Mencari Tantangan yang Lebih Besar

DUA periode menjadi anggota DPR Papua yaitu , politis muda Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si., mencari tantangan yang lebih besar untuk memperjuangkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

Terkait hal itu, pada Pemilu Legislatif 2019, Yan Mandenas memutuskan untuk berjuang memperebutkan satu kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua, pada Pemilu Legislatif 2019. Yan Mandenas atau YPM maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) nomor urut 8.

Setelah dua periode menngaddi sebagai anggota DPR Papua yaitu kurang lebih 10 tahun, Yan Mandenas mengaku banyak mendapat inspirasi. Inspirasi yang pertama yaitu dirinya ingin adanya regenerasi di DPR Papua. YPM berharap, regenerasi ini akan memunculkan politisi-politisi muda Papua lainnya yang duduk di kursi DPR Papua untuk melanjutkan perjuangan anggota DPR Papua sebelumnya.

“Saya memutuskan untuk maju ke Senayan untuk memberikan peluang dan kesempatan pada politisi lain untuk merebut kursi DPR Papua. Kalau saya masuk lagi untuk periode ketiga, saya sudah kurang produktif untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua dalam skala besar. Kalau skala kecil, di DPR Papua bisa saya perjuangkan, tetapi itu juga terbatas dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang MD3, Undang-Undang tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah,” tuturnya.

Untuk bisa lebih produktif dalam memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua serta memperjuangkan kebijakan pembangunan dalam skala besar untuk kepentingan dan pembangunan rakyat Papua ke depan, mau tidak mau Yan Mandenas memutuskan untuk mencari tantangan baru dengan maju sebagai caleg DPR RI Dapil Provinsi Papua dari Partai Gerindra nomor urut 8.

“Saya tahu bukan hal yang mudah untuk masuk ke Senayan. Bagi orang yang tidak mempunyai beban,  mungkin menganggap itu hal yang mudah. Tetapi karena saya mempunyai misi yang besar, maka berjuang untuk mendapatkan satu kursi di DPR RI tentunya sangat sulit. Tetapi saya yakin dan percaya, dengan kemauan dan kerja keras untuk melangkah dari satu tahapan ke tahapan yang lebih besar, maka spirit tersebut akan mendorong untuk terus melangkah maju. Saya fokus tatap ke depan untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat Papua,” tegasnya.

Apabila nantinya Tuhan berkehendak dirinya mewakili rakyat Papua di DPR RI, YPM mengaku sudah memiliki visi misi yang ingin didorong untuk pembangunan di tanah Papua dan rakyat Papua. Apalagi dalam skala besar untuk kepentingan bangsa dan negara yang dibangun atas dasar keadilan dan kebhinnekaan sehingga masyarakat Indonesia tahu akan Papua dan masyarakat Papua tahu akan Indonesia yang sebenarnya.

“Saya berpikir masuk ke DPR RI ada percepatan yang perlu saya dorong untuk kepentingan Papua. Pertama yaitu percepatan dibidang perkembangan SDM Papua. Ini harus tersistem dan terstruktur artinya program pengembangan SDM tidak memberikabn dampak yang signifikan walaupun sudah banyak anggaran yang dihabiskan untuk pengembangan SDM Papua,” ujarnya.

Duduk sebagai anggota DPR RI hasil Pemilu Legislatif 2019, diakuinya merupakan momen yang tepat, karena bertepatan dengan akan berakhirnya anggaran otonomi khusus 2021. “Saya ingin berkolaborasi dengan pemerintah daerah terkait dengan berakhirnya dana Otsus ini nanti. Tawaran pertama adalah rekonstruksi UU Otsus yang dilakukan bersama Gubernur Papua dan Papua Barat. Tawaran kedua adalah pengembangan daerah otonomi baru, baik itu kabupaten dan kota maupun provinsi,” ucapnya.

Dikatakan, apabila satu dari dua tawaran ini diterima, maka hal itu akan dikompromikan dengan Gubernur Papua dan Papua Barat serta rakyat Papua, terkait hal-hal yang diinginkan. “Setelah itu, kita dorong untuk bagaimana menjawab keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan di Provinsi Papua pasca dana Otsus berakhir tahun 2021,” tandasnya.

Hal lain yang menjadi perhatiannya yaitu percepatan di bidang kesehatan, pengembangan pertanian, perikanan dan laut. “Untuk kesehatan kita dorong untuk mengatasi minimnya tenaga kesehatan di pusat pelayanan kesehatan seperti Puskesmas. Untuk pertanian kita dorong bukan hanya untuk penyediaan pangan lokal tetapi juga bisa dipasarkan ke luar Papua bahkan luar negeri yaitu ekspor,” katanya.

“Target kita itu bagaimana mengembalikan pendapatan untuk kesejahteraan para petani. Ini harus ada program percepatan yang tidak membias jauh tetapi fokus pada tujuan utama, sehingga harus didesain terstruktur perangkatnya. Percepatan di bidang pertanian ini dilakukan untuk membuka akses pasar petani di Papua dengan yayasan, koperasi, pemerintah atau lembaga lain. Setelah itu kita buka akses melalui kementerian terkait termasuk melalui gubernur, wali kota dan bupati di Provinsi Papua,” sambungnya.

Untuk perikanan dan kelautan, Papua diakuinya memiliki sumber daya laut yang melimpah. Namun sayang sumber daya yang melimpah ini belum bisa meningkatkan pendapatan rakyat Papua akibat adanya pencurian ikan baik oleh nelayan dari luar Papua maupun nelayan asing. Salah satu upaya untuk mendorong percepatan di sektor perikanan dan kelautan menurut Mandenas yaitu bagaimana membuka akses pasar untuk Asia misalnya akses pasar ke Jepang,

Hal lain yang akan didorong yaitu pertumbuhan ekonomi melalui ketersediaan devisi atau penerimaan devisi di daerah sehingga harus didorong regulasi secara nasional untuk membatasi ruang gerak uang Rupiah ini keluar dari Papua. Dana yang ada di Papua menurutnya harus beredar dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan ekonomi masyarakat kecil yang akan terus berkembang dan invetasi.

“Uang yang ada di Papua ini tidak bisa diinvestasikan di luar Papua tetapi harus dikembangkan atau diinvestasikan dalam bentuk aset dan pembangunan di Papua. Dengan demikian Papua akan berkembang dari segi investasi aset dan lain-lain termasuk dengan bangunan tetapi juga akan berdampak pada masyarakat ekonomi kecil seperti Mama-mama penjual sayur dan pinang di pasar dan jalan-jalan,” tegasnya.

Yan Mandenas melihat ada juga persoalan di Papua yang selama ini menjadi konsumsi nasional yaitu Freeport. Kebijakan untuk Freeport ini menurutnya harus dikawal dan diproteksi dalam rangka mendatangkan income bagi Provinsi Papua dalam artian peningkatan PAD melalui investasi tambang Freeport.

“Misalnya pajak penghasilan, Freeport tidak pernah membayar ke Papua tetapi di Jakarta terus. Pajak penghasilan ini yang harus kita kawal kembali ke Papua. Kita harus bekerja keras untuk melobi dan bersinergi dengan kementerian maupun dengan parlemen untuk mendapat  dukungan maksimal sehingga ada perubahan regulasi yang kita terapkan untuk pajak penghasilan ini. Dimana seluruh karyawan Freeport kerja di Papua, maka seluruh pajak penghasilan diberikan kepada Pemprov Papua bukan kepada Pemprov DKI Jakarta. Ini yang selama ini tidak diperhatikan oleh Kementerian,” sesalnya.

Hal lain yang menjadi perhatian yaitu bagiamana membuka akses perdagangan melalui darat, laut dan udara ke wilayah Asia Pasific hingga ke Amerika dan Eropa. Yan Mandenas mengatakan, Papua mempunyai potensi besar untuk membuka akses perdagangan ke luar negeri baik melalui darat (dengan negara tetangga PNG), laut maupun udara.

“Laut kita bisa gunakan Pelabuhan Jayapura, Biak dan Sorong, sementara udara potensi kita ada di Bandara Frans Kaiseipo Biak. Kalau akses ini kita buka, barang ke luar negeri yang akan diekspor tidak perlu lagi kita kirim ke Surabaya dan Jakarta tetapi bisa langsung dari Papua. Ini yang disebut tol laut dan udara,” tambahnya.

Papua diakuinya sangat startegis untuk membuka akses perdagangan ke Asia Pasific hingga ke Amerika dan Eropa. Oleh sebab itu, hal ini yang akan didorong YPM apabila nantinya mendapat kepercayaan rakyat Papua untuk duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI. (nat)

Tinggalkan Balasan