen tersebut tetap terjaga melalui Perda RTRW pemerintah Provinsi Papua yang dimandatkan untuk menyediakan skema insentif bagi pemerintah kabupaten/kota untuk ikut menjaga dan mempertahankan tujuan tata ruang, baik berupa kompensasi,penyediaan insfrastruktur dan penghargaan.

Peraturan Gubernur Papua terkait RTRW dari tahun 2013 hingga 2019 ini belum disahkan oleh Gubernur Papua. Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat (Kia PRa) Papua menggelar diskusi dengan organisasi sipil atau Civil Society Organization (CSO) di Jayapura. Tujuannya untuk menentukan indikator-indikator dan rekomendasi untuk segera disahkan.

“ Diskusi ini memberikan masukan yang berbobot dan peraturan yang memihak kepada masyarakat adat untuk di sahkan sebagai peraturan Gubernur,” Direktur pelaksana Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat ( KIPRa) Papua, Irianto Jacobus Selasa (9/3/2019) di Jayapura.

Rapergub ini masih dalam rancangan. Organisasi sipil dan masyarakat adat punya kesempatan untuk dilakukan pembobotan. Setelah diskusi ada tim 10 yang sudah dibentuk .

“ Jika kabupaten/kota di Papua ini menjaga hutannya maka melalui Rapergub ini akan mendapatkan insentif berupa insentif dan pengurusan lain”

Dia mengatakan dalam UU Otsus Pasal 63 jelas menyebutkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Adapun insentif yang akan diberikan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten, diharapkan jadi motivasi para pecinta lingkungan dan kepala daerah untuk menjaga hutan papua dari ancaman deforestasi.

Jhon NR Gobay anggota DPR Papua dari perwakilan adat menambahkan hak masyarakat perlu dipenuhi.

Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim. (*)

Editor: Syam Terrajana

 

The post KiPRa gelar seminar, dorong finalisasi Rapergub RTRW Papua appeared first on JUBI.

Tinggalkan Balasan