( Tajuk Pemikiran ) Menatap Kebangkitan dan Kesejahteraan Papua Kedepan, Oleh: Adrian Indra

Menatap Kebangkitan dan Kesejahteraan Papua Kedepan.
( melalui Sikronisasi Program Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah )

Oleh : Adrian Indra ( Pimpred Parliamentmagazine & Tabloid Media Papua )

 

Mengamati dan menganalisa pembangunan Papua dalam Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo di Pusat dan Gubernur Lukas Enembe di Daerah ( Provinsi ) bisa dibilang benar-benar fenomenal pencapaian hasil pembangunannya dan juga dari anggaran yang telah digelontorkan untuk program tersebut. Bisa dikatakan ini Proyek Prestius Pembangunan Papua 2017.

Duet pioner dari skenario pelaksanaan pembangunan Papua tersebut sudah jelas di komandoi oleh Presiden Jokowi dan Gubernur Lukas Enembe. Mereka seolah membagi tugas yang perannya sama-sama sangat penting dan vital. Presiden sebagai penata Program pembangunan dan menyetujui pendanaannya, Gubernur Lukas Enembe memberikan masukan program pembangunan apa saja yang sangat dibutuhkan masyarakat Papua, mengamankan implementasi program tersebut secara phisik, administratif dan juga secara politik.

Secara logika, sehebat apapun program yang direncanakan oleh Pemerintah Pusat jika tanpa ada dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta situasi keamanan dan tidak kondusif, pasti akan gagal dalam pelaksanaanya dilapangan. Prinsip kerja dari Presiden Jokowi dan Gubernur Lukas Enembe hampir sama, yaitu : Visioner, Tegas, Pro Rakyat dan lebih mengutamakan kerja daripada bicara.

Pada tahun 2017 ini, Lukas dan Klemen Tinal sudah 4 tahun memimpin Provinsi Papua dan telah bekerja dengan sekuat tenaga untuk membangun Papua sekaligus meletakan suatu Pondasi yang kokoh bagi pembangunan Papua untuk selanjutnya. Landasan acuan  bekerja bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua beserta seluruh SKPDnya adalah  PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2005-2025. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005–2025 adalah untuk :

a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional;
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

RPJPD Provinsi Papua 2005-2025 susun dengan mengacu kepada RPJPN 2005-2025. Tujuan dan Sasaran Pokok Pengembangan Wilayah Dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Visi-Misi Presiden serta Agenda Prioritas Pembangunan (NAWA CITA), maka tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2015-2019 adalah mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis SDA yang tersedia, SDM berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus.

Oleh karena itulah dalam melaksanakan pembangunan di Papua, diperlukan kerjasama dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kota/Kabupaten. Papua menjadi salah satu rencana besar pemerintah Pusat, Kementerian terkait serta Pemerintah Provinsi dalam melakukan pemerataan pembangunan. Hal tersebut tertera pada dasar hukum pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, mulai dari Perpres Rencana Panjang Jangka Menengah 2015-2019, Permen PUPR tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR 2015-2019 hingga Perpres tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Wujud nyata Program pembangunan Papua, tampak pada hasil pembangunan yang sudah diresmikan oleh Presiden RI dan Gubernur Papua seperti :- Jalan Trans Papua Dari 4.300 km jalan trans Papua, saat ini sekitar 3.850 km telah tembus jalan. Tahun ini ditargetkan ruas dari Sorong ke Manokwari juga akan tembus. Konektivitas membangun Trans Papua demi keadilan, Papua BBM satu harga, mengurangi kemahalan harga di masing-masing wilayah.

Itu khusus di Papua, untuk keadilan sesuai tantangan sekarang, pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan antar wilayah.

Presiden RI Joko Widodo meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diantaranya dua pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan yang ramah lingkungan. Ke enam infrastruktur kelistrikan tersebut yakni :

  1. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Orya Genyem 2 x 10 MW;
  2. Pembangkit listrik tenaga mini hidro (PLTMH) Prafi 2 x 1, 25 MW;
  3. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Genyem – Waena – Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter sirkit;
  4. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 kilo Volt Holtekamp – Jayapura sepanjang 43,4 kilo meter sirkit;
  5. Gardu Induk (GI) Waena – Sentani 20 Mega Volt Ampere;
  6. Gardu Induk (GI) Jayapura 20 Mega Volt Ampere.

Keseluruhan nilai proyek mencapai 989 milyar rupiah. Dengan beroperasinya enam infrastuktur kelistrikan ini, PLN mampu melakukan penghematan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) hingga 161 milyar rupiah per tahun. Selain itu kehandalan listrik di Papua dan Papua Barat semakin baik karena ditopang dengan sistem transmisi 70 kV dan Gardu Induk 20 MVA. Dimana SUTT 70 kV dan Gardu Induk tersebut merupakan GI pertama dan SUTT 70 kV pertama di Papua.

Peresmian 6 infrastruktur kelistrikan Papua dan Papua Barat dilakukan di GI Waena,Kampung Harapan, Sentani, Senin, 17 Oktober 2016. Dalam sambutannya Presiden menyampaikan tantangan yang harus dihadapi oleh PLN untuk melistriki Papua dan Papua Barat.

Saya mengerti bahwa berat membangun infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat, terutama masalah topografi, namun saya akan terus memberikan semangat agar PLN mempercepat seluruh pembangunan infrastruktur listrik di Papua dan Papua Barat”  ( Presiden Joko Widodo )

Keberhasilan pengoperasian enam infrastruktur kelistrikan ini penting untuk sistem Papua dan Papua Barat, mengingat kebutuhan akan listrik yang terus meningkat di kedua provinsi tersebut. Khusus untuk SUTT 70 kV yang terbentang dari Orya Genyem hingga Jayapura terdiri dari 323 tower. Topografi Papua yang berbukit dan aksesbilitas yang minim merupakan tantangan tersendiri bagi PLN pada saat pembangunan infratruktur tersebut, namun berkat kerja keras PLN dan bantuan dari semua stakeholder, masyarakat dan Pemda setempat SUTT 70 kV dari Orya genyem- Waena- Jayapura dan SUTT 70 kV Holtekam – Jayapura berhasil diselesaikan pengerjaannya.

listrik5Keberadaan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di Papua dan Papua Barat merupakan bukti komitmen PLN mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan sebagai sumber tenaga listrik hingga 23 persen pada tahun 2025.

Kami harap dengan adanya 6 infrastruktur kelistrikan baru di Papua dan Papua Barat ini bisa menambah keandalan sistem kelistrikan di Papua, sebagai bentuk perhatian kami untuk Papua, kami saat ini tengah membangun pembangkit baru berkapasitas total 253 MW yang tersebar di 13 titik di Papua dan Papua Barat, transmisi sepanjang 246 kilo meter sirkit dan 8 gardu induk dengan nilai investasi Rp 7 Triliun.” ( Sofyan Basir, Dirut PLN ). Sofyan menambahkan, seluruh proyek tersebut ditargetkan selesai pada 2019, nantinya jika seluruh proyek tersebut selesai maka kapasitas di Papua dan Papua Barat akan meningkat 2 kali lipat di 2019 dan PLN siap untuk menyukseskan acara PON 2020 di Papua. Saya sebagai Gubernur Papua sangat mengapresiasi peresmian enam infrastruktur kelistrikan yang dilakukan langsung oleh Presiden.

Ketersediaan energi listrik sangat strategis karena sangat berdampak pada perkembangan investasi daerah dan perekonomian masyarakat,( Lukas Enembe )

Saat ini, kondisi kelistrikan di Papua dan Papua Barat mempunyai total daya mampu 294 MW, dengan beban puncak 242 MW, pertumbuhan beban rata-rata 8 persen pertahun, dan jumlah pelanggan sebanyak 521 ribu pelanggan. Pembangunan infrastruktur kelistrikan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, PLN juga akan melakukan berbagai hal, antara lain, melistriki 14 ibukota kabupaten di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang belum berlistrik PLN dengan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dengan target selesai tahun 2017;

  1. Melistriki seluruh ibukota kecamatan dengan target selesai tahun 2019;
  2. Melistriki pulau terluar dan daerah perbatasan dengan target selesai tahun 2019;
  3. Meningkatkan jam operasi listrik Desa menjadi 24 jam sehari target 2019

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 20152019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (Nawa Cita) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025.

RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.   Untuk menuju sasaran jangka panjang dan tujuan hakiki dalam membangun, pembangunan nasional Indonesia lima tahun ke depan perlu memprioritaskan pada upaya mencapai kedaulatan pangan, kecukupan energi dan pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan.

Seiring dengan itu, pembangunan lima tahun ke depan juga harus makin mengarah kepada kondisi peningkatan kesejahteraan berkelanjutan,  warganya berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakatnya memiliki keharmonisan antarkelompok sosial, dan postur perekonomian makin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan iptek sambil bergerak menuju kepada keseimbangan antarsektor ekonomi dan antarwilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang berkelanjutan pada tahuntahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara, agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya.

Dengan demikian, strategi pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama, adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan termasuk di Provinsi Papua.

Potensi dan Keunggulan Wilayah

Wilayah Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan potensi sumber daya alam sangat besar di sektor pertambangan, migas dan pertanian.

  • Komoditas sektor pertambangan dan penggalian yang paling dominan adalah minyak, gas, emas, perak, nikel dan tembaga. Sektor pertambangan dan penggalian sudah berkontribusi sebesar 33,56 persen untuk seluruh Wilayah Papua. Kontribusi sektor tersebut di Wilayah Papua terpusat di Provinsi Papua yang menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi sektor pertambangan nasional. Dengan bertumpunya perekonomian Wilayah Papua pada sektor pertambangan dan penggalian menyebabkan fluktuasi pada sektor ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
  • Wilayah Papua memiliki potensi gas bumi sebesar 23,91 TSCF (Trillion Square Cubic Feet) atau sebesar 23,45 persen dari potensi cadangan gas bumi nasional. Sementara itu, cadangan minyak bumi di Wilayah Papua mencapai sekitar 66,73 MMSTB atau sebesar 0,91 persen dari cadangan minyak bumi nasional yang mencapai 7.039,57 MMSTB (Million Stock Tank Barrels/Cadangan Minyak Bumi). Cadangan gas bumi terdapat di sekitar Teluk Bintuni. Sementara itu, cadangan migas terbesar terdapat di sekitar Sorong, Blok Pantai Barat Sarmi, dan Semai.

  • Emas, perak, dan tembaga merupakan hasil tambang yang sangat potensial untuk dikembangkan di Wilayah Papua karena memiliki lebih dari 45 persen cadangan tembaga nasionalyang sebagian eksplorasi dan pengolahannya terpusat di Timika (Kabupaten Mimika). Cadangan bijih tembaga di Wilayah Papua diperkirakan sekitar 2,6 milliar ton. Sementara itu, cadangan logam tembaga hanya sekitar 25 juta ton. Bahan tambang dan galian yang menjanjikan potensi lainnya adalah bijih nikel, pasir besi, dan emas. Bijih nikel terdapat di daerah Tanah Merah, Jayapura. Sebagian besar dari sumber daya tersebut masih dalam indikasi dan belum dieksploitasi. Penambangan pasir besi, bijih tembaga, dan emas berlokasi di tempat yang sama dengan penambangan biji tembaga di Timika.
  • Pengembangan MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate) dialokasikan seluas 1,2 juta Ha yang terdiri dari 10 Klaster Sentra Produksi Pertanian (KSPP). Empat Klaster Sentra Produksi Pertanian yang dikembangkan yaitu: Greater Merauke, Kali Kumb, Yeinan, dan Bian di Kabupaten Merauke. Untuk jangka menengah (kurun waktu 2015 –2019) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan, serta perikanan darat di Klaster Okaba, Ilwayab, Tubang, dan Tabonji. Sedangkan untuk jangka panjang (kurun waktu 2020 –2030) diarahkan pada terbangunnya kawasan sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura,peternakan dan perkebunan.

  • Potensi unggulan pertanian tanaman pangan di wilayah Papua meliputi komoditi padi, palawija dan hortikultura. Tanaman palawija terdiri dari komoditi jagung, ubikayu, ubi jalar, buah merah kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau. Sedangkanhortikultura terdiri dari komoditi sayur-sayuran serta buah-buahan. Berdasarkan data BPS tahun 2013, produksi tanaman pangan di Wilayah Papua terdiri dari produksi jagung sebesar 9.107 ton dari luas panen 4.255 ha, produksi padi mencapai 199.362 ton dari luas panen 58.634 ha, produksi kedelai mencapai 5.219 ton dari luas panen sebesar 4.367 ha, produksi kacang tanah mencapai 2.693 ton dari luas panen sebesar 2.551 ha, produksi sagu sebesar 7.319 ton dari luas panen 7.608 ha, dan produksi ubi jalar mencapai455.742 ton dari luas panen sebesar 34.100 ha (2012), serta ubi kayu yang memiliki produksi mencapai 51.120 ton dari luas panen 4.253 ha.

  • Tanaman perkebunan di wilayah Pulau Papua dengan produksi dan luas areal terbesar adalah kelapa sawit, kelapa, coklat,dan kopi. Penyebaran untuk produksi kelapa sawit, kelapa dan kopi terbesar terdapat di Provinsi Papua. Perkembangan perkebunan kelapa sawit cukup tinggi karena ekspansi perkebunan sawit banyak dikembangkan di wilayah Papua. Selain kelapa sawit,produks iperkebunan karet di Wilayah Papua secara keseluruhan cukup besar. Produksi karet di Wilayah Papua mengalami peningkatan selama periode 2009 -2013. Pada tahun 2013, produksi karet di Wilayah Papua mencapai 2.308 ton dengan dominasi produksi dari Provinsi Papua sebesar 2.281 ton. Wilayah Papua juga sangat berpotensi untuk menjadi penghasil tebu yang besar karena memiliki lahan untuk produksi tebu terluas di luar Jawa yaitu sebesar 500.000 Ha atau 47 persen dari total lahan tebu di luar Pulau Jawa.
  • Sedangkan untuk peternakan besar di Wilayah Papua, jumlah populasi terbesar adalah babi, sapi potong, dan kambing. Sebaran populasi ternak babi terbesar di Provinsi Papua sebesar 577.407 ekor di tahun 2012. Secara umum, jumlah populasi untuk ternak, sebagian besar terdapat di Provinsi Papua dibandingkan di Provinsi Papua Barat.
  • Potensi perikanan dan kelautan di Wilayah Pulau Papua sangat melimpah. Wilayah Papua memiliki territorial perairan yang luas sekaligus memiliki potensi berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Papua sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu sektor ini mempunyai peluang yang sangat luas untuk terus dipacu perkembangannya. Sebagian besar produksi perikanan terdiri dari perikanan tangkap laut yang berada di Provinsi Papua. Selain itu terdapat juga potensi perikanan budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung dan sawah (mina padi). Sementara itu, perikanan budidaya laut terbesar terdapat di Provinsi Papua Barat, sedangkan untuk perikanan budidaya kolam terbesar berada di Provinsi Papua.
  • Selain pengembangan sektor primer, Wilayah Papua juga memiliki beberapa potensi untuk pengembangan sektor sekunder dan tersier. Di sektor sekunder, untuk meningkatkan nilai tambah sektor unggulan, wilayah Papua memiliki potensi untuk didirikan industri pengolahan sektor unggulan (industri hilir) terutama industri buah merah, kakao dan kelapa, industri pengolahan turunan hasil pertanian dan perikanan serta industri pertambangan, minyak dan gas. Sementara di sektor tersier, dapat dikembangkan sektor pariwisata terutama wisata alam, bahari dan budaya yang merupakan tujuan wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua Ke depan dalam RPJPN 2015-2019.

Pengembangan Kawasan Strategis

Pengembangan kawasan strategis bidang ekonomi di Kawasan Papua difokuskan pada pengembangan industri/hilirisasi berbasis komoditas unggulan.

Percepatan pembangunan kawasan strategis di Wilayah Papua dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1.Peningkatan Potensi Ekonomi Wilayah di Wilayah PapuaKekayaan alam di Wilayah Papua selain sektor tambang dan mineral, sektor pertanian dan perkebunan juga melimpah, dimana potensi ini dapat menjadi sektor yang mempunyai prospek baik untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi yang dapat diandalkannuntuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.

Dengan demikian, dilakukan pemetaan wilayah-wilayah yang akan dijadikan basis industri dengan mempertimbangkan potensi kekayaan alam yang menjadi komoditas unggulan daerah baik di Provinsi Papua.

a. Provinsi PapuaWilayah yang potensial untuk dijadikan sentra industri berbasis

komoditas unggulan, khususnya untuk Provinsi Papua dengan fokus 5 Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis Wilayah Adat yaitu:

1.KPE Saereri

  • Wilayahnya, meliputi: Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen.
  • Fokus pengembangan:
  • Peningkatan produktivitas di hulu, meliputi: perikanan laut.
  • Percepatan industrialisasi/hilirisasi, meliputi: Industri Pengalengan, Industri Perikanan Laut, Industri Pariwisata/MICE.

2.KPE Mamta

  • Wilayahnya, meliputi: Kabupaten Mamberamo Raya, Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Kota Jayapura.
  • Fokus pengembangan:
  • Peningkatan produktivitas di hulu, meliputi: kelapa sawit, cokelat.
  • Percepatan industrialisasi/hilirisasi, meliputi: Industri Kelapa Sawit, Industri Cokelat, Industri Pariwisata Danau Sentani.

3.KPE Me pago

  • Wilayahnya, meliputi: Kabupaten Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, dan Mimika.
  • Fokus pengembangan:
  • Peningkatan produktivitas di hulu, meliputi: Sagu, Buah Merah, Ubi jalar.
  • Percepatan industrialisasi/hilirisasi, meliputi: Industri Sagu, Industri Buah Merah, Industri Ubi jalar, Industri Pariwisata.

4.KPE La pago

  • Wilayahnya, meliputi: Kabupaten Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Lanny Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Tolikara, Yalimo, Yahukimo, Puncak, dan Puncak Jaya.
  • Fokus pengembangan:
  • Peningkatan produktivitas di hulu, meliputi: Sagu, Buah Merah, Ubi Jalar.
  • Percepatan industrialisasi/hilirisasi, meliputi: Industri Sagu, Industri Buah Merah, Industri Ubi Jalar, Industri Pariwisata.

5.KPE Ha’anim

  • Wilayahnya, meliputi: Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi, ndan Boven Digoel.
  • Fokus pengembangan:
  • Peningkatan produktivitas di hulu, meliputi: Karet, Tebu, Kelapa Sawit, Padi, Perikanan, Peternakan.
  • Percepatan industrialisasi/hilirisasi, meliputi: Industri Tebu, Industri Kelapa Sawit, Industri Pengalengan Ikan, Industri Pangan, Industri Peternakan. Selain itu, di Provinsi Papua akan dikembangkan pula kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri di lima wilayah adat yaitu Jayapura, Biak, Timika, Wamena, dan Merauke; serta pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.

Percepatan Penguatan KonektivitasPeningkatan konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga sekitarnya meliputi:

  1. Provinsi PapuaKebutuhan infrastruktur konektivitas di masing-masing wilayah adat, adalah sebagai berikut:

KPE Saereri

1)Pembangunan ruas jalan, antara lain: Ruas Jalan Sarmi-Ampawar-Barapasi-Sumiangga-Kimibay, Jalan Lingkar Numfor dan Kota Biak, Jalan Strategis penunjang ekonomi PulauBiak dan Yapen, termasuk penyelesaian jalan sesuai

Perpres 40/2012 tentang Pembangunan Jalan Strategis Nasional Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

2)Mempercepat penyelesaian pembangunan transportasi darat, laut, dan udara, antara lain:

a)pengembangan Bandara Internasional Frans Kaisepo di Biak;

b)reaktivasi Pelabuhan Biak sebagai pendukung Tol Laut dan pelabuhan internasional;

c)Pembangunan Bandara di Yapen Waropen.

3)Mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih, listrik, dan telekomunikasi, yaitu:

a)pengembangan air bersih DAS Biak Utara dan Supiori;

b)PLTA Supiori;

c)Sejumlah PLTS yang tersebar di berbagai tempat;

d)Pengembangan telekomunikasi Palapa Ring.

KPE Mamta

1)Pembangunan ruas jalan, antara lain: Ruas Jalan Depapre-Bongkrang; ruas jalan Warumbaim-Taja-Lereh-Tengon, ruas jalan Jayapura-Wamena-Mulia, jalan ring road Kota Jayapura, termasuk penyelesaian jalan sesuai Perpres 40/2012 tentang

Pembangunan Jalan Strategis Nasional Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

2)Mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih, listrik,

dan telekomunikasi yang terdiri dari:

a)pengembangan air bersih Danau Sentani;

b)PLTA Mamberamo;

c)PLTA Genyem;

d)PLTA Hotekamp;

e)PLTS yang tersebar di berbagai tempat;

f)pengembangan telekomunikasi Palapa Ring.

3)Mempercepat pembangunan transportasi darat, udara, dan laut, yang terdiri dari:

a)pengembangan Bandara Internasional Sentani;

b)pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Depapre;

c)pengembangan Pelabuhan Jayapura;

d)pembangunan TerminalTipe A di Kota Jayapura;

e)pengembangan Terminal Tipe B di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, dan Kota Jayapura;

f)penyelesaian pembangunan Jembatan Holtekamp.

KPE Me Pago dan KPE La Pago

1)Mempercepat pembangunan infrastruktur listrik, air bersih, dan telekomunikasi yang terdiri dari:

a)pengembangan air bersih DAS Baliem;

b)pengembangan energi listrik dengan mengembangkan PLTA Urumuka, PLTA Baliem, PLTMH yang tersebar di berbagai tempat, dan PLTS yang tersebar di berbagai tempat;

c)Pengembangan telekomunikasi Palapa Ring.

2)Pembangunan transportasi darat, udara, dan laut yang terdiri dari:

a)pengembangan Bandara Internasional Moses Kilangin;

b)pengembangan Pelabuhan Pomako Timika sebagai hub Tol Laut dan pusat distribusi logistik ke wilayah Pegunungan Tengah;

c)pengembangan Bandara Wamena;

d)pengembangan Bandara Dekai;

e)pengembangan Dermaga Kenyam;

f)pengembangan Dermaga Suru-suru;

3)Pembangunan jaringan kereta api mulai dari Timika ke Pegunungan Tengah;

4)Pembangunan ruas jalan, antara lain: ruas jalan Sumohai-Dekai-Oksibil-Iwur-Waropko, ruas jalan Enarotali-Tiom, ruas jalan Wamena-Habema-Kenyam, ruas jalan Timika-Potowaiburu-Wagete-Nabire, ruas jalan Yeti-Ubrub, termasuk penyelesaian jalan sesuai Perpres 40/2012 tentang Pembangunan Jalan Strategis Nasional Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua danProvinsi Papua Barat;

5)Mempercepat daerah irigasi Nabire yang terdiri dari pengembangan jaringan irigasi dan pengembangan pertanian.

KPE Ha Anim

1)Pembangunan ruas jalan, antara lain: ruas jalan Okaba–Sanomere–Bade, ruas jalan Merauke-Okaba-Buraka-Wanam -Bian-Wogikel, ruas jalan Okaba-Kumbe-Kuprik-Jagebob-Erambu, termasuk penyelesaian jalan sesuai Perpres 40/2012

tentang Pembangunan Jalan Strategis Nasional Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

2)Mempercepat pembangunan transportasi darat, udara, dan laut yang terdiri dari:

a)pengembangan Bandara Internasional Mopah;

b)pengembangan Pelabuhan Merauke.

3)Mempercepat pembangunan jaringan irigasi rawa di Merauke yang terdiri dari:

a)pembangunan long storage,

b)pembangunan bendungan serta embung.

4)Mempercepat pembangunan infrastruktur air bersih, listrik, dan telekomunikasi yang terdiri dari:

a)pengembangan air bersih di Kali Maro;

b)Pembangkit Listrik Tenaga Ombak;

c)PLTS Makro;

d)pengembangan Palapa Ring

Penguatan Kemampuan SDM dan IPTEK

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kapasitas kelembagaan di tingkat pusat maupun di daerah, serta pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dilakukan dengan strategi:

a.Provinsi Papua

Pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi berbasis wilayah adat di Provinsi Papua, dilakukan dengan strategi berikut:

  • Pembentukan SDM Unggul, akan dibangun center of knowledge yang bertujuan memperkuat penguasaan pendidikan dasar, menengah dan tinggi bagi penduduk Papua khususnya yang berada dalam usia sekolah;
  • Penguasaan IPTEK, melalui kerjasama teknis, aliansi strategis dan kerjasama riset, serta pendidikan dan pemagangan dengan Badan Litbang Pemerintah dan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta
  • Pengembangan technopark sebagai center of excellence pada 5 sektor unggulan, yaitu:

a)pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta industry pengolahannya di kawasan adat Ha-Anim;

b)pertanian, serta industripengolahannyaperkebunan, dan perikananserta industripengolahannya di kawasan adat Saereri;

c)pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan pertambanganserta industripengolahannyadi kawasan adat La-Pago;

d)pertanian pangan, perkebunan, peternakan dan pertambangan serta industri pengolahannyadi kawasan adat Mee-Pago;

e)pertanian perkebunan dan perikanan, serta industripengolahannyadi kawasan adat Mamta.

4)Mewujudkan sumberdaya manusia tepat guna sesuai kebutuhan hingga tahun 2025, dalam rangka pencapaian daya saing tinggi;

5)Pembangunan dan peningkatan Balai Latihan Kerja di Merauke, Biak, Timika,

Nabire dan Jayapura;

6)Pembangunan politeknik agroindustri pengembangan komoditas unggulan di masing-masing wilayah adat;

7)Pengembangan SMK pertanian, pariwisata, dan pertambangan di Jayapura, Biak, Sarmi, Merauke, Timika, Nabire, dan Wamena;

8)Pengembangan riset dan lembaga standarisasi mutu di Biak.

KEBIJAKAN YANG PRO RAKYAT YANG DILAKSANAKAN DI PROVINSI PAPUA.

PAPUA MENOLAK PROGRAM TRANSMIGRASI DARI KEMENTERIAN DESA PDT.

Provinsi Papua secara tegas menolak kebijakan program transmigrasi yang kembali dicanangkan oleh pemerintah baru. Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan bahwa Papua telah empat tahun tidak bisa terima transmigrasi dan hal itu akan masih ia teruskan.

“Orang Papua sendiri masih miskin dan terbelakang. Mau bikin masalah lagi datangkan yang miskin mau buat apalagi. Kita yang jumlah kecil saja tidak mampu membuat mereka lebih baik,” ( Lukas Enembe ).

Hal inilah yang menjadi alasan mendasar mengapa sampai program ini belum bisa dilaksanakan lagi di Papua, sebab akan membawa masalah baru. Gubernur khawatir nantinya kalau transmigrasi didatangkan, orang Papua akan tersisih dan mereka akan menjadi minoritas diatas tanah mereka sendiri dan menjadi miskin.

“Akan muncul kecemburuan terhadap warga pendatang dan bisa terjadi konflik dengan penduduk asli Papua,”  ( LUKAS ENEMBE )

Gubernur menyarankan, jika pemerintah pusat hendak membuat program transmigrasi, maka orang-orang asli Papua yang masih miskin ini dibuat program transmigrasi lokal.

“Jangan lagi datangkan orang dari luar Papua, sebab orang Papua sampai saat ini masih miskin,” ( LUKAS ENEMBE )

Diketahui sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menegaskan bahwa ia ingin menjadikan Papua yang wilayahnya cukup luas sebagai tempat transmigrasi.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mendesak PT Freeport Indonesia untuk tidak membangun smelter di Gresik, Jawa Tengah.

“Dia (Freeport) kan beroperasi di Papua harusnya itu bangun di Papua (smelter) bukan di Gresik. Sekarang pun smelternya belum jadi,” kata Lukas dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat, (27/1). Menurut Lukas, infrastruktur di Papua sudah amat mendukung pembangunan smelter Freeport, baik itu menyangkut listrik, jalan, perizinan, atau lainnya. Apalagi ini sudah sesuai dengan UU sehingga Freeport wajib melaksanakannya.  “Kita mau dia (smelter Freeport) harus dibangun di Papua, kita mau seperti itu. Karena itu ada di UU Minerba,” tegasnya

Gubernur Papua Menerbitkan PERDA larangan beredarnya minuman keras di Papua

Pada kenyataannya tidak semua orang Papua itu suka minuman beralkohol yang berlebihan, Tetapi kita juga harus berani mengakui bahwa banyak juga masyarakat Papua banyak yang rusak dan dibunuh oleh minuman setan yang bernama alkohol.

Penerbitan Perda larangan beredarnya minuman keras di Papua oleh Gubernur Lukas Enembe S IP, ini sangat berani dan bermanfaat bagi orang Papua untuk melindungi generasi muda Papua.

Kebijakan ini jika diterapkan dengan baik dalam pengaplikasiannya, maka kita sepakat masalah miras di Papua bisa ditangani dari akarnya, karena yang diadili pelaku penjual dan pengedar minuman keras (miras) yang membuat sebahagian orang Papua menjadi pemabuk dan rusak fikiran serta Akhlaknya.

Selama ini aturan yang berlaku di Papua adalah, menangkap orang yang mabuk karena minuman. Bukan menangkap pengedar dan orang yang memproduksinya.

Perda tersebut sangat bermanfaat karena setidaknya dapat menekan peredaran miras tersebut dari induknya. Bukan dari orang yang mengkonsumsinya.

Menanggapi kebijakan Gubernur Papua yang melarang minuman keras beredar di Papua. Ketua Bidang Ekonomi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas angkat bicara.

Anwar sangat mengapresiasi kebijakan ini dan berpendapat kebijakan seperti ini patut di ikuti oleh para pemimpin lainnya di Indonesia.

” Kalau selama ini ada pihak-pihak yang takut melakukan dan membuat peraturannya karena dianggap Perdanya berbau Syariah, maka apa yang dilakukan oleh Gubernur Papua ini jelas-jelas tidak bisa dilabeli dengan Perda Syariah karena beliau adalah seorang Penganut Agama Kristen yang baik dan penduduk yang akan dikenakan peraturan tersebut adalah juga kebanyakannya beragama Kristen. Ini Sungguh luar biasa ” ( Anwar Abbas )

Belajar dari pengalaman pengelolaan dana Otsus sejak 2002 lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe melihat pelayanan dasar itu melekat di level kabupaten dan kota, bukan terkonsentrasi di level provinsi. Sehingga, sejak April 2013 lalu Gubernur Papua Lukas Enembe mengubah kebijakan alokasi dana Otsus dengan formula 80:20 persen.

Jika dulu dana Otsus dialokasikan sebesar 60 persen untuk kabupaten/kota dan 40 persen dikelola provinsi, maka di tahun 2014 dan 2015 Gubernur Enembe mengalokasikan 80 persen untuk kabupaten/kota dan hanya 20 persen dikelola provinsi,”
( Lukas Enembe S IP )

Langkah terobosan ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Gubernur menyadari sektor-sektor strategis itu sangat dikenali pemerintah kabupaten/kota, agar menyentuh akar persoalan masyarakat di pedalaman dan daerah terpencil. Perubahan radikal dalam pengelolaan dana Otsus diharapkan dapat dikelola sungguh-sungguh dengan menimbangkan akar persoalan, konteks sosial budaya, kemahalan harga dan kondisi topografi yang sulit. Pemda Papua menyadari alokasi dana ke kabupaten/kota ini akan lebih menyentuh kebutuhan orang asli Papua (OAP) yang mayoritas tinggal di pelosok daerah.

kebijakan pembangunan dengan pendekatan adat di Papua telah direkomendasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melalui kajian percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat. Berdasarkan hasil kajian Bappenas telah direkomendasikan perlunya sinergi pembangunan Papua untuk mewujudkan Papua Sejahtera, yang merekomendasikan untuk menperhatikan lima program prioritas.

Kelima prioritas kebijakan pembangunan di Papua pertama, pembangunan SDM, kedua, pengelolaan SDA terbarukan, ketiga, pengelolaan SDA mineral dan migas, keempat, pengembangan kawasan, kelima, penyediaan infrastruktur serta tata kelola kelembagaan, sebagai reorientasi RPJMN 2015-2019/ Dari penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua pada rapat koordinasi tersebut, telah dikemukakan bahwa dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua.

Persepsi masyararakat terhadap Papua yang diistilahkan masih hidup dari kemiskinan, kebodohan keterisolasian, ketertinggalan, keterbelakangan, ketidakadilan, menurut Musaad, hingga kini mulai “diperangi” pemerintah Provinsi Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dengan pengembangan kawasan pembangunan berbasis komoditas unggulan masyarakat kawasan adat, Lima konsep pembangunan berbasis wilayah adat telah diidentifikasikan sesuai dengan komoditas unggulannya, yaitu: pertama, wilayah Saireri, dengan komoditas unggulan perikanan dan pariwisata.

Sedangkan wilayah adat kedua Mamta, dengan komoditas unggulan kakao, kelapa dalam, pariwisata danau sentani, dan listrik; Ketiga, wilayah adat Meepago, dengan komoditas unggulan kopi dan tambang; keempat, wilayah Lapago, dengan komoditas unggulan kopi, buah merah, dan lebah madu; dan kelima, wilayah Anim Ha dengan komoditas unggulan perkebunan terpadu, perikanan, karet, dan sagu.

Berbagai keunggulan wilayah adat yang juga ditopang dengan dana alokasi khusus Papua, lanjut Musaad, diharapkan dapat menjadi program strategis pemerintah provinsi Papua dibawah kepemimpinan Gbenrur Lukas Enembe.

Pemberian otonomi khusus Papua orientasi awal untuk peningkatan kesejahteraan, harkat dan martabat masyarakat orang asli Papua dengan mengucurkan sumber dana pembangunan dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus serta dana tambahan infrastruktur.

Selama 2002 hingga 2017, sejak pemberlakuan UU Nomor 21 tahun 2001, maka kucuran alokasi dana Otsus Papua dari pemerintah pusat mencapai Rp59,5 triliun Pengawasan masyarakat adat Tingkat keberhasilan pembangunan wilayah adat dalam memanfaatkan kucuran dana alokasi khusus Papua menuntut adanya kepedulian masyarakat adat dalam melakukan fungsi pengawasan di lapangan.

Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Papua Ellia Loupatty mengakui, lembaga adat sebagai pemangku kepentingan dalam implementasi pemanfaat dana otonomi khusus Papua di wilayah paling Timur NKRI ini.

Setiap tokoh adat di wilayah ada, menurut Ellia, dituntut peran aktifnya untuk mengawal pelaksnaan otonomi khusus Papua sehingga memberikan kontribusi langsung terhadap kesejahteraan orang asli Papua.

Evaluasi perencanaan pembangunan daerah otonom khusus Papua yang digagas Gubernur Papua Lukas Enembe, menurut Ellia Loupatty, merupakan sejarah baru di jajaran pemerintah Provinsi Papua karena sejak Otsus berlaku 2001 hingga 2017 baru dilakukan evaluasi secara menyeluruh di lima wilayah adat.

Mewujudkan kesejahtaraan OAP merupakan harapan pemerintah Provinsi Papua yang direalisasikan melalui program pembangunan berbasis adat.

Pembagian dana Otsus Papua yang diberlakukan pemerintahan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur Klemen Tinal dengan kuota 80 persen untuk kabupaten/kota serta 20 persen untuk provinsi Papua.

Dengan kebijakan pembagian dana Otsus lebih besar diberikan ke kabupaten/kota, menurut Ellia Loupatty, diharapkan dapat mempercepat pencapaian target tujuan untuk mensejahterakan orang asli Papua.

“Lembaga adat sebagai represetasi masyarakat orang asli Papua diharapkan memberikan pencerahan baru bagi pelaksanaan program pembangunan di wilayah adat, ungkap Asisten II Sekda Papua Ellia Loupatty.

Kucuran Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada Provinsi Papua.

Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, Harapan pemerintah Provinsi Papua, lanjut Ellia Loupatty, dengan kucuran dana Otsus Papua diharapkan memberikan dampak positif bagi kehidupan orang asli Papua sehingga masalah pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi serta pembangunan infsrastruktur dasar langsung dirasakan masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Papua Lebih Tinggi Dibanding Pulau Jawa

Provinsi Papua terus melakukan pembenahan di sektor perekonomian daerah. Memang nilai current ekonomi di Provinsi Papua tidaklah sebesar kapitalisasi perekonomian yang bergerak di Pulau Jawa, dimana nilai kapitalisasi perekonomian di Provinsi Papua hanya mencapai 131,2 Triliun, sedangkan di Provinsi Jawa Timur mampu mencetak kapitalisasi pertumbuhan ekonomi yang mencapai 1689,8 Triliun (Sumber: Diolah Dari BI). Kapitalisasi pertumbuhan di Pulau Jawa, tentunya akan terus meningkat jika menghitung keseluruhan kontribusi perekonomian yang ada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jakarta dan Banten.

Namun secara agregat (YoY %), nilai pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Provinsi Papua di era Lukas Enembe pada Tahun 2016, ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan pencapaian rata-rata pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh mayoritas Provinsi di Pulau Jawa. Berdasarkan grafik 2, nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua mencapai 9,21%, jauh lebih besar jika dibandingkan pergerakan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang hanya mencapai 5,55%, DI. Yogyakarta 5,05%, Jawa Tengah 5,28%, Banten 5,26%, Jawa Barat 5,67% dan DKI Jakarta mencapai 5,85%. Sedangkan memasuki Tahun 2017, kinerja pergerakan perekonomian di Provinsi Papua mampu mencetak pertumbuhan hingga 16,01% (average TW1 dan TW2).

PEMERINTAH mempercepat pengembangan infrastruktur di ujung timur Indonesia. Tanah Papua jadi salah satu wilayah yang menjadi agenda prioritas Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Gelora pemerintah mengimplementasikan visi Nawa Cita perlahan terealisasi. Selama dua tahun lebih di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, program infrastrukturisasi di berbagai daerah terus didorong dan pengerjaannya pun semakin dipercepat.  Pembangunan pada aspek fisik tersebut menjadi bagian kerangka dari dimensi pembangunan tersusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, yakni dimensi pemerataan dan kewilayahan. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan menghilangkan atau memperkecil kesenjangan antar-kelompok pendapatan maupun kesenjangan antardaerah atau antarwilayah, khususnya disparitas harga. Singkatnya, percepatan dilakukan agar terwujudnya pemerataan pembangunan berkeadilan.

Sekalipun nilai current pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa memang sangat besar, misalnya current pertumbuhan Provinsi Jawa Timur yang mencapai 1689,8 Triliun, namun Provinsi Jawa Timur menyumbang beban impor yang cukup tinggi mencapai 669,5 Triliun (beban impor dihitung sebagai variable pengurang pertumbuhan ekonomi, seringkali disingkat dalam rumus X-M).

Perlu menjadi catatan dalam pengambilan kebijakan di Provinsi Papua disepanjang Tahun 2017, bahwa agregat belanja rumah tangga di Provinsi Papua menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, dengan nilai current 53,59 Triliun di Tahun 2016. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk menekan laju inflasi harga-harga kebutuhan pokok, menjadi kunci utama memelihara trend pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua.

Selain itu, nilai pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua juga ditopang dengan adanya struktur belanja Pemerintah Daerah. Sekalipun proporsi belanja Pemerintah Daerah tidak sebesar konsumsi rumah tangga “masyarakat”, namun nilainya yang mencapai 25,3 Triliun, ikut berkontribusi terhadap pergerakan perekonomian di Tanah Papua. Apakah angka ini sudah cukup besar? Dibandingkan dengan alokasi belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 110,19 Triliun, tentunya nilai spending belanja Pemerintah Daerah di Provinsi Papua masih perlu ditingkatkan dimasa mendatang, mengingat proporsi luas wilayah yang begitu sangat besar di Provinsi Papua, dan tantangan pembangunan yang masih dihadapkan pada keterisolasian dan less aksesibilitas kegiatan Pemerintahan Daerah/masyarakat/pelaku ekonomi keseluruh kawasan di Provinsi Papua.

Untuk mendukung penguatan spending belanja Pemerintah Daerah yang lebih besar, Gubernur Lukas Enembe telah berhasil mendorong pengalihan Corporate Tax PT. Freeport Indonesia menjadi komponen pendapatan milik Provinsi Papua. Tentunya, untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan DBH PPh Badan bagi Provinsi Papua dimasa-masa mendatang, saat ini masih dibutuhkan dasar regulasi setingkat Undang-Undang yang dapat mengisi kekosongan UU otsus No 21 Tahun 2001 yang dipandang sudah ketinggalan zaman “kadaluarsa”, dan membutuhkan pembaharuan sejumlah kebijakan substantive yang didasarkan pada kebutuhan yang terus mengalami penyesuaian (berdasarkan aspirasi rakyat di Tanah Papua).

Tentunya kebijakan populis lainnya yang telah lama diterapkan oleh Lukas Enembe selaku Gubernur di periode 2013 – 2018, adalah memindahkan transfer Dana Otsus mencapai 80% kepada daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan ini menjadi stimulus belanja yang telah terbukti memperkuat peran Kabupaten/Kota menjadi subyek utama pembangunan di Tanah Papua.

Ternyata Ini Dia Resep Cerdas Presiden Jokowi dan Gubernur Lukas Enembe Bangun Papua, Luar Biasa Mengagumkan!!

Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan program holistik atau menyeluruh untuk membangun Papua melalui penyelesaian yang terintegrasi.

“Holistik maksudnya masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan masalah keamanan, masalah HAM, dan diplomasi dipaketkan semua sehingga terintegrasi penyelesaiannya,”

Pada saat kunjungan kerja ke Papua, Presiden Jokowi dan sejumlah menteri telah melakukan pertemuan dengan 60 tokoh masyarakat adat Papua di Jayapura untuk membahas program tersebut.

“Dari tujuh tadi itu, pembangunan daerah dilakukan secara terintegrasi sehingga pembangunan bisa lebih efisien dilaksanakan, misalnya seperti pembangunan pendidikan, sekolah,”

Presiden meminta pembangunan pendidikan dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi sehingga dana pembangunan Papua, baik dari kementerian dan lembaga maupun dana otonomi khusus, dapat dimanfaatkan secara efisien.

Pemerintah juga mendorong pembangunan “hydropower” di Sungai Mamberamo untuk menghasilkan listrik sebanyak 800 Mw.

Jokowi, juga memerintahkan agar masalah HAM di Papua diharapkan dapat tuntas hingga akhir tahun ini. “Identifikasi masalah sudah, masukan masalah sudah tadi dan saya melihat suasana pertemuan sangat baik karena mereka mengapresiasi langkah-langkah Presiden tidak hanya bicara tataran strategis tapi juga bicara langsung kepada taraf pelaksanaan,”

Presiden beserta Ibu Negara Iriana Jokowi dan rombongan menteri telah melakukan kunjungan kerja selama dua hari mengunjungi Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Jayapura, dan Sentani di Papua.

Dalam kunjungannya, Presiden dan para menteri meresmikan sejumlah pembangunan dan pengoperasian pasar tradisional serta bertemu para tokoh adat di Papua dan meninjau proses pembangunan Pelabuhan Depapre.

Jokowi pun menegaskan di masa pemerintahannya, pelabuhan Depapre harus bisa rampung. Mengingat pelabuhan Depappre mangkrak sejak 2007. Bahkan, menurut dia, pelabuhan itu bisa menjadi yang terbesar di Indonesia Timur.

“Ini (Pelabuhan Depapre) akan menjadi pelabuhan besar di tanah Papua,” kata Jokowi, Sabtu (30/4/2016). Jokowi mengatakan potensi peningkatan ekonomi dari pelabuhan ini besar. Ia pun memerintahkan jajarannya untuk melakukan perhitungan cepat, mulai dari kapasitas bongkar muat dan total anggaran yang dibutuhkan.
Setelah perhitungan selesai, baru akan ditetapkan target pembangunan dalam tempo sesingkatnya.

“Dengan itu kita harapkan, karena ini pelabuhan dalam dari Tanah Papua, kalau ekspor itu tidak usah lewat Makassar atau lewat Surabaya, dari sini langsung ke negara tujuan,” ujar Jokowi.‎

‎Pelabuhan Depapre adalah pelabuhan peti kemas, curah cair, curah kering yang terletak di Teluk Tanah merah menghadap Samudera Pasifik berjarak 30 km dari pelabuhan lama Jayapura. Pelabuhan ini sekitar 27 km dari Sentani yang merupakan ibukota Kabupaten Jayapura, dan 60 km dari Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi Papua.

Dengan ‘resep cerdas’ ini, kira – kira 99,99% Pemilu 2019 Papua bakal dukung penuh Jokowi. Bagaimana tidak? Semua pelabuhan – pelabuhan dan bandara – bandara sudah ada yang dibangun Jokowi. Bandara Wamena dari penampakan seperti kandang ayam ( maaf ) sekarang jadi bandara internasional, lalu bandara domini Eduard Osok di Sorong sudah diperbaiki sehingga pantas untuk jadi bandara internasional.

Belum lagi pembangun pelabuhan – pelabuhan dan sejumlah jalan trans papua. Untuk dapat mendorong percepatan pembangunan di Bumi Cenderawasih, Papua, seperti yang sudah diharapkan oleh Presiden Joko Widodo, Balai Jalan Wilayah X Papua dan Papua Barat saat ini sedang menggenjot percepatan pembangunan Jalan Trans Papua dengan panjang 4.325 kilometer.

Presiden Joko Widodo yakin jalan ini akan memotong harga komoditas hingga separuh dari harga yang ada saat ini. Jokowi memberi contoh, harga bensin di Wamena bisa mencapai Rp 70 ribu per liter, semen Rp 800 ribu per sak, dan beras Rp 30 ribu per kilogram. Kepada para menterinya, Jokowi mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tak lagi java centris. Namun Indonesia centris.

Ditambah kereta api di Papua.

Merencanakan Pengembangan Pendidikan Tanah Papua yang menyeluruh

Perencanaan pendidikan dari suatu daerah tentunya harus mempertimbangkan aspek multidimensi. Artinya bahwa perencanaan disuatu daerah, dalam beberapa komponen, haruslah unik dan spesifik untuk daerah tersebut.

Hal ini merujuk kepada karakteristik bukan hanya manusia, tetapi juga budaya, bahasa dan adat istiadat. Ini yang menjadi pertimbangan utama perencanaan program dan anggaran pendidikan yang sedang digodok di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia saat ini.

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan, melalui biro perencanaan sedang melakukan desain garis besar rencana aksi penanganan pembangunan secara holistik dari Papua tahun 2016-2019. Desain kemudian direview bersama dengan berbagai biro yang lain, yang dipimpin oleh Bapak James Modouw, yang adalah staf ahli menteri untuk bidang hubungan pusat dan daerah di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dasar utama yang dikemukakan adalah bahwa pembangunan pendidikan seyogyanya bukan hanya pembangunan fisik dan infrastruktur semata. Yang terpenting adalah bagaiman manusianya dikembangkan, termasuk didalamnya peningkatan kualitas guru-guru yang adalah penggerak utama pendidikan garis depan.

Konsep ini dikembangankan oleh Dr. James Modouw dari pengalaman lapangannya selama puluhan tahun mengabdi di garis depan pendidikan di Tanah Papua. Bahwasanya manusia adalah kunci utama pengembangan pendidikan itu sendiri. Infrastruktur dan pengadaan atribut lain selain dari manusia itu sendiri hanyalah fungsi sokong semata.

Dalam pertemuan terbatas yang diadakan di kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bersama biro dan bidang terkait ini, di diskusikan setiap program rencana / aksi dan usungan kegiatan secara mendetail. Yang diusahakan adalah bahwa setiap agenda tersebut mencapai tujuan pengembangan manusia secara utuh. Pendanaan lebih diarahkan kepada pengembangan manusia dan sumber daya manusia sebagai motornya.

Desk Papua dibawah arahan dari Dr. James Modouw merupakan satu fungsi tambahan yang berisi relawan-relawan pendidikan anak Muda Papua yang mencoba memonitor akuntabilitas dan transparansi pengembangan pendidikan di Tanah Papua.

ENERGI YANG BERKEADILAN DI INDONESIA BAGI PAPUA

Sejalan dengan upaya percepatan pembangunan berkeadilan di Indonesia, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memacu pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat secara holistik, tematik, terintegrasi dan spasial yang mengacu pada tujuh wiyalah adat di kedua provinsi itu.

Pembangunan hingga menjelang dua tahun pemerintahan Jokowi, yaitu penyediaan sarana infrastruktur untuk diharapkan semakin memudahkan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan di wilayah paling timur Indonesia itu.

Adapun proyek-proyek infrastruktur itu menelan anggaran sekitar Rp 7 triliun, antara lain untuk membangun enam proyek kelistikan berkapasitas 253 MW, jalur transmisi udara tegangan tinggi di Papua sepanjang 246 kilometer, pembangunan gardu induk Sentani- Waena-Yarmuk berkapasitas 40 MVA.

Kemudian membangun sistem Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem berkapasitas 2 X 10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Prafi, Manokwari berkapasitaas 2 X 1,25 MW. Megaproyek energi listrik yang dibingkai dalam program “Papua Terang-Indonesia Terang” ini, diharapkan dapat meningkatkan rasio elektrifikasi yang pada tahun 2016 ini masih sebesar 47 persen ditingkatkan menjadi 100 persen di 2019 di provinsi itu.

Sebagai warga negara yang ada di Papua, kita sangat bersyukur dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, serta yang paling spektakuler menurut adalah adanya upaya untuk kesamaan harga bahan bakar minyak (BMM) di seluruh Indonesia, termasuk sampai ke Papua.

Dasar permasalahan secara umum di Papua, salah satunya memang berkaitan erat dengan kebutuhan dan ketersediaan energi serta akses terhadap energi di Papua maupun Papua Barat. Minimnya kebutuhan energi ini, ditambah akses geografis yang sulit serta penyebaran penduduk yang tidak merata sehingga mengakibatkan pelayanan kebutuhan masyarakat juga belum bisa terpenuhi sebagaimana diharapkan.

Salah satu contoh adalah distribusi kebutuhan BBM melalui darat, laut, maupun udara dari depot Pertamina di Jayapura dan Sorong, sangat sulit ke lokasi masyarakat pedalaman karena belum tersedia akses jalan yang memadai. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ke arah pegununungan Papua ataupun Papua Barat, memang memerlukan perjuangan dan terutama anggaran yang sangat besar karena kondisi geografis yang curam dan bergunung-gunung.

Belum tersedianya fasilitas infrastruktur yang memadai, berdampak pada banyak hal. Harga BBM pun sangat tinggi bahkan kadang lebih tinggi dari harga emas, salah satu dampak yang paling dirasakan orang Papua maupun Papua Barat saat ini.

Sesuai data Papua Dalam Angka tahun 2016, total kebutuhan BBM untuk Papua dan Papua Barat adalah 417.445 liter. Jumlah itu terdiri dari premium 22.897 liter, kerosene 77.101 liter, dan solar 117.447 liter.

Persoalan lain adadalah rasio elektrifikasi di Papua yang masih rendah. Tahun 2016 ini, rasio elektrifikasi sebesar 47,2 persen. Rasio desa (kampung) yang terlistriki hanya 15, 88% (527 kampung) dari 3.317 kampung. Jadi masih ada 84,12% kampung belum terlayani kebutuhan energi di Provinsi Papua.

Populasi penduduk Papua saat ini sebanyak 2.851.999 jiwa dan Papua Barat 760.855 jiwa. Dengan total populasi 3.612.854 jiwa, seharusnya dapat terjamin pasokan BBM dengan baik.

Negara harus hadir untuk hal ini terutama, menjamin kebutuhan dan ketersediaan dan akses terhadap energi di Papua dan Papua Barat. Karena dengan adanya pembangunan energi akan mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia (SDM), peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan ekonomi serta percepatan pembangunan infrastruktur lainya terjamin.

Energi terbarukan menjadi solusi dalam pengembangan energi daerah di Papua maupun Papua Barat. Di kedua provinsi ini tersedia potensi energi yang cukup besar. Misalnya tersedia PLTA Mamberamo, PLTA Urumuka, PLTA Digul. Pengembangan biofuel berbahan bakar nabati seperti bioetanol dari sagu, bioedisel dari bintanggor, kelapa sawit pengembangan sistem Pembangkit Listrik Tenagar Surya (PLTS), serta energi gelombang air laut dan pasang surut. Hal ini sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 mengenai penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (biofuel), Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional, serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2006 tentang tim nasional pengembangan bahan bakar nabati untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Dari kondisi yang dijelaskan di atas maka seharusnya Papua dan Papua Barat merupakan lumbung energinya Indonesia. Kemandirian energi pasti akan tercipta di Papua dan Papua Barat untuk Indonesia bukan hanya Freeport dengan emasnya, bukan pula LNG Tanggu dengan minyak dan gas, namun energi terbarukan untuk Indonesia dari Papua.

HARGA BBM YANG SERAGAM di PAPUA

Jika sebelumnya harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua berbeda jauh dengan daerah lain di Indonesia, kini hal tersebut tidak akan lagi dirasakan.

Lewat program BBM satu harga yang dicanangkan pemerintah, harga BBM yang sama bisa dinikmati oleh penduduk wilayah lain, termasuk warga papua.

Sebelumnya harga BBM di beberapa wilayah Papua bisa dijual di atas ketentuan pemerintah. BBM di Papua dijual mulai dari Rp 70 ribu-100 ribu per liter.

Program ini merupakan bentuk instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan berkurangnya ketimpangan harga-harga di wilayah timur Indonesia.

Dalam lawatannya ke Jayapura, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan adanya ketidakadilan harga BBM di wilayah Papua. Kondisi tersebut jauh berbeda dengan Jawa yang harga BBM untuk jenis Premium Rp 6.450 per liter dan Solar Rp 5.150 per liter.

“Ada ketidakadilan, di Jawa hanya Rp 7.000. Di sini Pak Kapolda menyampaikan di atas atau di wilayah pegunungan Papua ada yang mencapai Rp 100 ribu per liter, di Wamena Rp 70 ribu per liter,” kata Jokowi, saat menghadiri peresmian enam infrastruktur kelistrikan untuk Papua dan Papua Barat, di Gardu Induk Waena, Jayapura, Papua, Senin, 17 Oktober 2016).

Dengan adanya program ini, harga BBM di Papua akan sama dengan yang ditentukan pemerintah, yaitu Rp 6.450 per liter untuk Premium. Program ini mulai diberlakukan pada 18 Oktober 2016.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, upaya penurunan harga BBM dilakukan PT Pertamina dengan berbagai cara. Mulai dari memetakan kondisi harga di wilayah hingga penyediaan infrastruktur untuk bisa menurunkan harga BBM tersebut. Akhirnya, sejak akhir Agustus pemerintah bisa menekan tingginya harga BBM di Papua.

“Jadi di beberapa daerah kini harga BBM nya sudah sama dengan harga secara nasional. Presiden pun akan meresmikan semua itu,” tutur Rini.

Dia mengakui, untuk mewujudkan ini pemerintah melalui Pertamina memberlakukan subsidi silang. Harapannya, pemerataan BBM bisa mendukung kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat setempat.

“Saya yakin dengan demikian mampu banyak melakukan hal bagi masyarakat, membantu masyarakat yang kurang mampu, kurang beruntung, yang tadinya tempatnya tidak terjangkau,” ia memungkasi.

Pertama Kali Sejak Merdeka

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, penurunan harga BBM sudah menjadi komitmen Presiden Jokowi yang sejak lama melihat kesenjangan harga BBM yang mencolok di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Papua.

“Alhamdulillah dengan team work BUMN, efisiensi, dan BUMN untuk negeri, kita bisa merealisasikan salah satu impian di Papua, harga BBM bisa satu dan ini betul-betul pertama kali sejak kemerdekaan Republik bahwa harga BBM bisa sama di Papua,” jelas Rini.

Perjuangan pemerintah untuk menekan harga BBM yang murah di Papua dan wilayah lain bukanlah hal yang mudah. Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mencontohkan, kondisi ini seperti yang terjadi di Intan Jaya, Papua. Rencana Pertamina menurunkan harga BBM mendapatkan perlawanan dari beberapa pihak.

“Terakhir Jalan Intan Jaya, sementara yang lain sudah duluan di Agustus. Intan Jaya harapan saya mulai berlaku September, tapi ternyata ada pertentangan. Ada oknum bisnis BBM dan mengambil manfaat dari tingginya harga BBM. Jadi kalau suplai drop, bisnis hilang. Ini termasuk orang berpengaruh, jadi perjuangan di Intan Jaya jauh lebih berat, meski yang lain dukung,” ujar dia di Jayapura, Papua.

Dia pun mengaku berkoordinasi dengan banyak pihak, mulai dari instansi pemerintah pusat di tingkat menteri, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk mengawal program penurunan harga BBM yang dikenal dengan BBM Satu Harga ini.

“Saya akhirnya sampai menggunakan operasi dengan dijaga Polri, Polsek itu juga masih disuruh bubar. Saya laporan ke Pak Tjahjo (Mendagri), Bu Rini (Menteri BUMN), gubernur bupati dan akhirnya semua beres,” tutur Ahmad Bambang.
Direalisasikan di delapan wilayah Papua

Diterapkan di 8 Wilayah Papua

Kebijakan BBM Satu harga yang ditetapkan pemerintah dapat dinikmati oleh Masyarakat di delapan wilayah di Papua. Kedelapan wilayah tersebut adalah Kabupaten Pegunungan Arfak (Papua Barat), Puncak, Memmbramo Raya, Nduga, Membramo Tengah, Yalimo,Tolikara dan Intan Jaya. Warga di kedelapan wilayah ini bisa menikmati harga BBM Premium, Solar dan lainnya sesuai dengan harga pasar yang ditetapkan Pertamina.

“Delapan daerah ini bisa dikatakan merah, di mana harga (BBM) merah berkisar Rp 20 ribu sampai Rp 60 ribu bahkan ada yang Rp 100 ribu. Kita ingin ini yang kemudian turun sama dengan yang lain,” ujar Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang.

Melalui Program BBM Satu Harga ini, ujar dia, pemerintah menginginkan harga BBM bisa sama di seluruh Indonesia. Kemudian imbas dari kebijakan ini turut meringankan beban masyarakat, terkait pembelian BBM maupun hal yang terdampak seperti harga kebutuhan hidup lainnya.

“Dengan harga BBM yang turun jauh dan sama secara nasional maka biaya biaya logistik jadi jauh lebih murah sehingga harga harga barang lain ikut turun. Dengan demikian masyarakat makin maju dan mampu mengejar ketertinggalannya,” dia menegaskan.
Target terealisasi Seluruh Indonesia pada 2017

Pertamina menargetkan harga BBM di seluruh wilayah di Indonesia memiliki harga yang sama pada 2017. Ini seiring pelaksanaan Program BBM Satu Harga yang digulirkan pemerintah.

Saat ini, beberapa wilayah di Indonesia masih memiliki harga di atas ketentuan sebesar Rp 6.450 per liter untuk Premium dan Rp 5.150 per liter, seperti yang terjadi di Kalimantan dan Papua. Harga BBM di wilayah tersebut berkisar Rp 10 ribu bahkan sampai Rp 100 ribu per liter sehingga membuat biaya hidup masyarakat tinggi.

“Daerah-daerah yang selama ini belum ada lembaga penyalur BBM akibat kondisi daerahnya yang sulit diakses, harus dibuat lembaga penyalur (APMS atau SPBU). Daerah-daerah seperti ini harga BBM-nya kebanyakan berkisar Rp 20 ribu – Rp 60 ribu per liter. Bahkan ada yang sampai Rp 100 ribu per liter akibat tingginya ongkos angkut ke wilayah-wilayah tersebut. Untuk itu, Pertamina harus menghadirkan lembaga penyalur di daerah-daerah tersebut sehingga harga BBM di situ sama dengan harga pemerintah,” jelas Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang di Jayapura.

Dia menuturkan, pada program ini Pertamina akan menanggung semua biaya seperti ongkos angkut atau pengadaan fasilitas infrastruktur yang ditetapkan mengacu pada kondisi wilayah tersebut.

“Biaya untuk suplai BBM ke seluruh wilayah tersebut baik dengan pesawat umum maupun khusus, via sungai dan darat, menjadi tanggung jawab (subsidi dari) Pertamina. Ini merupakan bagian program pemasaran Pertamina. Sebab, Pertamina sebagai BUMN, selain harus untung tetap harus menjadi agen pembangunan,” tutur dia.
Percepatan Pembangunan Papua Berbasis Adat

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan rapat koordinasi untuk mengembangkan percepatan pembangunan Papua yang berbasis adat.

Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, selaku penanggung jawab Desk Papua di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, dibahas beberapa usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di tahun 2016 ini.

“Pada intinya, usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua tersebut, dimaksudkan untuk dapat disusunnya suatu model percepatan pembangunan Papua yang berbasis wilayah adat, yang akan dibangun secara terpadu dengan mendayagunakan alokasi pendanaan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ke kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua pada tahun 2016
Kantor staf khusus Presiden urusan Papua juga telah menetapkan perlunya pendekatan berbasis masyarakat adat, melalui penguatan peran dari Lembaga Masyarakat Adat sebagai mitra pemerintahan di Papua dalam percepatan pembangunan di Papua, yang berbasis sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan lokal.

“Pendekatan pembangunan Papua yang berbasis wilayah adat ini, merupakan salah satu upaya terobosan yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan telah direkomendasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS melalui kajian percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat,” ?
Berdasarkan hasil kajian BAPPENAS, telah direkomendasikan perlunya sinergi pembangunan Papua untuk mewujudkan Papua Sejahtera, yang merekomendasikan untuk menperhatikan 5 program prioritas.

“Pertama, pembangunan SDM, kedua, pengelolaan SDA terbarukan, ketiga, pengelolaan SDA mineral dan migas, keempat, pengembangan kawasan, kelima, penyediaan infrastruktur, dantata kelola kelembagaan, sebagai reorientasi RPJMN 2015-2019,”

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua pada rapat koordinasi tersebut, telah dikemukakan bahwa dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua yang terdiri dari kemiskinan, kebodohan keterisolasian, ketertinggalan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan kematian, maka diupayakan untuk dapat ditanggulangi melalui pengembangan kawasan berbasis budaya/adat, dengan mengoptimalkan komoditas unggulan setempat.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu (PDTU) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Suprayoga Hadi menjelaskan di Provinsi Papua, terdapat 5 wilayah adat yang telah diidentifikasikan komoditas unggulannya, yaitu: pertama, wilayah Saireri, dengan komoditas unggulan perikanan dan pariwisata; kedua, wilayah Mamta, dengan komoditas unggulan kakao, kelapa dalam, pariwisata danau sentani, dan listrik; ketiga, wilayah Meepago, dengan komoditas unggulan kopi dan tambang; keempat, wilayah Lapago, dengan komoditas unggulan kopi, buah merah, dan lebah madu; dan kelima, wilayah Haanim, dengan komoditas unggulan perkebunan terpadu, perikanan, karet, dan sagu.

Berdasarkan pemetaan dan permintaan pemerintah Provinsi Papua, menurut Suprayoga telah disepakati untuk menindaklanjuti hasil rapat kordinasi dengan beberapa langkah strategis diantaranya adalah, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan membentuk tim lintas ditjen yang akan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan desa, PDT dan transmigrasi.

Kedua, Pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat menyampaikan usulan terinci yang dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, baik untuk tahun 2016, maupun untuk jangka menengah sampai dengan tahun 2019, ketigaKementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi akan berkonsultasi lebih lanjut dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi stakeholders terkait untuk Papua, khususnya antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua, serta dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Selain itu, menurut Suprayoga, pihaknya juga akan menindak lanjuti hasil kajian BAPPENAS dengan berbagai terobosan untuk ditindaklanjuti masing-masing Kementerian/Lembaga, termasuk untuk Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk dapat menindaklanjuti pada beberapa program prioritas yang terkait dalam mewujudkan Papua sejahtera.

Kelima, kajian tersebut akan disusun secara rinci dalam menyusun rencana aksi percepatan pembangunan Papua tahun 2016-2019, yang akan menjadi acuan dalam penyesuaian dan penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian desa, PDT, dan transmigrasi mulai tahun 2016-2019.

Konektivitas

Tujuan pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur di Papua adalah untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Beberapa contoh, yakni pembangunan infrastruktur pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, pembukaan sawah 1 juta hektare di Merauke, pembenahan sarana dan prasaran pelabuhan dan bandar udara, serta meneruskan pembangunan jalan Trans Papua dan Papua Barat.

Sesuai janji Presiden Jokowi dalam kampanye legislatif di Lapangan Papua Trade Center Entrop, Jayapura, 5 April 2014, fokus pembangunan infrastruktur adalah memangkas penyebab kesenjangan dan ketertinggalan wilayah Papua dibanding daerah lain di Indonesia. Menurut Presiden Jokowi, konektivitas di Papua termasuk dengan pulau-pulau lain bakal memberi dampak kemakmuran bagi warga Papua dan Papua Barat dan daerah-daerah lain di Indonesia.

PAPUA15

PAPUA14

lkoj

PAPUA13

PAPUA15 lkohgfd

Namun membangun infrastruktur di Papua dan Papua Barat, bukannya tanpa kendala, khususnya soal medan yang sangat berat. Tapi seperti yang disampaikan Jokowi saat pertama kali mengunjungi Papua pada Desember 2014, menunda atau mengulur-ulur pembangunan infrastruktur justru akan membuat ongkos yang dikeluarkan lebih mahal. Kendala lain yang dihadapi terkait masalah hak ulayat dalam pembebasan lahan. Dalam kasus ini, Jokowi selalu menegaskan niatnya untuk membangun Papua dan meminta dukungan dan peran serta para kepala daerah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.

PAPUA11

PAPUA10

Menanggapi masih ada suara sumbang dari sekelompok orang yang ingin memisahkan diri, Jokowi meminta semua pihak membuka diri untuk berdialog. Dia pernah menyebut ini cuma masalah kepercayaan, karena tidak ada rasa saling percaya antara rakyat dan pemimpinnya. Jika rakyat percaya pada pemimpinnya, gampang untuk menyelesaikan setiap permasalahan.

Presiden Jokowi Keluhkan Pembangunan Papua yang ‘Tak Terlihat’

Presiden Joko Widodo meminta pertanggungjawaban pembantunya atas kelambanan pembangunan di Papua dan Papua Barat. Ia mengeluh lantaran besarnya jumlah anggaran yang dialokasikan dari pusat atau daerah, tak sebanding dengan hasil yang diinginkan pemerintah. Tahun ini, anggaran yang dialokasikan melalui kementerian/lembaga atau transfer daerah kepada Papua dan Papua Barat berjumlah Rp 85,7 triliun.

“Anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan peningkatan yang ingin dicapai. Artinya permasalahan tak semata hanya pada dana,”  ( Presiden Joko Widodo ).

“46 persen program K/L lebih memilih lokasi yang mudah. Kita tahu daerah Papua memang banyak sulit dijangkau. Tapi ini tidak benar kalau dilakukan terus menerus,” ( Presiden Joko Widodo )

Presiden mengingatkan, pembangunan di Papua masih rendah. Meski indeks pembangunan manusia (IPM) meningkat 0.50 poin tahun lalu, IPM Papua saat ini masih di bawah 60. Presiden pun menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga bekerja sama dengan pemerintah daerah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar guna pemerataan pembangunan dan keadilan bagi rakyat Papua.

Pembangunan Papua Melalui pendekatan komprehensif ?

( Menyamakan Konsep Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah dalam Membangun Papua )

Ada Apa Dengan Pembangunan Papua ?

TEMA RKP 2017 : “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk  Meningkatkan Kesempatan  Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar wilayah”

Pembangunan merupakan proses perbaikan dan perubahan sosial  dari  keadaan  yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik. Oleh karenanya pembangunan harus dilakukan terus menerus  selama  manusia  hidup  dan menghuni bumi ini. Pembangunan yang dilakukan selama terus menerus itulah kemudian dikenal dengan Pembangunan  Berkelanjutan  (). Pembangunan ini harus direncanakan Sustainable Development dengan baik agar bisa berproses secara berkesinambungan secara terus menerus tanpa mengenal titik akhir kecuali datangnya hari akhir. Peningkatan akses, pendidikan, dan kesehatan menjadi kunci kesejahteraan masyarakat Papua. Strategi yang ditempuh pemerintah dalam memajukan

Papua adalah pendekatan komprehensif. Artinya, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua akan tercapai bila terdapat keseimbangan pembangunan antara proyek yang bersifat fisik dengan hal-hal yang berkait dengan kemanusiaan. Model perencanaan  Rational Comprehensive dianggap oleh para pakar sebagi ”akar” dari berbagai model perencanaan publik yang berkembang.

Rasionalitas atau kondisi yang bersifat rasional dalam lingkup perencanaan adalah yaitu menggunakan pendekatan secara keilmuan (scientific approach) di dalam proses penganalisaan dan cara pemecahan masalah (problem). Dengan kata lain rasionalitas menuntut dasar pertimbangan yang sistematik dan evaluasi yang tepat terhadap berbagai alternatif cara (means)  untuk mencapi tujuan (ends/goals). Oleh karena itu rasionalitas menuntut penerapan kaidah/norma yang harus dilandasi dengan ketidakberpihakan (values free) dan emosi yang netral dari seorang perencana dalam memaksimakmalkan atau mengoptimasikan manfaat sebagi konsekuesi dari pembuatan keputusan.

 Anggapan ini dapat berimplikasi bila rasionalitas diaplikasikan untuk pemecahan masalah dan pembutan keputusan maka tingkat rasionalitas akan tergantung dari ketepatan/kecermatan teknik – metoda analisi yang digunakan dan asumsi-asumsi yang mendasari alternatif-alternatif usulan pemecahan. Bila dikaitkan dengan isu-isu organisasi dan pengelolaan, maka rasionalitas cenderung memeperkokoh sistem sentralisasi di dalam birokrasi, prosedural dan depersonafikasi. Serta bila dikaitkan dengan individu atau unit organisasi  atau komunitas maka rasionlitas cenderng mendorong ”self interets”

Pengertian Komprehensif dalam term perencanaan yaitu merupakan perencanaan yang bersifat menyeluruh (holistik) bukan sebagian atau beberapa bagian yang terpisah (parsial) dari suatu sistem perencanaa, namun bukan berarti memasukkan seluruh elemen dan aspek yang dapat didentifikasi dari suatu entitas/komunitas tetapi harus mempertimbangkan cakupan yang lengkap dari elemen-elemen pokok yang dapat ditangani di dalam proses analisis. Oleh karena itu komprehensifitas harus mencakup sebanyak mungkin  faktor internal yang dapat dikontrol dan faktor eksternal pokok yang terkait.

Berbagai pakar mengatakan, meski tidak terlepas dari kelemahan yang ada, model perencanaan ini mempunyai keunggulan yang signifikan, yaitu :

  1. Keunggulan utama perencanaan rasional komprehensif yaitu mencakup liputan yang luas tentang berbagai elemen dan aspek perencanaan serta menampilkan berbaagi alternatif rencana yang mungkin dilaksankan untuk mencapai tujuan (goals) dan sasaran (objectives) perencanaan dengan melihat pada potensi dan kendala yang ada.
  2. Memiliki citra holistik atau menyeluruh atas kemungkinan-kemungkinan yang paling optimal
  3. Meski mencakup liputan yang luas, terkandung unsur penyederhaanaa (simplicty – reductionis) dari sistem entitas/komunitas/kesatuan yang bersifat kompleks dan menyeluruh.
  4. Program-program yang disusun untuk dievaluasi dengan pendekatan ”scientific methods”  dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat di dalam proses perencanaan.
  5. Proses perencanaan tidak berjalan linier tetapi bersifat pengulangan (multiple iteratif) dan siklikal yaitu adanya umpan balik an elaborasi lebih jauh untuk tiap sub proses, sehingga perencanaan rasional komprehensif bersifat fleksibel/luwes terhadap kemungkinan perubahan yang terjadi di lingkungan perencanaan.
  6. Dalam perencanaan rasional komprehensif ada keterlibatan publik (public participation) sehingga dapat mengurangi kekurangan-kekurangan dari model perencanaan ini.

Dalam pengantar rapat terbatas mengenai pembangunan di Papua di Kantor Presiden, Selasa 8 November 2016, Presiden Joko Widodo mengevaluasi program pembangunan di Bumi Cenderawasih. Menurut Presiden, permasalahan pembangunan di Papua bukanlah terletak pada besar-kecilnya alokasi anggaran pembangunan Papua. Pada tahun anggaran 2016 sejumlah Rp 85,7 triliun sudah digelontorkan ke Papua. Oleh karenanya, Presiden menginstruksikan agar kementerian dengan pemerintah daerah harus berkoordinasi, fokus, dan berjalan bersama-sama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Papua. Hal-hal yang selama ini terjadi tidak boleh terus dibiarkan.

“Saya minta kerja kita fokus pada peningkatan akses serta kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini penting untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua,” ( Presiden Joko Widodo ).

Soal peningkatan kesejahteraan sosial di Papua memang menjadi sasaran yang terus diupayakan. Perhatian pemerintah sangat besar ke wilayah ujung Timur Indonesia ini. Selain porsi anggaran yang besar, paling tidak juga ditunjukkan dengan kunjungan Presiden selama 4 kali ke Papua sejak Oktober 2014. Kunjungan terakhir dilakukan pada Oktober lalu, salah satunya meresmikan enam proyek listrik di Papua dan Papua Barat. Menurut saya, sebagai Gubernur Papua. Presiden tidak hanya singgah di kota-kota besar. Namun juga daerah terpencil dengan fasilitas minim seperti Nduga dan Wamena.

Isu kemiskinan (poverty), kesejahteraan (welfare), demokratisasi, desentralisasi, kesamaan hak laki-laki dan perempuan (gender), pemberdayaan (empowerment), keadilan (justice), tata kelola (governance), kemanusiaan (humanity), anti privatisasi dan seterusnya merupakan reaksi dari realitas yang sedang berlangsung di negara berkembang. Pada umumnya negara berkembang semasa membangun menghasilkan pembangunan yang tidak banyak membuahkan kesejahteraan masyarakatnya. Di Indonesia hal ini ditandai dengan tingkat kesenjangan, baik terjadi antarpenduduk maupun antar sektor (Pogge, 2002:2, Sumodiningrat, 2006 :30-31).

Konsep pembangunan ekonomi di Papua harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, dimana upaya pengembangan ekonomi masyarakat Papua yang dilakukan oleh Pemprov Papua juga diharapkan mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Upaya ini bertujuan, mewujudkan pengelolaan SDA secara lestari guna mendukung perekonomian masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat pemilik hak ulayat serta mewujudkan iklim investasi yang kondusif.

Salah satunya, melalui pemberian keringanan dan insentif untuk mendorong terciptanya lapangan kerja yang merata, stabilitas makro ekonomi, kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM.

       Permasalahan pembangunan ekonomi di Provinsi Papua masih terkendala pada rendahnya produktivitas pengelolaan komoditas unggulan yang terbatas pada ketersediaan teknologi produksi seperti bibit unggul, saprodi maupun saprotan. Terbatasnya infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi ini membuat akses produksi lokal terhadap pasar, dan lainnya menjadi terkendala. Tantangan pembangunan lokal menuntut percepatan penuntasan masalah yang dihadapi di daerah dalam kerangka mendefinisikan arah pembangunan tersebut. Dibutuhkan parameter yang memudahkan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan program yang telah diselenggarakan oleh seluruh elemen perangkat daerah. Pemprov, hingga saat ini, terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, menjaga stabilitas harga pasokan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan serta menciptakan pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis pengembangan komoditas unggulan.

Pemerintah berkomitmen menjadikan Nawacita sebagai ruh dalam pembangunan nasional. Nawacita yang merupakan janji Presiden Jokowi dan wakil Presiden Jusuf Kalla harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Untuk itu Kementerian PPN/Bappenas dan Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai bagian dari lembaga kepresidenan sepakat meningkatkan sinergi mewujudkan Nawacita. Sala satu upayanya adalah dengan membangun kesepahaman tentang pengelolaan dan pengendalian program prioritas nasional sehingga sejalan dengan visi-misi Presiden.

“Bappenas dan KSP akan berkoordinasi secara intensif untuk meningkatkan efektivitas pencapaian visi-misi Presiden,” ( Teten Masduki )

Menurutnya, sinkronisasi ini penting agar program prioritas termaktub dalam perencanaan pembangunan nasional. Selain itu memastikan konsisten RPJMN dan RKP sesuai dengan Nawacita.

“Nawacita belum menjadi bagian sepenuhnya dari RPJMN dan RKP. Masih ada gap. Maka ada tahap perencanaan yang sama-sama kita intervensi sehingga gap itu tidak terlalu lebar,”  ( Teten Masduki )

Pemerintah berencana mengintegrasikan beberapa wilayah di Papua, yang sampai saat ini masih terbentur adanya perbedaan dalam segi sosial dan budaya. Integrasi ini perlu agar rencana pembangunan Papua bisa terakselerasi secara maksimal.  Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mengungkapkan pemerintah akan memetakan beberapa wilayah di Papua, agar rencana pemerintah untuk membangun wilayah Timur tersebut nantinya tidak berujung pada kesia-siaan. Langkah pertama yang akan dilakukan, adalah dengan mengatur anggaran Kementerian/Lembaga untuk pembangunan wilayah Papua. Dengan pengaturan ini, anggaran pembangunan pun akan lebih tersinkronisasi dengan baik. Berdasarkan studi penelitian, Menteri BPN/Ka.Bappenas menjelaskan, ada beberapa wilayah Papua yang memiliki adat berbeda-beda dalam satu pulau yang sama. Dengan adanya pengaturan anggaran tersebut, pembangunan yang akan dilancarkan pun diharapkan bisa tepat sasaran.

Bappenas Rekomendasikan 5 Program Prioritas untuk Papua Sejahtera

PAPUA9

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan kajian terhadap percepatan pembangunan provinsi Papua dan Papua Barat.‎ Hasil kajian Bappenas merekomendasikan sinergitas pembangunan Papua untuk mewujudkan Papua Sejahtera. Rekomendasi tersebut terangkum dalam 5 (lima) program prioritas. Lima program prioritas tersebut adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) terbarukan, pengelolaan SDA mineral dan gas, pengembangan kawasan, penyediaan infrastruktur dan tata kelola kelembagaan.

Sejumlah permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua. yaitu kemiskinan, ketertinggalan, keterbelakangan, ketidakadilan, kebodohan, keterisolasian, dan kematian. Atas permasalahan tersebut, perlu upaya untuk menanggulanginya melalui pengembangan kawasan berbasis budaya setempat/adat dengan mengoptimalisasi komoditas unggulan lokal.

Tak Ingin Pembangunan Di Papua Sia-sia, Ini Solusi Pemerintah

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki karakteristik unik. Meski berada dalam sesuatu pulau, terdapat perbedaan karakter budaya, adat, geografis hingga sosial. Di sisi lain, pemerintah ketika ini sedang gencar mengguyur anggaran bagi membangun wilayah timur Indonesia, di antaranya Papua.  Tidak ingin pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan hingga kesehatan berujung sia-sia karena tak sesuai dengan karakteristik daerah, maka pemerintah mulai membuat semacam cluster atau pengkotakan pembangunan. Koordinasi perencanaan pembangunan di Papua dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kepala Bappenas menyampaikan perencanaan dan pendekatan pembangunan di Papua harus merujuk kepada karakteristik adat hingga geografis di Papua. Langkah ini bukan tanpa alasan. Mempelajari karakteristik Papua sangat perlu. Sebagai gambaran, warga Papua sangat familiar dengan beternak Babi. Alhasil, program peternakan di sana harus mengikuti budaya setempat yakni beternak babi, bukan sapi.  Dengan pemetaan ulang ini, diharapkan pembangunan dapat tepat guna. Selain itu, Bappenas mulai memimpin koordinasi pembangunan di Papua yg melibatkan lintas kementerian. Langkah ini bertujuan agar pembangunan oleh dua kementerian mampu saling berkait namun tetap memperhatikan karakteristik lokal.

Bappenas Berani Sentil Kementerian yang Malas Bangun Papua

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro sedang menyusun peta jalan program pembangunan Papua, yang akan mendisiplinkan kementerian/lembaga (k/l) dalam berkontribusi membangun Provinsi di Timur Indonesia tersebut.

“Jadi jangan sampai mereka diminta bangun jalan di Puncak Jaya, tetapi malah membangun di Biak karena lebih gampang. Itu tidak boleh,” ( Bambang Brojonegoro )

Pendisiplinan program pembangunan Papua menurut Bambang harus dilakukan, setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai para pembantunya tidak merealisasikan pemerataan pembangunan di Papua meski dana yang tersedot sangat banyak.  Jokowi menuturkan, pemerintah menggelontorkan Rp85,7 triliun bagi Papua tahun lalu. Namun, besarnya angka itu tidak terlihat dari hasil program pembangunan Papua.

Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan kemarin, Presiden Jokowi menduga ketidakefektifan pembangunan di Papua karena 46 persen k/l lebih memilih membangun di lokasi yang mudah terjangkau dan gampang menerapkan implementasi. Hal tersebut diamini Bambang yang menyebut, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah hanya fokus melakukan pembangunan di empat kabupaten karena mudah dijangkau yaitu Jayapura, Merauke, Nabire, dan Biak.  Padahal, Presiden Jokowi ingin merealisasikan janjinya saat kampanye kepada masyarakat Papua akan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

“Kami akan buat koordinasi lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena uang daerah juga besar di situ,” ( Bambang Brojonegoro )

Kepala Bappenas Pimpin Tim Pengelolaan SDA Papua

PAPUA8

Kepala Bappeda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi di Papua, Pemerintah menilai, bahwa perlu adanya kebijakan pembangunan yang berbasiskan pada sumber daya alam (SDA), dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, hukum dan lingkungan yang ada di Papua.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Ekonomi Papua pada tanggal 21 Mei 2015 lalu.

Kepala Badan Percepatan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad, mengaku, tim Pengelolaan Sumber Daya Alam Papua diketuai oleh Kepala Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beranggotakan beberapa Menteri termasuk Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat.

“Sebagai tindaklanjut dari Kepres tersebut, maka di Bappenas ada tim yang disebut tim pengkaji untuk mempersiapkan konsep implementasi dari Kepres tersebut sekaligus sampai pada penyiapan rencana aksi,” ( M. Musa’ad )

Dimana, sebelum pelaksanaan Musrembangnas, kepala Bappenas selaku ketua pengkaji telah melakukan pemaparan materi percepatan pembangunan Papua di depan berbagai stakedolder yang dihadiri empat menteri.

“Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat mengakomodir model pembangunan Papua yang berbasis kultur,” (M. Musa’ad )

        Untuk mewujudkan hal tersebut, kajian yang disusun merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah provinsi Papua dengan Bappenas.

Sehingga dapat dipastikan sesuai kesepakatan bersama usulan ini sangat optimal, karena tim mengawal sampai masuk di RPJMN.

Diakuinya, usulan dari pemprov Papua yang diusulkan dalam Musrembangnas adalah masalah infrastruktur yang berkaitan dengan trans Papua terutama pembangunan jalan lingkar pegunungan tengah.

       Dari hasil Musrembangnas dipastikan semua usulan rencanya dapat tahun 2018 termasuk pembangunan instrastruktur, pembangunan sekolah berpola asrama pada lima wilayah adat dan pembangunan rumah sakit.

Percepatan Pembangunan Papua Berbasis Adat

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan rapat koordinasi untuk mengembangkan percepatan pembangunan Papua yang berbasis adat. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, selaku penanggung jawab Desk Papua di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, dibahas beberapa usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi di tahun 2016 ini.

“Pada intinya, usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Papua tersebut, dimaksudkan untuk dapat disusunnya suatu model percepatan pembangunan Papua yang berbasis wilayah adat, yang akan dibangun secara terpadu dengan mendayagunakan alokasi pendanaan dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi ke kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua pada tahun 2016,” ( Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi )

      PAPUA7 Menurut Mendes PDT, kantor staf khusus Presiden urusan Papua juga telah menetapkan perlunya pendekatan berbasis masyarakat adat, melalui penguatan peran dari Lembaga Masyarakat Adat sebagai mitra pemerintahan di Papua dalam percepatan pembangunan di Papua, yang berbasis sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kelembagaan lokal.

“Pendekatan pembangunan Papua yang berbasis wilayah adat ini, merupakan salah satu upaya terobosan yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, dan telah direkomendasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS melalui kajian percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat,” ( Mendes PDT ).

        Berdasarkan hasil kajian BAPPENAS, telah direkomendasikan perlunya sinergi pembangunan Papua untuk mewujudkan Papua Sejahtera, yang merekomendasikan untuk menperhatikan 5 program prioritas.

“Pertama, pembangunan SDM, kedua, pengelolaan SDA terbarukan, ketiga, pengelolaan SDA mineral dan migas, keempat, pengembangan kawasan, kelima, penyediaan infrastruktur, dantata kelola kelembagaan, sebagai reorientasi RPJMN 2015-2019,” ( Mendes PDT ).

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Papua pada rapat koordinasi tersebut, telah dikemukakan bahwa dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua yang terdiri dari kemiskinan, kebodohan keterisolasian, ketertinggalan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan kematian, maka diupayakan untuk dapat ditanggulangi melalui pengembangan kawasan berbasis budaya/adat, dengan mengoptimalkan komoditas unggulan setempat.

Sementara itu, Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu (PDTU) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Suprayoga Hadi menjelaskan di Provinsi Papua, terdapat 5 wilayah adat yang telah diidentifikasikan komoditas unggulannya, yaitu: pertama, wilayah Saireri, dengan komoditas unggulan perikanan dan pariwisata; kedua, wilayah Mamta, dengan komoditas unggulan kakao, kelapa dalam, pariwisata danau sentani, dan listrik; ketiga, wilayah Meepago, dengan komoditas unggulan kopi dan tambang; keempat, wilayah Lapago, dengan komoditas unggulan kopi, buah merah, dan lebah madu; dan kelima, wilayah Haanim, dengan komoditas unggulan perkebunan terpadu, perikanan, karet, dan sagu.

Berdasarkan pemetaan dan permintaan pemerintah Provinsi Papua, menurut Suprayoga telah disepakati untuk menindaklanjuti hasil rapat kordinasi dengan beberapa langkah strategis diantaranya adalah, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan membentuk tim lintas ditjen yang akan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi percepatan pembangunan desa, PDT dan transmigrasi.

Selain itu, menurut Suprayoga, pihaknya juga akan menindak lanjuti hasil kajian BAPPENAS dengan berbagai terobosan untuk ditindaklanjuti masing-masing Kementerian/Lembaga, termasuk untuk Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk dapat menindaklanjuti pada beberapa program prioritas yang terkait dalam mewujudkan Papua sejahtera.

Pemerintah Daerah Provinsi Papua mengapresiasi pemerintah pusat karena telah menegaskan dan mengakomodir kepentingan pembangunan di Papua seperti tercantum dalam RPJMN 2015-2019 Buku III. Ini artinya telah tercapai suatu kesepatan awal dalam menyamakan konsep dan program pembangunan antara Nawacita Jokowidodo dan Gerbang Mas Enembe.

 Kepala Bappeda Provinsi Papua Dr. Muhammad Musaad, M.Si. Ia melihat perubahan positif dalam pelaksanaan pembangunan di Papua yang berbasis sosiokultural. Papua telah lebih dahulu mencoba melakukan perencanaan pembangunan dengan model serupa dengan pendekatan terbaru dalam penyusunan RKP 2017. Hanya saja saat itu pelaksanaannya belum lintas sektor.

”Bahkan model pembangunan Papua yang berbasis sosiokultural telah terakomodir dalam RPJMN. Saya pikir ini suatu perubahan positif, sejak sebelumnya kami sudah memulai model perencanaan pembangunan yang mirip dengan saat ini. Selain itu yang pertama kami lihat adalah pembangunan kawasan, di Papua terbagi ke dalam 5 kawasan yang memiliki prioritas pembangunan masing-masing,” ( M. Musaad)

Sebagai langkah terobosan yang berbasis sosial budaya, Bappenas dan Pemda Papua merumuskan pendekatan pembangunan kawasan strategis berbasis 5 wilayah adat atau budaya. Kelima wilayah budaya itu adalah Kawasan Saereri yang mencakup kabupaten-kabupaten di Teluk Cenderawasih, Kawasan Mamberamo Tabi (Mamta) meliputi pantai utara Papua, dan Kawasan La Pago mencakup wilayah Pegunungan Tengah sisi Timur. Demikian pula, Kawasan Animha di pantai Selatan Papua, dan Kawasan Mee Pago-Bomberai di Pegunungan Tengah sisi Barat dan Mimika. Pembagian kawasan ini berdasarkan kedekatan kultur, kedekatan teritorial, dan kedekatan dalam indikator pembangunannya.

Ketika itu forum perencanaan di daerah Papua dibagi ke dalam ruang-ruang sesuai kawasan pembangunan tersebut. Mirip dengan forum diskusi dalam Musrenbangnas 2016 yang dibagi-bagi ke dalam 18 prioritas pembangunan nasional. Dengan begitu menurut Musaad pembahasan perencanaan akan lebih terarah dan lebih tepat sasaran. Selain itu dalam proses perencanaan hingga pembangunan di Papua ada 5 prinsip utama yang dikedepankan.

-Pertama adalah proteksi terhadap orang asli Papua.

-Kedua afirmasi keberpihakan pada hak masyarakat.

Selanjutnya pemberdayaan masyarakat dan keterpaduan yang tercermin dari integrasi lintas sektoral dalam pembangunan Papua. Prinsip terintegrasi ini juga termasuk pendekatan baru dalam penyusunan RKP 2017 sehingga kesamaan ini diharapkan  akan membuahkan hasil pembangunan yang maksimal. Kelima adalah prinsip percepatan.

”Jadi untuk membangun Papua tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa saja. Salah satunya dengan melakukan percepatan sehingga kami menyambut baik dengan adanya pendekatan baru dalam perencanaan pembangunan saat ini. Supaya lebih terfokus dan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah. Dengan melibatkan semua Kementerian/Lembaga dalam satu isu strategis pembangunan akan lebih efektif,” ( M. Musaad )

PAPUA6Perspektif sosiokultural sangat mendukung percepatan pembangunan di Papua. Sebab, setiap masalah dalam masyarakat berbeda-beda sesuai sosiokultural dan kondisi geografisnya. Misalnya kawasan Lapago  adalah yang paling luas daerahnya dan paling banyak penduduknya. Namun masih sangat tertinggal dibandingkan kasawan lain karena sulitnya konektivitas.

Tantangan utama pembangunan di Papua selama ini adalah wilayah yang sangat luas dan penduduknya terbatas namun tinggal berpencar. Tempat tinggal yang sangat berjauhan dengan konektivitas transportasi minim membuat pelayanan dan aksesibilitas sulit dilakukan. Masih banyak daerah yang belum terjangkau akses memadai. Oleh karena itu dipandang perlunya percepatan pembangunan di Papua.

”Kalau di daerah lain mungkin butuh waktu membangun 4 tahun, sementara di daerah kami bisa 15 tahun atau tiga kali lipatnya, maka butuh percepatan. Kami sangat bersyukur sudah banyak kemajuan saat ini. Pemerintah sudah mengeluarkan Kepres No.16/2015 tentang percepatan pembangunan Papua dengan memanfaatkan total sumber daya Papua, juga untuk menyumbangkan peningkatan pendapatan nasional,” ( M.Musaad )

Maka prioritas pembangunan Papua saat ini adalah menjangkau daerah-daerah tersulit dan pegunungan seperti di kawasan Lapago, Meipago dan sebagian Animha. Menurut Musaad, 10 daerah di Lapago masih tertinggal dan banyak penduduk asli Papua menetap di sana. Di Animha memang ada daerah yang sudah cukup maju yaitu Merauke, namun Boven Digul dan Asmat juga masih tertinggal.

Papua sendiri memiliki potensi siginifikan untuk dikembangkan, salah satunya mencanangkan komoditas-komoditas unggulan pertanian di kawasan. Misalnya Merauke  dengan komoditas padinya yang dipersiapkan menjadi lumbung padi nasional, kemudian di kawasan Seireri seperti Biak dan sekitarnya yang kaya dengan potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Wilayah pegunungan menghasilkan biji kopi berkualitas tinggi dan buah merah untuk pengobatan dan industri kosmetik. Belum lagi potensi pariwisata yang sangat beragam di Papua, baik wisata bahari maupun wisata alam kaya flora dan fauna.

Pembangunan Papua Pembangunan Akan Lebih Merata

Perbaikan pembangunan Papua bakal dilakukan secara lebih merata sehingga tidak hanya wilayah tertentu saja yang akan mendapatkan proyek. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya akan melakukan perbaikan khususnya pada 2018 dengan proses awal dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) hingga proses eksekusi yang nantinya akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga.

Untuk itu, lanjutnya, ada beberapa upaya yang akan dilakukan, pertama, kedisiplinan kementerian lembaga ketika melakukan aktivitas di Papua sehingga pembangunan tidak dilakukan di wilayah tertentu saja yang diberi proyek, tapi lebih merata.

 “Kami akan juga buat koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena uang daerah juga besar di situ. Jadi kami ingin pusat dan daerah juga berkonsolidasi untuk melakukan upaya perbaikan pembangunan di Papua,” ( Bambang Brojonegoro)

Selain itu,  Ketiga, kedisiplinan kementerian lembaga dan pemda ketika eksekusi belanjanya. Artinya, kalau sudah programnya ini ditentukan maka harus fokus dan sesuai dengan perencanaan. Dia mengungkapkan dalam ratas tersebut disepakati fokus ke depan adalah di pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Kita akan fokus tiga itu, karena kalau kita lihat di papua, indeks pembangunan manusia masih rendah, kesehatan juga buruk ya kita fokus di situ dulu, plus konektifitas yang masih terbatas,” ( Bambang Brojonegoro)

Bambang menjelaskan upaya untuk mendisiplinkan tersebut misalnya dengan menyusun kembali formatnya supaya apa yang disusun dan direncanakan Bappenas dengan memasukkan usulan daerah nantinya benar – benar dilakukan kementerian lembaga dalam bentuk alokasi anggaran.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembahasan mengenai perbaikan pembangunan Papua masih dalam level strategis dan belum sampai pada tingkat kebijakan sehingga belum sampai pada tingkat implementasinya. Namun demikian, pihaknya menegaskan jika dalam ratas tersebut tidak ada kesimpulan bahwa perbaikan pembangunan harus dilakukan pada 2018

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki karakteristik unik. Meski berada dalam satu pulau, terdapat perbedaan karakter budaya, adat, geografis hingga sosial. Di sisi lain, pemerintah saat ini sedang gencar mengguyur anggaran untuk membangun wilayah timur Indonesia, di antaranya Papua. Tidak ingin pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan hingga kesehatan berujung sia-sia karena tidak sesuai dengan karakteristik daerah, maka pemerintah akan membuat semacam cluster atau pengkotakan pembangunan.

Mempelajari karakteristik Papua sangat perlu. Sebagai gambaran, warga Papua sangat familiar dengan beternak Babi. Alhasil, program peternakan di sana harus mengikuti budaya setempat yakni beternak babi, bukan sapi.

Dengan pemetaan ulang ini, diharapkan pembangunan bisa tepat guna. Selain itu, Bappenas akan memimpin koordinasi pembangunan di Papua yang melibatkan lintas kementerian. Langkah ini bertujuan agar pembangunan oleh beberapa kementerian bisa saling berkait namun tetap memperhatikan karakteristik lokal.

PAPUA5Papua dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs) telah disahkan oleh PBB di New York. Terdapat 17 tujuan SDGs yang terdiri dari: tidak adanya kemiskinan; bebas dari kelaparan; sehat dan sentosa; pendidikan berkualitas; persamaan gender; air bersih dan sanitasi; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; berkurangnya ketimpangan; kota dan komunitas berkelanjutan; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; perubahan iklim ditangani; sumberdaya laut dipelihara; ekosistem darat dipelihara; perdamaian, keadilan dan lembaga yang efektif; serta adanya kerjasama global.

Di dalam SDGs juga terdapat 169 Target Pembangunan Global yang direncanakan berlaku selama 15 tahun hingga 2030, yang akan melengkapi visi-misi Nawacita dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mempercepat pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019, antara lain Tujuan Nomor 5 tentang Kesetaraan Gender; Tujuan Nomor 10 tentang Penurunan Ketimpangan; Tujuan Nomor 16 tentang Tata Kelola Pemerintahan, Perdamaian dan Keadilan; serta Tujuan Nomor 17 tentang Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.

Visi-misi Nawacita sendiri memang menganggap penting kerjasama global seperti SDGs dan dengan secara jelas menyebutkan perlunya “mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan ilegal, perdagangan manusia, kelangkaan air, ketahanan energi dan penyebaran narkotika.”

Setelah disahkannya SDGs, Pemerintah mempunyai waktu 1 hingga 2 tahun untuk mempersiapkan kebijakan pendukungnya. Di antaranya, penyusunan dasar hukum pelaksanaan, rencana aksi dan kelembagaan serta sumber pembiayaan. Di sinilah peran pemerintah daerah, sektor swasta dan kelompok-kelompok masyarakat sipil sangat dibutuhkan.

Berbeda dengan Millennium Devolopment Goals (MDGs, 2000-2015), metode dan cara pelaksanaan SDGs menuntut adanya partisipasi warga dan partisipasi publik. Salah satu cara memastikan tercapainya seluruh Tujuan dan Target SDGs adalah dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil ke dalam kelembagaan Panitia Bersama atau Sekretariat Bersama untuk Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

PAPUA4Terkait dengan hal itu, Presiden Jokowi telah menyatakan komitmennya untuk membentuk panitia bersama atau joint working group dalam rangka melaksanakan SDGs. Panitia bersama ini akan dikoordinasikan antara Kantor Staf Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan masyarakat sipil.

 “Partisipasi masyarakat ini untuk membantu pengawasan jika ada kementerian dan lembaga yang agak ‘miring-miring’,” ( Presiden Jokowi )

Komitmen itu disampaikan langsung oleh Presiden saat bertemu dengan 12 orang perwakilan masyarakat sipil dari sepuluh lembaga di Istana Negara.

Pelaksanaan dan pencapaian SDGs (2016-2030) di Indonesia memang memerlukan komitmen dan kerja keras semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama dalam mengurangi ketimpangan; mengurangi tingginya angka kematian ibu dan balita; memberikan akses terhadap sanitasi dan air minum baik di perkotaan maupun perdesaan; serta upaya pelestarian lingkungan.

PAPUA3Ini Alasan Sulitnya Bangun Infrastruktur di Papua

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pengembangan infrastruktur kereta api di Indonesia khususnya Papua. Namun, pembangunan tersebut kerap kali dihadapkan oleh permasalahan pembebasan lahan yang disebabkan oleh masalah tanah adat. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Boeditjahjono mengatakan, tahun ini pemerintah akan membangun kereta api Trans Papua. ‎Menurutnya, salah satu kendala dalam pembangunan tersebut ialah permasalahan lahan atau tanah ulayat.

Tanah ulayat ialah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat atau kewenangan masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu. Dengan kewenangan ini, masyarakat boleh mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat yang dimaksud ialah orang yang memiliki hubungan lahiriah dan batiniah turun-temurun dan tidak terputus.

Kemenhub terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah Papua. ‎Menurut Prasetyo, pemerintah daerah telah siap untuk membantu Kemenhub terkait penyelesaian lahan tersebut.

PAPUA2Prasetyo menambahkan, sengketa yang disebabkan oleh masalah lahan masih terjadi di Papua. Pihaknya berharap, peristiwa ini tak terjadi lagi saat pembangunan kereta Trans Papua ke depannya.

‎”Kemarin lucu bandara sudah kita bebaskan tanahnya. Ini ceritanya sama sudah dibebaskan, saya lupa namanya bandara mana, sudah dioperasikan, ada yang datang, ini sudah milik negara. ‘Itu dulu kakek saya, saya belum tahu’,”

( Prasetyo, Dirjend Perkeretapian, Kemenhub )

Sebagai informasi, kereta api Trans Papua menghubungkan Sorong, Manokwari, Nabire, Sarmi, dan Jayapura. Dari Nabire, juga dikembangkan menuju Timika. Secara total, panjang jalur kereta api Trans Papua mencapai 1.550 km.

Gubernur Papua Minta Tingkatkan Layanan Kesehatan

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH meminta kepada para kepala dinas kesehatan Kabupaten/Kota se-Papua untuk dapat bekerja dengan baik meningkatkan pelayanan kesehatan di Bumi Cenderawasih.

“Permasalahan pembangunan kesehatan di Papua berbeda dengan provinsi lain di Indonesia,” kata gubernur saat memberikan arahan pada pembukaan Rapat Kerja (Raker) Dinas Kesehatan Provinsi Papua di Hotel Aston Jayapura, Jumat sore (1/4). Selain itu, Lukas Enembe mengharapkan kepada Dinas Kesehatan se-kabupaten/Kota dapat membuat perencanaan yang matang untuk pembangunan kesehatan di Papua.

Sebab masalah kesehatan berdampak terhadap IPM Papua yang rendah.

Diakuinya, tantangan pembangunan kesehatan di Papua sangat tinggi. Hal ini disebabkan, banyaknya masalah kesehatan yang muncul di Papua.

“Tantangan untuk peningkatan kesehatan di Papua sangat tinggi, kita mendengar banyak mendengar persoalan kesehatan,”ucapnya.

Selain itu, Gubernur meminta seluruh Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur rumah sakit se-Papua agar program Kartu Papua Sehat (KPS) dapat berjalan dengan baik kepada masyarakat.

“Sebab BPJS tidak mungkin dapat menanggulangi semua penyakit. Kita harus intervensi dengan KPS, jadi mudah-mudhan semua KPS sudah jalan di kabupaten/kota,”harap mantan Bupati Puncak Jaya itu.

Ditegaskannya KPS harus berjalan di semua rumah sakit, walaupun dana sedikit. Tetapi diharapkan bisa mengcover seluruh masyarakat Papua.

Capaian Sebagaimana tertuang dalam laporan capaian dua tahun pemerintahan Jokowi-JK yang diterbitkan oleh Kantor Staf Presiden, soal Papua menjadi salah satu bidang dalam Bab III Topik Khusus, selain soal diplomasi internasional, pariwisata, reformasi agraria, poros maritim, amnesti pajak, desa dan kawasan 3T, dan reformasi hukum.

Pemerintah melakukan pendekatan komprehensif untuk Papua. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua akan tercapai bila terdapat keseimbangan dalam pembanggunan, antara proyek-proyek fisik dengan pendekatan kemanusiaan.

Pemerintah memberikan anggaran daerah tahun ini untuk Papua sebesar Rp43,6 triliun atau naik 15 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk Papua Barat sebesar Rp16,5 triliun atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) pun naik dari 56,75 pada tahun 2014 menjadi 57,25 pada tahun 2015.

Untuk bidang infrastruktur, pemerintah telah membangun 22 pasar “mama-mama”, membangun jalan baru di Papua dan Papua Barat sepanjang 4.480,05 kilometer, membangun tiga terminal bandara, dan pengadaan tiga kapal feri baru.

Perkembangan infrastruktur tersebut juga untuk menyatukan Papua, termasuk untuk menghilangkan perbedaan harga barang yang mencolok dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Pemerintah membangun dan membenahi Pelabuhan dan Bandara Sorong, Bandara Werur, Pelabuhan Depapre, Lantamal XIV Sorong, Bandara Wamena, Pelabuhan Perikanan Merauke, infrastruktur perbatasan, dan Jembatan Holtekamp.

Untuk sektor pendidikan, pemerintah telah memberikan kepada 358.617 orang penerima Kartu Indonesia Pintar, membangun 10 sekolah baru berpola asrama (boarding school), membangun 25 sekolah di garis depan perbatasan.

Selain itu, memberikan bantuan ruang kelas baru bagi 33 sekolah, memberikan 500 beasiswa afirmasi pendidikan menengah, membangun 45 perpustakaan dan pusat sumber belajar, menyediakan 646 guru garis depan di perbatasan, memberikan bantuan program peningkatan karir bagi 40.166 guru, mengikutsertakan 141 guru dalam program pertukaran kepala sekolah, dan memberikan bantuan program kualifikasi S1 dan S2 kepada 336 guru.

Sementara untuk sektor kesehatan, pemerintah telah memberikan jaminan kesehatan bagi 3.600.162 jiwa penerima Kartu Indonesia Sehat, memberikan 26 program nusantara sehat di Papua dan Papua Barat, dan menurunkan angka pengidap penyakit malaria sebanyak 2.744 jiwa.

Pertama kali dalam sejarah Indonesia, pemerintah juga memberikan pengakuan hak komunal sembilan daerah masyarakat adat Papua sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat adat. Pemerintah memberikan sertifikat tanah komunal adat kepada masyarakat adat di Papua dan Papua Barat.

Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas melalui pertanian dan perdagangan di Papua dan Papua Barat.

Dalam pembangunan pasar mama-mama di Papua dan Papua Barat, misalnya, pemerintah melakukan peningkatan menjadi 25 unit pasar untuk tahun 2015 hingga 2016, dari sebelumnya berjumlah tiga pasar pada tahun 2013-2014.

Pembangunan pasar melibatkan mama-mama Papua yang tidak hanya menjadi ibu dari anak-anak asli Papua, namun juga merupakan tulang punggung perekonomian keluarga yang secara tidak langsung menjadi penggerak perekonomian di Papua.

Selain itu, melakukan penurunan harga bahan bakar minyak di wilayah pegunungan, yang dimulai dari Kabupaten Puncak, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Mamberamo, dan Kabupaten Nduga.

Kebijakan Presiden Jokowi menetapkan kebijakan satu harga (“one price policy”) yang berlaku di seluruh Indonesia termasuk Papua dan Papua Barat, berhasil mendorong pembukaan agen penyaluran minyak dan solar (APMS) serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang telah menurunkan harga bensin dan solar menjadi sama dengan daerah lain di Indonesia.

Perhatian Presiden Jokowi terhadap pembangunan Papua bukan tanpa alasan. Salah satunya adalah bahwa dalam diri Jokowi memiliki kedekatan khusus terhadap Papua.

“Istri saya ini namanya Iriana. Asal katanya dari Irian, Papua. Kenapa? Kakeknya menjadi guru di Papua selama bertahun-tahun. Jadi saya dan istri saya ini dekat dengan Papua, tidak bisa dipisahkan,” kata Jokowi

Harga BBM di Papua sama dengan pulau Jawa.

liputan6.com

Bukan rahasia, jika BBM (bahan bakar minyak) merupakan komoditas paling mahal di Papua. Namun, tahun ini harga termahal itu berakhir. Pemberlakuan kebijakan presiden “BBM Satu Harga” juga menjadi hal mendasar yang akan berpengaruh pada pemerataan ekonomi di penjuru Papua.

Hadirnya tol trans Papua.

detik.com

Melansir dari Boombastis, proses mensejahterakan rakyat Papua haruslah dimulai dengan pembangunan infrastruktur yang memadai pula. Tol Trans Papua yang direncanakan memiliki 4.325 kilometer (KM), dan yang tersambung saat ini sudah mencapai 3.667 KM atau sekitar 85 %. Tidak hanya untuk kepentingan infrastruktur, namun tol ini juga indah dilihat.

Mall Jayapura, terbesar di Jayapura.

panoramio.com

Siapa bilang Papua tak punya pusat perbelanjaan? Mal Jayapura adalah pusat perbelanjaan terbesar di Jayapura. Terdiri dari 4 lantai dengan fasilitas lengkap, seperti Matahari Department Store, Hypermart, J.CO Donuts, Pasar Segar, Cinema XXI dan lainnya. Mal yang berkonsep family mall ini menyediakan seluruh kebutuhan keluarga dalam satu tempat.

Tak hanya di Jayapura, tempat perbelanjaan juga hadir di wilayah lainnya di Papua. Manokwari punya mall juga, ada KFC juga, ada cafe keren juga. Sorong juga sama, ramai meski tentu saja tidak bisa kamu bandingkan dengan Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja atau Makassar sekalipun.

Mimika Sport Complex, Kompleks Olahraga Mewah di Papua.

goodnewsfromindonesia.id

Kabupaten Mimika akan memiliki sebuah Kompleks Olahraga bertaraf Internasional yang pembangunannya dibantu oleh PT Freeport Indonesia untuk persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Kompleks olahraga yang akan diberi nama Mimika Sport Complex (MSC) ini sudah mulai dibangun sejak 2013 di lahan seluas 12,5 hektare milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, dengan fasilitas stadion tertutup, stadion terbuka, asrama atlet, dan bangunan penunjang lainnya.

Melansir dari GoodNews FromIndonesia, Stadion tertutup yang dirancang bisa menampung 5.500 penonton ini diperuntukkan bagi cabang olahraga bulutangkis, basket, dan voli. Sedangkan stadion terbuka akan digunakan untuk sepakbola dan juga beberapa cabang atletik seperti lari jarak pendek dan menengah, lempar lembing, tolak peluru, dan lompat jauh. Bangga, kan?

Hotel-hotel bertaraf internasional sudah banyak.

pegipegi.com

Bagi kamu para pelancong yang mengutamakan kualitas liburan, tak perlu khawatir untuk menjelajahi Papua. Sebab, di sana sudah banyak hotel-hotel berbintang dengan fasilitas terbaik dan berkualitas internasional. Tak heran, Papua menjadi salah satu tujuan wisata paling mahal, apalagi sekarang pembangunan dan eksotisme daerahnya sudah semakin berkembang dengan baik.

Investasi di Papua Hingga 2019 Ditargetkan Rp 265 Triliun

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menargetkan realisasi investasi di Papua dan Papua Barat mencapai Rp 265 triliun selama lima tahun mendatang (2015-2019). Target tersebut naik cukup drastis dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2010-2014 sebesar Rp 67 triliun.

Kepala BKPM Franky Sibarani dirinya optimistis dengan pencapaian target tersebut karena rencana investasi di Papua dan Papua Barat cukup tinggi. Selama 2010-2014 terdapat rencana investasi Rp 165,8 triliun dan baru terealisasi 40 persen.

“Artinya, masih terdapat sekitar Rp 98,8 triliun rencana investasi stock on the pipeline yang belum terealisasi karena berbagai hambatan. BKPM akan melakukan fasilitasi untuk eksekusi rencana investasi tersebut. Juga berbagai minat investasi baru dan perluasan yang sudah masuk ke BKPM,”kata Franky dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (1/3).

Menurut Franky, target tersebut ditetapkan untuk mendukung capaian pembangunan Papua yang telah ditetapkan Pemerintah dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Dalam RPJMN 2015-2019 pemerintah menetapkan sasaran pembangunan Provinsi Papua, antara lain: peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi 14,1 persen tahun 2015 dan 17,7 persen tahun 2019, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 30,9 persen tahun 2015 dan 21,5 persen tahun 2019, serta penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,4 persen tahun 2015 dan 2,8 persen tahun 2019.

Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, sasaran pembangunan yang telah ditetapkan antara lain: peningkatan pertumbuhan ekonomi 7,9 persen tahun 2015 dan 16,9 persen tahun 2019, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 25,6 persen tahun 2015 dan 17,4 persen tahun 2019, serta penurunan tingkat pengangguran 5,1 persen tahun 2015 dan 4,1 persen tahun 2019.

“BKPM telah melakukan penghitungan bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN, investasi di Papua harus ditingkatkan hingga mencapai 7,4 persen dari target nasional Rp 3.500 triliun. Untuk tahun 2015, realisasi investasi Papua dan Papua Barat ditargetkan Rp 33,2 triliun,”tambah Franky.

Strategi Menarik Investor

Untuk mencapai target tersebut, menurut Franky, BKPM akan melakukan berbagai aktivitas dalam menarik minat investasi di Papua, salah satunya menggelar acara promosi investasi Papua dan Papua Barat Juni mendatang.

Selain itu, BKPM sudah membentuk tim yang secara khusus mendampingi setiap investor yang akan masuk ke Papua dan Papua Barat, serta mendorong kemudahan layanan perizinan investasi melalui PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ada di Papua.

Lukas Enembe: PON 2020 pasti dilaksanakan di Papua

Lukas Enembe,SIP,MH memastikan bahwa pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional  (PON) XX tahun 2020 tetap dilaksanakan di Bumi Cenderawasih.

”Jangan ragu kalau  Papua tidak jadi tuan rumah PON XX. Papua tetap laksanakan PON,” ( Lukas Enembe )

Lukas Enembe menginformasikan bahwa pembangunan infrastruktur PON 2020 di Papua saat ini sudah mulai dilaksanakan. Khusus pembangunan stadion utama di Kampung Harapan Sentani sudah dimulai dan diharapkan rampung tepat waktu.

Oleh karena itu, orang nomor satu di Papua itu kembali menegaskan agar seluruh elemen masyarakat dapat memberikan dukungan dalam berbagai pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah.

”Pembangunan stadion utama di kampung Harapan Sentani sudah dimulai. Dan material serta para pekerja sebanyak 600 orang sdh siap kerja siang malam,” bebernya.

Lebih lanjut dikemukakan Gubernur, menindaklanjuti pertemuan dengan presiden pada 28 maret 2017 lalu, maka pemerintah  Provinsi Papua  bersama PB PON 2020 telah mempersiapkan biaya infrastruktur PON diantaranya biaya infrastruktur  pendukung, akomodasi, venues PON dan kesiapan lainnya.

Selain pembangunan infrastruktur, kata Gubernur, pihaknya juga konsen untuk tekhnis penyelenggaraan PON yang meliputi peralatan PON, venues, panitia serta sumber daya manusia (SDM) pendukung penyelenggaraan yang membutuhkan biaya cukup besar.

”Menindaklanjuti pertemuan dengan bapak Presiden maka hal-hal yang saya sebutkan di atas akan dibawa ke Jakarta untuk bersama Presiden membicarakan secara khusus,” ungkapnya.

Menurut Gubernur dalam pertermuan dengan presiden nanti, selain membahas  pembangunan dan penyelengggaraan PON, juga akan disampaikan kemajuan-kemajuan pembangunan di Papua untuk diresmikan.

( AI/Pimred/TMP/VII/2017 )

Tinggalkan Balasan