Jelang Penetapan Hasil Pemilu, 5 Daerah Dianggap Rawan

Hampir Semua Kabupaten Mengeluh Soal Perubahan Suara

JAYAPURA-Kepolisian Daerah (Polda) Papua memperketat pengamanan pengumuman penetapan hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019 di Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua.

Kapolda Papua Brigjen Pol. Rudolf Alberth Rodja menyebutkan untuk antisipasi tanggal 22 Mei nanti semua Polres sudah diperintahkan untuk meningkatkan pengamanan dan deteksi dini guna mengantisipasi timbulnya gejolak yang terjadi di masyarakat.

Dikatakan, untuk pengamanan di tingkat kabupaten dan kota, anggota tetap berjaga KPU dan Bawaslu termasuk pleno KPU Provinsi Papua yang diselenggarakan di Grand ABE Hotel.

“Sejak empat hari lalu kita sudah lakukan penebalan pasukan di Grand ABE yang dilakukan oleh Brimob, Sabhara dan Intel,” ungkap Kapolda Alberth Rodja kemarin (16/5).

Sementara itu, Karo Ops Polda Papua Kombes Pol Gatot Hariwibowo, SIK., menyebutkan ada lima daerah yang dianggap rawan saat pengumuman pada tanggal 22 Mei nanti. Lima daerah rawan tersebut yakni Kabupaten Paniai, Jayawijaya, Intan Jaya, Puncak dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Menurutnya, kerawanan tersebut adanya gejolak dari Caleg yang diakibatkan tidak menerima hasil putusan penetapan Pileg dari penyelenggara.“Pengamatan kami, yang rawan itu Pileg bukan Pilpres. Namun, kami sudah mengantisipasi hal tersebut,” ucap Gatot saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (16/5) kemarin.

Dikatakan, pengamanan kantor KPU dan Bawaslu di kabupaten dan kota di Papua dijaga ketat oleh dua regu personel Polri yang sifatnya untuk antisipasi. Selain itu, anggota juga mobile patroli melihat perkembangan situasi yang ada di lapangan

Antisipasi pasca pleno khususnya di kabupaten dan kota sementara masih berjalan dan di tingkat provinsi juga masih berjalan. Pihaknya tetap maksimal lakukan pengamanan dan khusus pleno tingkat provinsi diturunkan dua pleton Brimob dan dua pleton Sabhara berjaga di lokasi hingga nanti pelaksanaan tuntas.

“Kendati semua logistik sudah digeser ke provinsi, kantor KPU dan Bawaslu di kabupaten dan kota tetap dijaga anggota yang ada di masing-masing Polres. Artiya tidak ditinggalkan tetap dijaga,” terangnya.

Dijaganya kantor KPU dan Bawaslu di kabupaten dan kota menurut Gatot, dikhawatirkan oknum Caleg yang merasa dirugikan akan melampiaskan kekecewaan mereka terhadap kantor Bawaslu ataupun KPU.

“Kita tidak ingin kecolongan, sekalipun tidak ada kegiatan di Kantor KPU ataupun Bawaslu namun tetap dilakukan pengamanan,” katanya.

Gatot mengaku sejauh ini kondisi di wilayah hukum Polda Papua kondusif pasca pemungutan suara. Namun, anggota Polri masih tetap melakukan pengamanan di masing-masing daerah.

Pesta demokrasi telah usai pelaksanaannya dan biarkan proses penghitungan menjadi ranah penyelenggara baik itu KPU dan Bawaslu sebagai pengawasnya. Gatot mengajak masyarakat untuk sama-sama bergandengan tangan kembali bersinergi untuk melaksanakan kegiatan seperti semula.

“Mari sama-sama menjaga kemajuan papua, sangat disayangkan apabila Papua dikotori dengan suasana euforia pelaksnaan pemilu yang tidak sehat,” paparnya.

Sementara itu, Kapolres Jayawijaya Tony Ananda mengaku untuk mengantisipasi gejolak yang akan terjadu di wilayah hukumnya, pihaknya menempatkan pasukan pada daerah yang dianggap rawan.

“Daerah rawan bagi kami adalah daerah yang memiliki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Untuk daerah rawan ini kami tempatkan 100 personel dari Polres Jayawijaya dibackup Brimob dari Kaltim,” terangnya.

Dikatakan, kantor KPU dan Bawaslu yang ada di Kabupaten Jayawijaya saat ini dijaga ketat 30 personel Polres Jayawijaya. Selain menjaga kantor KPU, anggota Polres Jayawijaya juga melakukan patroli rutin gabungan dengan Kodim 1702/Jayawijaya dan Batalyon 756/WMS pada jam-jam rawan.

“Situasi terakhir di Jayawijaya saat ini kondusif, masyarakat tetap beraktivitas sebagaimana biasanya dan polisi tetap Patroli rutin,”pungkasnya. (fia)

Sementara itu, banyaknya protes dalam pleno penghitungan perolehan suara baik di tingkat kota kabupaten maupun provinsi tak ditampik oleh Koordinator Divisi Hukum, Bawaslu Papua, Anugrah Pata. Ia melihat sampai saat ini pengaduan atau laporan soal perubahan suara atau selisih suara merata dilaporkan oleh hampir semua kabupaten. Satu upaya yang dilakukan untuk menjawab banyaknya keluhan ini adalah dengan mencocokkan data.

Bila ternyata sesuai dengan pihak pengadu maka hasil sebenarnya harus dimasukkan untuk selanjutnya ditetapkan. Bawaslu kata Pata juga akan segera melakukan evaluasi atas pelaksanaan Pemilu tahun ini. “Ruang keberatan itu dijamin dalam pasal 402-404 Undang-undang nomor 7 dan dijamin dalam pasal 67 PKPU nomor 4 tahun 2019. Disitu disebutkan bila ada kesalahan prosedur atau selisih penghitungan suara maka saksi atau Panwas bisa mengajukan keberatan dan memang selama ini masih banyak,” kata Pata melalui ponselnya, Kamis (16/5) kemarin.

Dari keluhan atau pengaduan yang diterima yang paling mendominasi adalah terjadinya selisih perolehan suara. “Nah yang bisa dilakukan jika sesuai dengan aturan adalah dengan pencocokan data. Jika perolehan suara di kabupaten masih diragukan atau dianggap belum sama sementara Caleg memiliki bukti maka bisa turun di bawahnya yakni hasil penghitungan ditingkat distrik,” bebernya.

Namun disini dikatakan ada perbedaan proses penanganan antara PKPU dan Perbawaslu terkait rekapitulasi. “Jika dalam aturan KPU dilakukan pencocokan namun di Bawaslu diberi kewenangan menerima laporan dan jika terbukti maka saat itu juga kami minta untuk dilakukan pembetulan. Jika ada kesalahan angka maka yang dirubah adalah DA1 kemudian diparaf setelah diberikan angka yang benar,” tambahnya.

Caleg yang data bisa menyelesaikan selisih perolehan suara saat itu juga. Namun bila ada kasus tertentu semisal yang terjadi di Yapen maka bisa turun satu tingkat lagi di bawahnya, menggunakan data rekapitulasi tingkat distrik. “Namun yang penting ada selisih dan ada data yang valid,” imbuhnya.

Pata menambahkan bahwa selisih terjadi biasa karena kesalahan pengimputan maupun indikasi ada perbuatan yang dengan sengaja melakukan perubahan suara. Bawaslu dipastikan akan mencermati dan akan proses para pihak yang terlibat jika terbukti. “Itu akan ditangani oleh Gakumdu dan memang kami akui selama ini yang paling banyak masuk adalah kebanyakan soal perubahan perolehan suara. Ini hampir disemua kabupaten,” paparnya.

Ia juga melihat dari pesta demokrasi tahun 2019 ini nampaknya perlu dilakukan evaluasi yang cukup mendasar yakni sistemnya. Disarankan Pileg dan Pilpres tidak digabung karena akan sangat melelahkan. “Ini terbukti banyak KPPS yang meninggal karena kecapean tapi selain itu kami menganggap perlu melakukan evaluasi kinerja penyelenggara ditingkat bawah,” ujarnya.

Ditanya soal apakah ada anggota Bawaslu atau Panwas yang meninggal dalam menjalankan tugas. Pata menyebut bahwa dari pihaknya ada juga yang mnjadi korban. “Ia faktor kelelahan,” tandasnya. (fia/ade/nat)

 

Tinggalkan Balasan