Malaria Centre Mimika Gelar Pertemuan Lintas Sektor, Wabup Takut Tamu PON Kena Malaria

Pertemuan Lintas Sektor Penguatan Malaria Centre Mimika. (Foto: SAPA/Acik)

SAPA (TIMIKA) – Menuju PON ke XX Bebas Malaria Tahun 2020, Malaria Centre Kabupaten Mimika, dalam hal ini Dinkes dan Unicef  gelar pertemuan Lintas Sektor, Kamis (5/12) .

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob yang hadir dalam pertemuan ini mengaku, takut jika kelak ada tamu atau pun atlet pada perhelatan PON yang terkena malaria. Dengan demikian, sebagai tuan  rumah harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut.

“Kita yang jadi malu kalau misalnya ada tamu yang kena malaria sebelum bertanding. Kita harus temukan cara supaya hal  itu tidak boleh terjadi. Mungkin dengan cara pencegahan dan yang lainnya. Memang kalau tamu Pesparawi tidak ada masalah, karena semuanya tamu dari Papua. tapi tetap harus kita jaga,” kata Wabup.

Ia  mengatakan, pertemuan lintas sektor penguatan malaria centre merupakan suatu upaya yang luar biasa untuk meningkatkan pencegahan dan saling mendorong satu sama lain. Sebab, untuk menyelesaikan satu persoalan, harus melibatkan banyak sektor. Demikian juga dengan persoalan kesehatan termasuk malaria.

 “Kita harus bekerja bersama secara lintas sektor. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri,” katanya.

Menurut dia, banyak faktor yang menyebabkan munculnya malaria. Daiantaranya, karena masih banyaknya rawa, genangan air di saluran pembuangan air atau parit, banyaknya galian c, banyaknya sampah di lingkungan tempat tinggal serta beberapa hal lainnya. Dengan demikian, secara lintas sektor harus membuat satu strategi agar rencana aksi  bisa dilaksanakan.


Konsultan Unicef unuk Malaria Kabupaten Mimika, Mulyadi Harusu menjelaskan bahwa pertemuan lintas sektor ini dilaksanakan mengingat latar belakang malaria di Mimika sangat tinggi. Sementara upaya untuk memberantas malaria, tidak hanya menjadi tugas dari Dinkes dan Puskesmas.

Pertemuan lintas sektor menurut dia, sangat penting karena pengendalian malaria seharusnya bisa diperankan oleh sektor lain. Misalnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), karena nyamuk malaria itu hidup dan bekembang di genangan air, pada daerah-daerah kumuh sehingga intervensi kepada lingkungannya semakin besar. Pada intinya, pertemuan ini selain untuk membangkitkan semangat dari instansi sektor lain untuk berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan, juga bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat di tingkat Distrik dan Kampung bisa dikerjakan. Pemberdayaan masyarakat, berarti dikomandoi oleh kepala Distrik atau Kepala Kampung di masing-masing wilayah kerja untuk membersihkan lingkungannya, karena jika lingkungan bersih, maka habitat perkembang biakan nyamuk akan berkurang.

Untuk pemberdayaan masyarakat, seharusnya di setiap kampung dibentuk kader-kader malaria kampung yang berfungsi untuk menemukan sedini mungkin kasus malaria untuk segera diobati. Sebab, orang-orang yang terkena malaria di kampung, merupakan orang yang berpotensi untuk menularkan kepada orang sehat lainnya.

“Selama ini yang terjadi, seolah-olah pengendalian malaria itu hanya menjadi tugas Dinkes. Makanya kita laksanakan pertemuan lintas sektor ini,” jelasnya.

Selanjutnya ia menjelaskan, tugas Unicef adalah masuk ke lima Kabupaten di Papua yang tertinggi kasus malarianya yaitu, Mimika, Keerom, Jayapura, Sarmi dan Bovendigoel. Selanjutnya, karena temuan kasus di tahun 2018 masih tinggi, maka diharapkan di tahun 2020 bisa menemukan langkah percepatan penanganannya.

Pantauan Salam Papua, pertemuan dihadiri oleh perwakilan Dinas PUPR, PT Freeport Indonesia, Kominfo, Pendidikan, FKUB, Perwakilan Perguruan Tinggi dan Uncen. (Acik)

Tinggalkan Balasan