Jasa Pengamanan ASN Harus dari Pol PP

Anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Mimika
SAPA (TIMIKA) - Jasa pengamanan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berasal dari instansi pemerintah. Apabila ingin mengunakan jasa pengaman, ASN seharus berkoordinasi dengan polisi pemerintah, dalam hal ini Dinas Polisi Pamong Praja (Dispol PP). Ini disampaikan Kepala Dispol PP Kabupaten Mimika, Wilem Naa, Kamis (1/2) di Gedung DPRD Mimika.

Wilem mengatakan, sesuai peraturan yang ada menyebutkan bahwa polisi pemerintah berwenang memberikan perlindungan, menjaga dan mengawasi ASN. Tidak hanya itu, seluruh aset daerah pun harus di jaga dan diawasi oleh Dispol PP.

"ASN dan aset daerah harus dilindungi, diawasi dan di jaga. Yang bertugas mengamankan adalah polisi pemerintah," katanya.

Menurut dia, penggunaan jasa pengamanan dari luar institusi pemerintah baik secara pribadi maupun organisasi, tidak di perbolehkan. Karena, selama ini yang terjadi tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga menurutnya sangat kacau.

"Mulai saat ini Pol PP akan melaksanakan tugas tersebut," tegas Wilem.

Diakuinya, untuk melaksanakan tugas tersebut, pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada pimpinan OPD di Kabupaten Mimika. Sosialisasi bahwa Dispol PP adalah polisi pemerintah dan mengacu pada aturan yang ada.

"Perlu sosialisasi kepada ASN, karena mereka yang kita akan hadapi. Sebelum menerapkan aturan perlu dilakukan sosialisasi," ujarnya.

Saat ini, kata Willem, banyak aturan yang dilanggar ASN, dan mulai saat ini aturan akan benar-benar ditegakkan. Untuk melakukan dan melaksanakan tugas yang ada, tenaga Pol PP saat ini cukup banyak dan dapat melaksanakan tugas yang diberikan. (Tomy)

Tinggalkan Balasan