Pemkab Sosialisasi UU Penyusunan Indikator dan Perjanjian Kinerja Kepada OPD

Kegiatan sosialisasi secera resmi dibuka oleh Asisten III Setda Mimika, I Nyoman Putu Arka. (Foto-Jefri Manehat)

SAPA (TIMIKA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Sekretariat Daerah (Setda) melakukan sosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang penyusunan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  tahun 2019 dilingkungan Pemkab Mimika, Kamis (16/5) di hotel Horison, Jalan Hasanuddin, Timika.

Bupati Mimika melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, I Nyoman Putu Arka menjelaskan, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip good governance  merupakan prasyarat bagi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

I Nyoman menyebutkan, paradigma manajemen saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan mendasar tersebut, Pemerintah dituntut untuk lebih berorientasi pada hasil yang dibutuhkan masyarakat. Sebab keberhasilan Pemerintah diukur dari keberhasilan dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, yang bukan semata-mata diukur dari penyerapan anggaran. Oleh karena itu, penyelengaraan manajemen pemerintahan saat ini difokuskan pada penerapan manajemen berbasis kinerja yang disertai dengan penerapan sistem akuntabilitas yang baik.

“Manajemen berbasis kinerja merupakan pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja melalui proses berkelanjutan untuk menetapkan perencanaan strategis, perencanaan kinerja,  mengukur kinerja, mengumpulkan dan menganalisis, dan membuat laporan pertanggungjawaban kinerja. Serta menggunakannya untuk mendorong peningkatan kinerja. Manajemen berbasis kinerja  selanjutnya di aplikasikan ke dalam sebuah sistem yang dikenal dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP),” tutur I Nyoman. 

Penyelenggaraan SAKIP,  kata I Nyoman, di atur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 29 tahun 2015, menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

“Berdasarkan hasil evaluasi atas SAKIP Pemerintah tahun 2018 oleh Kemenpan-RB, Kabupaten Mimika masih pada posisi C. Penilaian itu menunjukkan tingkat efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran masih sangat rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Tahun depan kita upayakan dari C meningkat ke CC, dan tahun berikutnya meningkat ke posisi B,“ ujarnya.

“Saya berharap dengan sosialisasi ini dapat menjadi langka awal dalam upaya untuk menerapkan SAKIP secara efektif. Yang mana dapat me-review kembali rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mimika tahun 2014-2019. Sehingga dalam 2 tahun dengan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja kedepan berada pada posisi B,” imbuhnya.

Hal ini, kata Nyoman, bukan saja menjadi tanggung jawab dari bagian organisasi, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) ataupun Inspektorat, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mewujudkanya.

Selanjutnya, indikator kinerja  merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis OPD maupun RPJMD kabupaten. Berdasarkan Pasal 18 Perpres Nomor 29 tahun 2015, setiap OPD diharuskan menyusun dan menyajikan laporan kinerja dan prestasi yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran.

Terkait dengan perjanjian kinerja, kata Nyoman merupakan hal yang telah wajib dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah di daerah termasuk OPD.

“Perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah,  untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Dan sebagai tolak ukur dasar evaluasi kinerja aparatur serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, perjanjian kinerja juga sangat penting,” terangnya. (Jefri Manehat)

Tinggalkan Balasan