Tunggu Perdasus, 14 Kursi DPRP Jalur Otsus

Musa Isir.  Gratianus Silas/Cepos

JAYAPURA- Pemerintah Provinsi Papua masih menunggu Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dalam kaitannya dengan rekrutmen 14 kursi DPR Papua jalur Otonomi Khusus (Otsus). Hal ini disampaikan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua, Musa Isir.

Kata Isir, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menginginkan pelantikan 14 Anggota DPR Papua jalur pengangkatan Otonomi Khusus (Otsus) dilantik secara bersamaan dengan pelantikan 55 Anggota DPR Papua hasil Pemilu 2019, yakni pada Oktober mendatang.

“Hanya saja, tahapannya ini belum dapat dijalankan, sebab, Perdasus yang mengatur soal itu sedang direvisi DPR Papua, sehingga kini masih menunggu perubahan pada Perdasus. Pada dasarnya, 14 Anggota DPR Papua jalur Otsus ini telah diatur dalam Undang-Undang Otsus yang diimplementasikan melalui Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 tentang pengangkatan 14 kursi untuk orang asli Papua,” terang Musa Isir kepada wartawan, Kamis (16/5) lalu.

Namun, menurut Isir, proses perekrutan 14 kursi DPR Papua jalur Otsus akan berjalan lebih cepat tahun ini. Pasalnya, dalam perubahan perdasus ini daerah pengangkatan (Dapeng) hanya di tingkat kabupaten. Dengan demikian, jikalau Perdasus disahkan DPR Papua, maka pemerintah provinsi akan melakukan konsultasi ke Pemerintah Pusat (Kemendagri).

“Masih ada waktu 4 bulan, yang mana jikalau tahapannya mulai berjalan bulan depan, maka kami optimis utusan 14 kursi dapat dilantik bersamaan dengan Angota DPR Papua yang terpilih pada Pileg kemarin,” tambahnya.

Secara terpisah, Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, memang mengemukakan harapannya di mana pelantikan Anggota DPR Papua jalur Otsus dapat dilakukan pada Oktober, bersamaan dengan Anggota DPR Papua dari partai politik.

“Kami di DPR Papua hanya merancang dan mengesahkan Raperdasusnya. Setelah itu kami akan bawa ke Kemendagri, kemudian tahapan rekrutmen selanjutnya ada di Kesbangpol. Artinya, pengalaman periode lalu tidak boleh terulang lagi, yang mana dilakukan saat masa jabatan sudah mau berakhir,” tambah Yunus Wonda. (gr/ary)

 

Tinggalkan Balasan