Dinkes Mimika Tidak Bisa Tugaskan Tenaga Apoteker di Klinik Amungsa

Ilustrasi tenaga apoteker

 SAPA (TIMIKA) - DPRD meminta agar Pemkab melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika menugaskan tenaga apoteker di Klinik Amungsa untuk menjawab keluhan Badan Narkotika Nasional (BNN), khusus meracik obat bagi warga yang sedang direhabilitasi akibat kecanduan narkoba.

"Padahal kalau tidak salah ada sekitar lima apoteker di Dinkes yang bertugas di kantor saja. Seharusnya Pemkab tugaskan mereka itu di Klinik Amungsa untuk perbantuan," kata Ketua Komisi B DPRD Mimika, Yohanes Feliks Helyanan, Selasa (13/8).

Permintaan tersebut langsung ditanggapi Sekretaris Dinkes Mimika, Reynold Rizal Ubra. Menurut dia, Dinkes tidak bisa menugaskan tenaga apoteker di Klinik Amungsa untuk membantu BNN. Sebab seluruh tenaga kesehatan, termasuk apoteker yang bertugas di Kantor Dinkes merupakan tenaga epidemilogi. Dalam hal ini, jika telah masuk ke Dinkes, berarti tidak lagi melaksanakan tugas fungsional, tapi tugas struktural.

Dijelaskan, menjalankan tugas pelayanan fungsional, harus memenuhi kriteria jabatan fungsional. Berarti, harus lulus ujian kompetensi. Selanjutnya harus mengantongi surat tanda registrasi (STR) serta surat ijin apoteker ataupun profesi lainnya.

“Keberadaan petugas apoteker di Dinkes adalah untuk menjawab kebutuhan obat dan alat kesehatan di Mimika,” ujar Rey.

Selanjutnya ia mengatakan, pihaknya harus mengetahui Klinik Amungsa itu milik siapa. Sebab, dalam syarat pendirian sebuah klinik adalah pemilik klinik yang harus memenuhi segala kebutuhan standar kesehatan termasuk tenaga. Itu berarti bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah atau Dinkes.

"Jadi hal itu harus kita pahami bahwa tidak asal menempatkan orang. Tenaga apoteker di Kantor Dinkes itu untuk menjalankan tugas struktural. Banyak juga tenaga bidan, tapi mereka bukan untuk melayani persalinan," tuturnya.

Syarat sebuah klinik menurut dia, minimal harus memiliki lima tenaga yakni dokter unum sebagai dokter penanggung jawab, perawat kesehatah, bidan, analis, farmasi dan semuanya minimal lulusan D III. Selanjutnya harus memiliki lima tempat tidur.

"Itu syarat yang ditentukan dari Kemenkes untuk ijin klinik pratama," tuturnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, BNN merupakan lembaga koordinator dan bukan lembaga teknik implementator. Ini berarti BNN sebagai leading sektor untuk mengkoordinir bersama instansi teknis sehingga jika ada korban narkotika yang harus direhabilitasi maka BNN harus menjalin kerja sama dengan Lapas Timika. (Acik)

Tinggalkan Balasan