Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti !

Wakil Ketua DPRP Provinsi Papua, Edoardus Kaize. (Foto : Titie / Lingkar Papua)

 

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA – Terkait kejadian kematian puluhan balita di Asmat yang terkuak sepekan terakhir, menurut Edoardus Kaize, Wakil Ketua DPRP Provinsi Papua  merupakan tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Provinsi Papua.

“Barang ini urusan pemerintah Kabupaten dan provinsi, Gubernur Papua juga harus bertanggung jawab terhadap hal ini, apalagi kemarin Bupati Kabupaten Asmat sudah bicara untuk serius menangangi ini, maka demikian juga Gubernur dan Kepala Dinas Provinsi juga harus lebih proaktif,” kata Edo kepada lingkarpapua.com, via selularnya, Rabu (17/1/2018).

Ia mengatakan, jika dikaitkan dengan porsi Otsus yang dibagikan ke daerah, tidak serta-merta setelah dikasih dana otsus tersebut lantas  duduk berpangku tangan. Justru seharusnya, kata Edo, pemerintah juga harus mengontrol dana tersebut, apakah dana itu sampai di masayrakat atau seperti apa.

Melihat rentetan kejadian kematian manusia sejak 2017 lalu dan keterkaitan beberapa program kesehatan tersebut, ia menyarankan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap program tersebut lebih baik istirahat.

“Kalau memang tidak bisa jalankan program itu atau tidak ada solusi, ya harus dipikirkan apakah yang bersangkutan itu masih cocok atau layak menduduki posisi itu, kalau tidak ya minta maaf ganti orang yang bisa melihat persoalan itu”, tegas Waket DPRP lagi.

Menurutnya, ada istilah ‘tinggal tunggu mati saja’ nah, dengan istilah tersebut, apakah pemerintah harus berpangku tangan dan tidak melakukan upaya agar orang di kampung bisa sehat dan bekerja seperti layaknya orang yang hidup di perkotaan.

“kenapa tidak bisa orang sakit sembuh, dan keluar dari penyakit itu, dan kenapa ujungnya harus meninggal. jadi kalau memang tidak serius urus manusia, ya urus barang lain saja, mungkin bisnis kah atau apakah, ya gantilah orang lain yang lebih cocok dibidang itu, karena kesehatan itu penting,” katanya sedikit menyinggung soal kinerja Kepala Dinas yang ada di Provinsi maupun Kabupaten.

Karena, sambung Edo, orang yang duduk sebagai pejabat itu kinerjanya bukan diukur dari berapa uang yang dihitung untuk dikelola, tapi bagaimana mengurus masyarakat dari dana yang diberikan pemerintah, agar masyarakat tidak sakit bahkan sampai meninggal.

Ia menjelaskan, Kadinkes Provinsi ini dipilih oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas, jika ada kesulitan dalam hal pekerjaannya, seharusnya dikoordinasikan dan mencari solusi.

Apalagi  ada tiga program Dinas Kesehatan, Kaki Terapung, Kaki Telanjang dan Kaki  Terbang. Inikan bukan sekedar slogan tapi harus ditinjau dan dan diwujudkan.

“Jadi kalau soal kematian di Asmat ini, nah kita pertanyakan itu Program Kaki Terapung, Telanjang dan Terbang ini ada dimana? jadi kalau memang tidak dapat dilaksanakan dan tidak dikerjakan ya cari solusi dan dipikirkan apakah program itu masih cocok atau bagaimana”, tegasnya.

Edo juga minta agar kejadian di Asmat tidak di politisir, sebab ini menjadi tanggung jawab Provinsi dan Kabupaten, jangan bikin bunyi terus lalu lempar ke kabupaten.

“Pemerintah provinsi punya tanggung jawab ada dimana? jangan kabupaten terus yang disalahkan, Gubernur jangan diam, harus perintahkan jajarannya ambil langkah serius untuk tangani  persoalan ini, demikian juga Kadis Kesehatan Provinsi,” kata Edoardus Kaize.

Soal kebutuhana akan fasilitas RSUD di Asmat yang lebih memadai dan layak, Wakil Ketua DPRP mengatakan hal tersebut adalah kebutuhan penting dan pemerintah harus segera bisa membangun fasilitas RSUD yang layak, jangan hanya sebatas rencana dan wacana saja, nanti setelah ada kejadian baru semua terkaget – kaget.

“Kusta pun kemarin begitu, namun kenyataannya begitu-begitu saja. Bahkan katanya sudah dibangun RS Kusta di Asmat, kenyataannya sampai hari ini tidak ada satupun bangunan RS Kusta. Katanya disana pernah dilakukan peletakan batu pertama untuk RS kusta oleh Kadis Provinsi, tapi tidak ada juga, jadi bagaimana eee, aneh juga kan,”kata Edo.

Jadi otsus yang dari kesehatan itu perlu dikontrolisasi, jika salah satu faktor terjadinya kematian masyarakat di Asmat, lantaran keterbatsan petugas kesehatan di Kabupaten khususnya pertugas di daerah, seharusnya pemerintah provinsi harus mengantisipasi itu.

“Ya bagaimana caranya Dinkes Provinsi membantu solusi untuk itu, bukan kabupaten jalan sendiri dan kabupaten juga jalan sendiri, tidak seperti itu”, kata Waket DPRP lagi. (***)

Reporter         : Titie
Editor             : Walhamri Wahid

The post Wabah di Asmat, Waket DPRP Bilang Kadinkes Provinsi dan Kabupaten Gagal, Harus Diganti ! appeared first on lingkarpapua.com.

Tinggalkan Balasan