Semangat Freeport Meredup, Apakah karena Divestasi 51%?

PT Freeport Indonesia

Manajemen PT Freeport Indonesia berencana akan menutup operasional tambang emas terbuka di Grasberg pada tahun 2019 nanti. Hal tersebut akhirnya berdampak pada penurunan produksi PT Freeport pada tahun 2019. Efek dominonya juga, akan berkurang secara drastis dukungan dana yang diketahui cukup bombastis itu dari PT Freeport yang salah satunya ke Kabupaten Mimika dan termasuk ke tujuh suku di Kabupaten ini.

Memang sudah cukup lama pihak PT Freeport mengaku bahwa aktivitas penambangan di tambang terbuka Grasberg itu akan selesai karena alasan cadangan di tambang itu sudah habis dan tidak lagi efisien. Sehingga perusahaan tambang milik Amerika Serikat itu kemudian berfokus untuk mengerjakan pengerukan potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di bawah tanah (under ground) tambang tersebut. Namun api semangat PT Freeport atas rencana itu saat ini seakan sudah meredup. Hal itu tersirat dari ungkapan EVP Sustainable Development PT Freeport Indonesia, Sony Prasetyo yang menyatakan, pihaknya saat ini belum siap mengeksploitasi SDA di under ground tambang tersebut, salah satu alasannya karena permasalahan ijin. Jika pun pemerintah Indonesia mengijinkan, Dia mengaku, SDA di under ground tersebut hasilnya belum maksimal sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkannya.

Padahal beberapa waktu yang lalu, SVP Geo Engineering PT Freeport Indonesia, Wahyu Sunyoto pernah menyampaikan, setelah tambang terbuka Gresberg selesai, pihaknya akan melanjutkan menambang objek ore (mineral mentah) di under ground tambang itu, yang notabene di dalamnya masih tersisa cadangan hingga tahun 2054, ditambah dengan ditemukannya cadangan baru  di Blok Wabu (viva.co.id, 20/3/2017). Pertanyaannya, mengapa sampai semangat PT Freeport saat ini memudar? Apakah ada kaitannya dengan divestasi 51% yang rencananya rampung pada bulan Juni 2018 mendatang? Entahlah!

Sepertinya karena Divestasi saham 51% yang akan dimiliki pemerintah Indonesia dari pihak PT Freeport dalam waktu dekat ini, menyisakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah Indonesia. Ada kemungkinan indikasi bahwa PT Freeport akhirnya akan menyerahkan pengerjaan di under ground tersebut kepada pemerintah Indonesia. Bisa dibayangkan berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk pengerjaan itu. Semoga juga tidak ada celah bagi terjadinya praktik korupsi dalam proyek tersebut. Dalam hal ini, diharapkan pihak PT Freeport tidak sepenuhnya lepas tangan. 

Bantuan yang nantinya diberikan PT Freeport akan sangat terpuji dan menimbulkan tambahan simpati masyarakat. Apalagi memang tidak bisa dipungkiri, sumbangsih PT Freeport melalui bantuan dananya kepada masyarakat Papua selama ini, khususnya kepada masyarakat tujuh suku di Mimika, sudah sangat bermanfaat bagi perkembangan berbagai sektor.

Di samping itu, sepertinya masyarakat Papua, termasuk Kabupaten Mimika dan masyarakat tujuh suku di dalamnya, sudah saatnya mulai berpikir untuk mandiri. Sepertinya sumber pendapatan terbesar yang selama ini diterima dari PT Freeport akan berkurang, menipis dan mungkin bahkan tidak ada lagi. Karena memang segala sesuatu akan berakhir masanya. Jika suatu saat fakta itu memang terjadi, tidak harus disikapi secara emosional dan mewujud pada demonstrasi tanpa makna dan dasar yang disertai dengan tindakan anarkis. Fakta itu harus dipandang sebagai cara Tuhan yang mengeluarkan masyarakat Papua dari zona nyaman selama ini. Karena orang-orang mengenal Tanah Papua sebagai tanah milik Tuhan. Sehingga, jika fakta itu terjadi, mungkin itu adalah salah satu cara Tuhan untuk membuat orang Papua menjadi tuan atas tanahnya sendiri. Orang-orang Papua harus bisa berkreasi dan berusaha mengembangkan dan mengelola berbagai kekayaan sumber daya yang terkandung di tanahnya sendiri.

Pastinya hal itu hanya bisa dilakukan melalui proses pendidikan. Orang-orang Papua harus berani berkomitmen untuk menghindar dari budaya pendidikan yang asal lulus tanpa mengikuti proses pendidikan yang benar, alias pendidikan instan. Sudah saatnya juga berhenti dari kebiasaan berperang yang hanya memakan korban tak bersalah dan menyisakan kebanggaan semu serta akhirnya menutup berbagai kesempatan untuk menciptakan masa depan cerah di tanah Papua, khususnya di Mimika, di tanah Amungsa yang kita cintai ini.

Selain itu, lembaga yang saat ini diberi kewenangan untuk menerima dan mengelola dana yang berasal dari PT Freeport untuk orang-orang Papua, agar bisa memfungsikannya secara maksimal. Harus dijauhkan dari praktik menghambur-hamburkan uang tersebut untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, apalagi untuk mengisi kantong pihak-pihak tertentu yang bertujuan hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dan tidak melihat masa depan tanah Papua.

Sehingga akhirnya akan berwujud penyesalan di kemudian hari. Dana tersebut harus benar-benar digunakan secara tepat bagi pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam di tanah Papua. Salam! (Jimmy Rungkat)

Tinggalkan Balasan