Soal HAM Papua, Laurenzus Kadepa Sebut Jokowi Kartu Merah

Laurenzus Kadepa

JAYAPURA-Berbeda dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Zaadit Taqwa yang memberikan kartu kuning kepada Presiden Jokowi saat menghadiri acara Dies Natalis ke-68 UI, Jumat (2/2) lalu, anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa menyebutkan untuk kasus pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Papua pemerintahan Presiden Jokowi layak diberi kartu merah.

“Di bidang HAM, khususnya yang terjadi di Papua, kartu merah diberikan untuk Presiden Jokowi. Dengan alasan selama menjabat sebagai Presiden RI, banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, yang menyebabkan kematian Orang Asli Papua (OAP) semakin terus meningkat,” ungkap Laurenzus Kadepa kepada Cenderawasih Pos, Senin (12/2) kemarin.

Penuntasan kasus HAM, menurut Kadepa, hanya tinggal janji karena belum ada realisasinya. Parahnya lagi, menurut Kadepaterduga pelanggar HAM diberikan jabatan strategis di pemerintahan.

“Presiden berjanji kalau dirinya menjabat akan berupaya menyelesaikan kasus HAM di Papua dengan berbagai cara, yang mana salah satu di antaranya adalah Paniai Berdarah. Namun sudah hampir tiga tahun ini belum ada realisasinya,” sesalnya.

Sementara Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengatakan bahwa penyelesaian persoalan HAM di Papua belum memiliki langkah konkret karena lembaga negara yang berwenang mempertahankan ego masing-masing.

Artinya, meskipun Presiden Jokowi sudah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan kasus HAM yang terjadi Papua, sebaliknya lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kejaksaan Agung, Kepolisian dan TNI, hingga Komnas HAM belum bersinergi menyelesaikan persoalan tersebut.

Selengkapnya Baca di Harian Cenderawasih Pos Edisi 13/2 (gra/nat)

Tinggalkan Balasan