Penetapan Paslon Cagub Papua Ditunda, Bawaslu Minta Ketegasan

Metro Merauke – Bawaslu Papua meminta kepastian dan ketegasan KPU Papua terkait sikap lembaga penyelenggara pemilu itu, yang menunda pleno penatapan pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Papua, tujuh hari ke depan.

Dilansir dari tabloidjubi.com, Ketua Bawaslu Papua, Fegie Wattimena mempertanyakan apakah penetapan nantinya pasti dilaksanakan tujuh hari ke depan, mengingat kini terjadi polemik antara KPU, DPR Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP).

“Apakah waktu tujuh hari bisa clear? Kalau tujuh hari ini tidak terlaksana maka ini akan dijadikan temuan oleh Panwaslu sebagai pidana pemilu, dan temuan itu ditujukan kepada penghalang jadwal,” kata Fegie Wattimena, Senin (12/02) malam.

KPU Papua memutuskan menunda pleno penetapan paslon gubernur-wakil gubernur Papua hingga 20 Februari 2018, lantaran MRP belum memverifikasi keaslian orang Papua terhadap bakal pasangan calon. Berkas yang akan diverifikasi tersebut belum diserahkan DPR Papua.

“Jadi malam ini kita tetapkan, penetapan malam ini kita tunda tujuh hari ke depan dan tanggal 20, kita lakukan pleno penetapan, disusul pada tanggal 21 pencabutan nomor urut,” kata Ketua KPU Papua, Adam Arisoi, saat pleno di ruang rapat kantor KPU Papua, Senin (12/02) malam.

Namun keputusan KPU itu tidak lantas dapat diterima bakal calon wakil gubernur Papua, Klemen Tinal yang berpasangan dengan Lukas Enembe (Lukmen) dan bakal calon gubernur Papua John Wempi Wetipo yang berpasangan Habel Melkias Suwae (JohSua) yang menyatakan tidak akan menandatangani berita acara.

Bakal calon berpendapat, tertundanya penetapan tidak ada kaitannya dengan mereka, namun disebabkan tarik ulur antara KPU Papua, pansus DPR Papua dan MRP.

“Inikan tidak ada sangkut paut dengan kami calon, karena kami pada dasarnya hanya ikut jadwal KPU saja,” kata John Wempi Wetipo.

Pantauan Jubi di lokasi, setelah membuka skors rapat pleno, Ketua KPU Papua Adam Arisoi meminta MRP menyerahkan hasil verifikasi keaslian bakal paslon.

Namun Wakil Ketua I MRP, Jimmy Mabel yang mewakili lembaga kultur orang asli Papua itu mengaku, pihaknya tidak dapat memberikan hasil verifikasi, karena belum mendapatkan syarat dokumen pasangan bakal calon.

“MRP bekerja bukan sendiri, tapi harus ada persetujuan pimpinan lainnya, dan kami mohon maaf, kami tidak dapat memberikan rekomendasi karena kami belum mendapatkan berkas dari DPRP. Kami meminta KPU memberikan kami waktu untuk melakukan verifikasi sebagaimana aturannya paling sedikit tujuh hari,” ucap Jimmy Mabel.

Ketua KPU akhirnya memutuskan jadwal penetapan ditunda, sesuai permintaan MRP. Dalam pleno tersebut, KPU meminta DPRP segera menyerahkan berkas kepada MRP, agar dapat secepatnya dilakukan verifikasi keaslian orang Papua kepada bakal paslon.

“Berdasarkan arahan pimpinan dan permintaan MRP, maka KPU Papua menyatakan menyetujui tujuh hari perubahan dan jadwal kami sampaikan,” kata Adam Arisoi.

Pleno penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang berlangsung di kantor KPU Papua sejak pukul 23.00 WIT itu, dipimpin Ketua KPU Papua, Adam Arisoi didampingi empat komisionernya, ketua Bawaslu Papua dan dua anggotanya. (*)

Sumber: tabloidjubi.com

Penulis : Roy Ratumakin

Tinggalkan Balasan