[BERITA-PAPUA],- Kamar Dagang dan Industri [KADIN] provinsi Papua meminta kepada gubernur provinsi Papua dibawah kepemimpinan Barnabas Suebu SH agar menaruh kepedulian terhadap persoalan yang sedang terjadi di birokrasi Pemerintahan Provinsi Papua karena tidak sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua yang didengung-dengungkan yakni menciptakan pemerintahan yang bersih.

Ketegasan KADIN PAPUA ini  dilontarkan Wakil Ketua Umum Kadin Papua Bidang Pengembangan Pengusaha Asli Papua, Aples Numberi kepada wartawan di ruang rapat Kadin Papua di Ruko Dok II Jayapura, kamis [4/3] kemarin, menyikapi proyek fiktif senilai Rp. 1.9 miliar lebih yang berhasil di ungkap Polda Papua di kabupaten Sorong Selatan dengan melibatkan Kepala Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Setda Provinsi Papua, DR. Achmad Hatari M.Si.

“Kami Pengusaha Papua sangat mengharapkan kepada bapak gubernur Provinsi Papua harus menyikapi adanya proyek-proyek fiktif yang sedang terjadi dalam jajaraan pemerintah Provinsi Papua maupun kabupaten/kota di Provinsi Papua,” tegas Numberi.

Selain meminta perhatian serius Gubernur Provinsi Papua, kata Numberi, Kadin juga mengharapkan semangat pemberantasan Korupsi yang tengah dilakukan Polda Papua agar tidak kendor dengan tekanan-tekana politik, pasalnya dari catatan Kadin Papua banyak proyek fiktif yang dilakukan elite birokrasi di pemerintahan baik di tingkat Provinsi Papua maupun di Kabupaten/kota.

“Kami pengusaha asli Papua akan terus menunggu proses pengugkapan kasus itu dan meminta kepada bapak Kapolda Papua untuk tegas dalam proses mengungkap kasus fiktif yang sedang diproses tersebut,” harapnya.

Menyinggung soal keterlibatan pengusaha seperti yang dituduhkan kuasa hukum DR. Achmad Hatari M.Si, yakni Pieter Ell, SH yang menyebutkan bahwa kliennya hanya terlibat sebatas adiministrasi yakni pada saat pembayaran kerja proyek yang didasarkan pada Surat Bupati Kabupaten Sorong Selatan Ottow Ihallauw  yang kemudian ketehui tandatangan bupati di palsukan.

Numberi yang juga ketua ARDIN Papua ini mengungkapkan bahwa peluang untuk menciptakan atau menggiring satu proyek menjadi proyek fiktif itu dilakukan oleh aparatur pemerintah sementara kontraktor atau pengusaha itu kadang dijadikan sebagai alat untuk memuluskan kepentingan tersebut.

“Pekerjaan fiktif biasanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan oleh pengusaha, pengusaha biasanya di jadikan alat untuk kepentingan mereka,” jelasnya.*[ay/mhi]