Luar Biasa…. Kinerja Pemprov Papua, Pertama kali dalam Sejarah Meraih Nilai B LHE-AKIB

Luar Biasa… Kinerja Pemprov Papua, Pertama kali dalam Sejarah Meraih Nilai  ” B ” , LHE-AKIB

 Oleh Adrian Indra ( Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

Luar biasa….mungkin itu kata yang tepat yang bisa saya tuliskan atas pencapaian hasil yang sangat hebat dari kinerja pemerintahan Lukas Enembe-Klemen Tinal beserta jajarannya. Satu lagi keberhasilan tingkat Nasional diraih, tanggal 14 febuari 2018  di hotel Tentram Jogyakarta, Kemen PAN-RB mengumumkan  LHE-AKIP bagi Pemda se Indo dan Pemprov Papua untuk pertama kali berhasil meraih nilai B

Apa itu LHE-Akip ?

LHE-AKIP ialah Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu OPD yang paling strategis dalam penilaian adalah kemampuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam melakukan perencanaan. Salah satu strategi mendapatkan LHE AKIP yang baik menurutnya adalah kemampuan daerah mengubah RPJMD sesuai ukuran tujuan sampai hasil akhir program. Kalau dalam RPJMD ada program yang tidak jelas sasarannya, maka disarankan untuk diubah.

Sesuai instruksi Presiden yang selalu mengarahkan agar seluruh instansi pemerintah dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, yang diantaranya dapat ditunjukan melalui penggunaan anggaran negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dua hal yang perlu dipahami oleh setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut, antara lain:

  • pertama, memastikan bahwa anggaran hanya digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan, dan
  • kedua, memastikan  bahwa  penghematan anggaran yang dilakukan hanya dialokasikan pada kegiatan-kegiatan yang tidak penting atau tidak mendukung kinerja instansi. Sejalan dengan hal tersebut, Presiden juga terus-menerus menyerukan kepada instansi pemerintah untuk menerapkan e-government dalam membantu pelaksanaan tugas, menerapkan money follow program sebagai dasar penggunaan anggaran, menghentikan segala bentuk pemborosan, serta memfokuskan pelaksanaan tugas pada pencapaian kinerja, bukan pada penyusunan Laporan Pertanggungjawaban semata.

Untuk mewujudkan perintah Presiden tersebut  perlu memahami bahwa efisiensi tidak cukup hanya dengan memotong anggaran, tetapi juga dengan mendorong peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran oleh seluruh instansi pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan asas utama penggunaan anggaran negara yang disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yaitu akuntabilitas berorientasi hasil. Efisiensi dalam birokrasi hanya dapat terjadi apabila akuntabilitas dapat diwujudkan oleh birokrasi itu sendiri.

Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil/kinerja hanya akan tercapai apabila birokrasi dapat menerapkan manajemen berbasis kinerja dengan baik, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan SAKIP, dapat mewujudkan efektifitas dan efisiensi pada penggunaan anggaran di lingkungan pemerintah dan juga menyusun tujuan dan sasaran yang jelas serta berorientasi pada hasil. Juga merumuskan ukuran keberhasilan yang jelas dan terukur serta menetapkan program/kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran yang akan dicapai, dan melaksanakan rincian atas kegiatan tersebut sesuai dengan maksud kegiatan.

Beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang telah mengimplementasikan e-budgeting di lingkungan pemerintahnya masing-masing. E-budgeting merupakan langkah yang baik bagi suatu pemerintah dalam mencegah munculnya program/kegiatan “siluman” serta mencegah terjadinya penyimpangan. Namun demikian, e-budgeting yang dilaksanakan saat ini belum seluruhnya didasarkan atau diintegrasikan dengan kinerja yang akan diwujudkan (outcome), sehingga belum mampu mencegah pemborosan dan belum dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Di harapkan oleh Menpan RB-RI  e-budgeting yang para kepala Daerah implementasikan telah dan dapat diselaraskan dengan kinerja yang akan diwujudkan, e-performance based budgeting. Mengacu pada hasil evaluasi pada tahun lalu dan berdasarkan data yang telah dihitung, kami menemukan masih terdapat potensi pemborosan sebesar minimal 30% dari APBN/APBD diluar belanja pegawai setiap tahunnya. Angka tersebut setara dengan nilai kurang lebih 392,87 Triliun rupiah. Namun, dengan terbangunnya e-performance based budgeting di beberapa Kementerian/Lembaga, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi, kini telah dapat diwujudkan efisiensi atas anggaran minimal 41,15 Triliun rupiah. Hal ini juga dapat terwujud karena adanya asistensi dan bimbingan teknis selama tahun 2017 oleh Kementerian PANRB kepada Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dapat dibayangkan, begitu signifikan hubungan antara tingkat implementasi SAKIP terhadap efisiensi dalam penggunaan anggaran. SAKIP yang selama ini dianggap sebagai kumpulan dokumen semata, ternyata besar pengaruhnya terhadap efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara yang pada hakikatnya adalah dana yang terkumpul dari rakyat. SAKIP inilah yang nantinya akan mengarahkan setiap instansi pemerintah untuk dapat menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan strategis berdasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk memantau implementasi pembangunan SAKIP serta melakukan pembinaan yang berkesinambungan di seluruh instansi pemerintah sehingga terwujud efisiensi birokrasi, Kementerian PANRB setiap tahun melaksanakan evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi tersebut memetakan instansi pemerintah pada beberapa kategori, bukan dalam rangka mengkompetisikan instansi pemerintah, namun memetakan tingkat implementasi atas manajemen kinerja masing-masing instansi pemerintah, sehingga Kementerian PANRB dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisinya. Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2017 khususnya di Wilayah III ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata nilai evaluasi pada Kabupaten/Kota menjadi sebesar 47,57 meningkat 1,66 poin dari tahun 2016 yaitu sebesar 45,91.

Namun demikian, 130 Kabupaten/Kota atau 70,56% dari total 184 Kabupaten/Kota di Wilayah III masih mendapat nilai di bawah “B”, dan 21 Pemerintah Kabupaten/Kota belum menyampaikan Laporan Kinerjanya tahun lalu. Kementerian PANRB memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kabupaten/Kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi, sehingga terdapat 7 Kabupaten/Kota berpredikat “BB”. Di Wilayah III ini juga terdapat 25 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”, Menpan RB mengharapkan agar tetap berupaya meng-optimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik. Selain itu, di Wilayah ini juga masih terdapat 71 Kabupaten/Kota dengan predikat “CC”, 57 dengan predikat “C”, dan masih ada 3 Kabupaten/Kota predikat “D”. Untuk Kabupaten/Kota di Wilayah III ini, para Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih fokus dan lebih serius lagi dalam memberikan perhatian guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi hasil.

Untuk 130 Kabupaten/Kota yang masuk dalam katagori “CC”, “C”, dan “D”, disarankan segera lakukan study tiru ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas. Aparat Pemerintah  harus bisa merubah mind set dari yang awalnya             ber-“mental                 menghabiskan anggaran” menjadi “mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan”. Dan semoga ditahun berikutnya Papua bisa meraih Nilai’ A”.

Tinggalkan Balasan