Perlu Ada Perda, Perdasus dan Pergub Kelola Perikanan dan Kelautan

JAYAPURA (PT) – Potensi Kelautan dan Perikanan dimasa yang akan datang menjadi pilihan dan harapan Papua dibanding dengan potensi sumber daya alam yang bisa habis jika dieksploitasi secara berlebihan.

Oleh karena itu, sektor Kelautan dan Perikanan di Papua perlu direncanakan dan dikelola dengan baik dan efektif agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua kedepan.

Demikian Gubernur Papua dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Bupati Supiori Onesias Rumere, S.Sos pada Kegiatan Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kelautan Dan Perikanan Se- Papua Di Kabupaten Supiori.

Dikatakan, kebijakan program dan aksi yang dilaksanakan dari tahun ke tahun untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan, dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan seluruh masyarakat umum serta khususnya masyarakat perikanan di Provinsi Papua.

“Kita harus menyatukan pikiran untuk sesuatu yang mestinya menjadi bagian penting bagi kehidupan yaitu sektor kelautan dan perikanan di Papua,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui bersama banyak regulasi yang tumpang tindih sehingga tidak menguntungkan Pemerintah Provinsi Papua dalam pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Untuk itu, perlu Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur sumber daya kelautan dan perikanan yang tentunya harus berpihak pada masayarakat nelayan, pengolah dan pemudidaya ikan di Papua.

Diakuinya, melalui kerja keras infrastruktur perikanan sudah terbangun dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perikanan dalam mengembangkan usahanya.

Dimana, dalam lima tahun terakhir infrastruktur perikanan yang telah selesai di bangunan itu antara lain, Balai Benih Ikan Senteral (BBIS) Berap Di Jayapura.

Balai ini diharapkan dapat meningkatkan produksi budidaya perikanan dan menjadi sentra pengembangan budidaya airtawar untuk melayani benih  dan induk unit perbenihan rakyat di daerah pegunungan dan pedalaman.

Kemudian, Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Bosnik Biak Numfor, Balai ini diharapkan dapat menjadi sentra pengembangan produk perikanan  melalui rekayasa teknologi budidaya perikanan pantai di Papua.

Pelabuhan perikanan Merauke, pelabuhan ini diharapkan menjadi sentra pengembangan ekonomi usaha perikanan tangkap di wilayah adat Anim’Ha sehingga tidak ada lagi hasil laut kita yang di tangkap oleh kapal-kapal besar di wilayah pengelolaan perikanan 718 yang tidak
melakukan chek pointatau bongkar di pelabuhan perikanan.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pumako di Timika, pelabuhan ini juga diharapkan menjadi sentra pengembangan ekonomi usaha perikanan tangkap di wilayah adat meepago sehingga kebutuhan protein ikan diwilayah pegunungan selatan bisa terpenuhi.

Untuk itu, sejalan dengan thema pada kegiatan ini “Pembagunan Kelautan dan Perikanan Papua tahun 2019–2023 berbasis potensi lima wilayah adat. Maka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan pembangunan,” pungkasnya. (lam/rm)

Tinggalkan Balasan