Pansus, KPU, dan Dugaan Ijazah Palsu ?

ilustrasi / Lingkar Papua

Lagu lama dengan ‘penyanyi’ baru di putar kembali jelang hajatan demokrasi lima tahunan di Provinsi Papua, judulnya rebutan kewenangan sebagai penyelenggara sebagian tahapan Pilgub Papua, atau lebih khusus sebagai verifikator berkas bakal pasangan calon Gubernur – Wakil Gubernur Papua.

Berbeda dengan DPRP periode 2009 – 2014 yang terlihat serius menegakkan marwah UU Otsus saat Pilgub Papua 2011 sampai molor ke 2013 dengan melakukan tahap pendaftaran bakal calon lebih dulu dari KPU Papua bahkan sampai menetapkan bakal pasangan calon menjadi pasangan calon untuk diserahkan ke KPU Papua ketika itu. DPRP periode 2015 – 2019 kali ini terkesan “kalah start” atau bisa jadi terlambat menyanyikan lagu lama yang berpotensi menghambat tahapan Pilgub Papua 2018 itu.

Jauh – jauh hari tidak ada upaya ataupun langkah koordinasi ataupun komunikasi dengan KPU RI bagaimana mensinkronkan UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 yang telah di ubah menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 dengan peraturan pelaksananya Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 agar bisa di akomodir dalam PKPU.

Atau paling tidak, jauh – jauh hari ada upaya – upaya hukum yang dilakukan untuk membenahi carut marut dan tumpang tindih regulasi yang mengatur kewenangan DPRP dalam semangat UU Otsus guna di sinkronkan dengan UU dan ketentuan penyelenggaraan Pemilu yang berlaku umum.

Karena bila bicara fakta hukum, kewenangan DPRP untuk ikut campur sebagai penyelenggara Pilgub sudah dihapus sejak terbitnya UU Nomor 35 Tahun 2008 atau ‘Undang – Undang Perubahan Otsus’ yang mencabut pasal 7 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus yang dijadikan cantolan terbitnya Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.

Yang menjadi pertanyaan, mengapa hingga kini baik Presiden, DPRP maupun Gubernur Papua masih tetap “menghidupkan”, pasal – pasal kewenangan DPRP sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur Papua baik yang diatur dalam Pasal 139 PP Nomor 6 Tahun 2005 maupun di Perdasus Nomor 6 tahun 2011, padahal sudah ada keputusan Mahkamah Agung Nomor : 16/P/HUM/2012 yang memerintahkan Presiden, Gubernur Papua, dan DPRP untuk mencabut dan membatalkan semua pasal – pasal yang mengatur kewenangan DPRP sebagai penyelenggara Pemilihan Guberur – Wakil Gubernur baik di PP Nomor 6 Tahun 2005 maupun di dalam Perdasus Nomor 6 Tahun 2011.

Justru wacana dan eksistensi Pansus Pilgub DPRP baru muncul setelah di dahului dengan isu – isu dugaan “ijazah palsu” salah satu bakal calon Gubernur, dimana saat itu tahapan Pilgub Papua sudah bergulir sampai di titik pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan para bakal calon dan penyerahan berkas dari KPU Papua kepada DPRP untuk diteruskan ke Majelis Rakyat Papua (MRP).

Tidak ada yang salah dengan pembentukan Pansus Pilgub karena itu adalah amanat UU  Otsus dan diatur dalam Perdasus Nomor 6 Tahun 2011, dan hingga kini Perdasus Nomor 6 Tahun 2011 dimaksud juga masih hidup dan tidak pernah dicabut oleh Pemerintah, meski sudah ada putusan MK, bahkan Mahkamah Agung yang memerintahkan untuk pencabutan dan penghapusannya.

Baik KPU maupun DPRP selalu menyandarkan kerja – kerja mereka kepada kepentingan rakyat, hari ini ada kemungkinan tahapan Pilgub Papua terhambat, kira – kira siapa yang paling di rugikan ?? sudah pasti rakyat lah !

Kalau kedua lembaga ini benar – benar bekerja untuk rakyat, semestinya debat kusir dan tarik ulur tidak perlu terjadi bila menyadari ada kepentingan rakyat yang akan tersandera, semuanya di kembalikan kepada aturan, tidak perlu lagi ada pihak – pihak yang coba memainkan ‘celah hukum’ sebagai dalil dan alasan pembenar untuk memaksakan ego masing – masing.

Menyimak keruwetan yang terjadi saat ini, bisa dibaca motivasi dan tujuan DPRP ingin terlibat di dalam tahapan verifikasi berkas pasangan calon, adalah murni ingin memastikan bahwa tahapan verifikasi berjalan secara transparan dan terbuka, kalau ada berkas kandidat yang tidak asli KPU harus katakan yang sebenarnya, karena rakyat Papua tentunya ingin di pimpin oleh calon pemimpin yang jujur dan asli, termasuk jaminan keaslian dokumen pencalonan mereka.

Sedangkan KPU Papua bekerja berdasarkan perintah UU dan sesuai aturan yang mengikat mereka, tentunya kedua belah pihak bisa duduk bersama, bagaimana tujuan dan semangat DPRP yang ingin mengawal Pilgub Papua yang bersih, jujur, dan adil bisa terpenuhi tanpa harus menghalang – halangi tugas dan kewenangan KPU Papua sebagai penyelenggara tentunya.

Lagian apa yang harus di khawatirkan, kalaupun ternyata hasil pemantauan DPRP patut di duga ada ijzasah bakal calon yang palsu, DPRP tidak punya kewenangan untuk menggugurkan bakal pasangan calon, apalagi meminta tahapan Pilgub dihentikan di tengah jalan, karena kewenangan itu adalah domain KPU. Karena KPU dalam menetapkan apakah ijazah seorang bakal calon sah atau tidak, asli atau palsu, berdasarkan pernyataan resmi yang di keluarkan oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah dimaksud.

Seandainya berdasarkan masukan masyarakat ada dugaan ijazah palsu, KPU juga tidak bisa melakukan penyelidikan atau investigasi lebih jauh untuk membuktikan apakah sebuah ijazah tersebut asli atau tidak, lembaga pendidikan itu tipu atau tidak.

Kalaupun benar ada dugaan ijazah palsu, tentunya harus melalui proses pembuktian di pengadilan, dan sudah pasti makan waktu, dan tahapan Pilgub Papua tidak bisa dihentikan hanya karena adanya sebuah proses hukum terhadap calon yang sedang berkompetisi.

Tetapi bila di kemudian hari masyarakat atau DPRP atau lembaga manapun memiliki bukti kuat bahwa lembaga pendidikan di maksud mengeluarkan surat pernyataan palsu soal keabsahan ijazah tersebut, maka lembaga pendidikan dimaksud harus menerima konsekuensi untuk di pidanakan, bahkan juga di PTUN kan, jadi sepanjang sudah ada pernyataan tertulis resmi dari lembaga pendidikan kepada KPU yang mengatakan bahwa ijazah seseorang itu sah, maka surat pernyataan itulah yang dijadikan pegangan bagi KPU dalam menetapkan keputusan.

Oleh karena itu, tidak ada yang perlu di khawatirkan KPU dengan membuka informasi terkait kandidat kepada publik maupun DPRP, justru publik akan bertanya – tanya, kalau KPU terkesan menutupi berkas – berkas pasangan calon yang akan berlaga di Pilgub Papua 2018 ini, dan menutup rapat informasi dan berkas calon untuk di akses publik, karena berkas para calon bukanlah “rahasia negara” yang harus di tutup dan tidak boleh di ketahui publik.

Justru sebaliknya sebagai pemenuhan azas transparansi KPU, semestinya membuka seluas – luasnya segala informasi terkait seluruh bakal calon ke publik, sehingga publik juga bisa memberikan masukan, dan koreksi kepada KPU apabila ada yang salah dan keliru dengan dokumen yang digunakan oleh para bakal calon, karena itu bagian dari partisipasi publik dalam system demokrasi yang diperintahkan oleh UU ??

Apalagi kepada DPRP sebagai lembaga negara yang punya fungsi control yang diberikan UU, mestinya KPU bisa lebih kooperatif, kok kesannya tidak ingin membuka berkas calon kandidat secara sepenuhnya ke DPRP dengan berlindung di balik ‘konflik siapa yang punya kewenangan”.

Kita selalu dengar bahwa azas Pemilu di Indonesia adalah langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil, yang menjadi rahasia, adalah pilihan masing – masing rakyat saat di dalam kotak suara, sedangkan siapa, apa, dan bagaimana para calon termasuk keabsahan dokumen yang mereka gunakan, bukanlah rahasia, jadi tidak perlu di tutup – tutupi, supaya publik tidak bertanya dan menduga ada apa dengan KPU. (Redaksi)

The post Pansus, KPU, dan Dugaan Ijazah Palsu ? appeared first on .

Tinggalkan Balasan