Menakar Peluang Jenderal Gatot dan Menanti Munculnya Poros Baru

Joko widodo, Gatot Nurmantyo dan Prabowo Subianto. (Foto : anulir.com)

Ditengah perseteruan elektabilitas Joko Widodo dan Prabowo Subianto di mata lembaga survey, terselip ‘celah politik’ sekitar 41 persen rakyat menginginkan Calon Presiden baru, peluang besar bagi hadirnya The Rising Star. Pertanyaannya partai politik kita punya nyali tidak untuk memperjuangkan aspirasi tersebut, atau lebih memilih cari aman saja menebeng dua kubu yang ada dan ikut berkontribusi memperbesar jurang perpecahan di antara anak bangsa

Oleh : Nugroho / Walhamri Wahid

“dong’ (mereka-Red) dua saja terus, tra’ ada yang lain kah ?

Celetukan seperti itu acap kali terdengar di warung – warung kopi, ataupun di kafe – kafe ketika hampir semua stasiun televisi nasional berlomba – lomba memamerkan figure dan naik turunnya elektabilitas dua nama Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Di banyak diskusi social media persatuan anak bangsa juga terpecah oleh loyalis dan fanatisme pendukung kedua kubu yang merasa jagoan mereka yang paling layak, paling hebat, jadi saling serang, saling hujat, saling bela bahkan menjurus kepada perpecahan bangsa.

Di tengah kejenuhan sajian politik dua kotak tersebut terbersit kerinduan rakyat akan munculnya poros baru dan figure baru yang tidak terafiliasi kepada dua kekuatan yang ada saat ini dan di harapkan bisa menjadi poros tengah guna merajut kembali rajutan kebhinekaan NKRI yang mulai merenggang.

Hasil Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dilaksanakan Februari 2018 lalu menyatakan 41,20 % responden menginginkan calon presiden baru selain petahana, meski dari beberapa nama yang di sodorkan ke publik, elektabilitasnya masih di bawah Joko Widodo.

Tetapi ‘ceruk pasar’ 41,20% adalah jumlah yang potensial untuk munculnya figure baru, apalagi dengan tingkat elektabilitas seorang petahana yang masih di bawah 50% tentu sebuah hal yang mengkhawatirkan, belum lagi kian merosotnya rival utama Joko Widodo, Prabowo Subianto yang elektabilitasnya juga kian tergerus meski telah mendeklarasikan diri maju sebagai Capres pada Pilpres 2019 di usung Gerindra dan PKS.

Peluang ini tentunya harus di tangkap dan di jabarkan partai politik yang juga dihantui penurunan elektoralnya, mengingat Pemilu 2019  menggandengkan memilih partai politik berdasarkan ‘siapa yang di usung jadi Capres”, sehingga ketergantungan perolehan suara partai politik atas figure Capresnya juga sangat tinggi.

Berdasarkan komposisi perolehan kursi partai politik di DPR RI saat ini, memungkinkan terbentuknya tiga koalisi, meski pada kenyataannya baru dua poros yang sudah mendeklarasikan diri siapa jagoannya, tetapi kemungkinan terbentuknya poros baru bisa saja terjadi, apabila ‘jualan Cawapres” partai kelas tengah di tolak oleh dua koalisi yang sudah ada saat ini.

Melihat jumlah kursi partai politik di DPR RI saat ini, setidaknya sudah terbentuk koalisi PDI P dan rekan-rekannya, diantaranya PDIP (109 kursi), Golkar (91 kursi), PPP (39 kursi), Nasdem (35 kursi), Hanura (16 kursi), dengan total 290 kursi (51,8%) sepakat untuk mengusung Joko Widodo sebagai capres pada Pilpres 2019, dan hampir semua partai politik dimaksud selain PDI P tentunya berharap kader mereka di pinang jadi Cawapres oleh Joko Widodo, Meski jauh – jauh hari 4 partai politik dimaksud telah menyatakan dukungannya terhadap Joko Widodo, tetapi tidak menutup kemungkinan bila Joko Widodo salah dalam memilih pendampingnya, bisa saja akan terjadi perubahan dukungan sebelum injury time, namanya juga partai politik, tentu mencari mana yang lebih menguntungkan mereka.

Koalisi kedua adalah Gerindra (73 kursi) dan PKS (40 kursi) dengan total 113 kursi (20,2%) juga telah memastikan mengusung Capres Prabowo Subianto, bahkan PKS telah gencar mengkampanyekan 9 kader potensialnya yang layak di sandingkan dengan Prabowo Subianto.

Masih tersisa partai Demokrat (61 kursi), PAN (49 kursi) dan PKB (47 kursi) dengan total kursi 157 kursi (28%) dari jumlah kursi di DPR, yang hingga kini masih sibuk berjualan kader masing – masing untuk di lirik sebagai Cawapres, baik untuk di pinang Joko Widodo maupun oleh Prabowo Subianto, karena ketiga partai politik ini nampaknya juga sadar diri bahwa ‘jualan’ mereka spesifikasinya masih layak sebagai ‘02’, dan belum saatnya di orbitkan jadi ‘01’.

Dari ketiga partai politik ini, Demokrat, PAN dan PKB, jelas – jelas Partai Demokrat berpeluang besar jadi motor utama untuk terbentuknya poros baru, dengan platform nasionalis – religious, persoalannya adalah siapa yang akan di usung sebagai Capres-nya, mengingat dari tiga nama dari masing – masing partai politik tersebut yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar (PKB) dan Zulkifli Hasan (PAN) dari beberapa hasil survey kansnya lebih besar sebagai Cawapres, dan masing – masing partai nampaknya juga belum ‘pede’ untuk mengkampanyekan jagoannya sebagai Capres.

Aksi ‘cium tangan’ Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam acara buka bersama di kediaman Chairul Tanjung, Sabtu (3/6/2018) memicu spekulasi mengendornya kubu Demokrat untuk ‘menyimpan’ figure AHY untuk di gembleng satu periode lagi sebelum di orbitkan, dan nama Jenderal Gatot Nurmantyo akan di gadang – gadang sebagai Capres dan lahirnya poros baru, nasionalis – religious, Demokrat, PKB dan PAN. Tentu posisi Muhaimin Iskandar (Cak Imim) untuk maju sebagai Cawapres akan semkin besar, ketimbang harap – harap cemas di pinang Joko Widodo.

Meski masih berupa pendapat pribadi kader, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin menjelaskan bahwa pendapat-pendapat itu nantinya akan diputuskan dalam rapat majelis tinggi, khususnya terkait dengan pencalonan Gatot nanti.

“Kemungkinan masih terbuka. Pastilah pada saat yang tepat itu Majelis Tinggi akan bersidang di bawah pimpinan Ketua Majelis Tinggi, yaitu Pak SBY dan semua hal-hal strategis yang berkaitan dengan Pilpres itu akan diputuskan di Majelis Tinggi,” kata Amir kepada wartawan, Selasa (5/6), dikutip dari msn.com.

Dalam lansiran msn.com, menurut Amir Syamsuddin, sikap Gatot yang dekat dengan Ketua Umum mereka, menunjukkan pengakuan kerendahan hati yang dimiliki seorang Gatot.

“Dia itu kan mengawali karier, walaupun belum panglima tapi di bawah pada saat presiden SBY dia ditunjuk KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat). Saya kira itu apa yang diperlihatkan Pak Gatot, kerendahan hati,” ujarnya.

Terkait hal ini, Gatot pun sudah angkat bicara. Gatot mengatakan, sebagai prajurit, wajar dia mencium tangan Presiden ke-6 RI tersebut yang sudah dianggap seperti orang tua sendiri.

“Saya ini prajurit, lahir dari keluarga prajurit, dan kini saya pensiun setelah melengkapi bakti saya pada negara. Orang yang saya cium tangannya ini sudah seperti orang tua saya,” ucap Gatot melalui Instagram @nurmantyo_gatot, Minggu (3/6), dikutip dari msn.com.

Gatot secara terbuka menilai SBY sudah banyak memberikan banyak kesempatan kepadanya selama mengabdi di TNI. Di antara yang paling sering dibicarakan Gatot, adalah jasa SBY yang mengangkatnya menjadi KSAD.

Posisi Partai Demokrat untuk menjadi motor terbentuknya poros baru juga dikemukakan Toto Izul Fatah, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, dalam lansiran Republika.co.id, Jumat (20/4/2018) lalu, menurutnya peluang Jenderal Gatot Nurmantyo ada di Partai Demokrat.

“Pencapresan Gatot tinggal persoalan partainya. Ada PAN, PKB, dan Demokrat. Kunci utamanya ada di Demokrat. Memang Demokrat punya AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), tapi rasanya Demokrat tidak terlalu berambisi besar mendorong AHY jadi capres. Paling mungkin dia jadi wapres,” kata dia, Jumat (20/4), dikutip dari Republika.co.id.

Menurtu Toto Demokrat saat ini lagi bergelut dengan persoalan menurunnya elektabilitas Partai Demokrat yang mulai tertinggal oleh Gerindra maupun Golkar, sehingga dalam kondisi demikian dengan mengusung Capres alternative, peluang Partai Demokrat maupun PKB dan PAN mendongkrak elektabilitas partai masing – masing juga terbuka lebar, sebagaimana hasil survey LSI Denny JA.

Nama Gatot Nurmantyo berdasarkan hasil survey LSI Denny JA sebagaimana dilansir Kompas.com, 8 Mei 2018, dimata public belum terasosiasi kuat dengan partai manapun, sehingga ketika di lakukan serangkaian pertanyaan dengan mengkaitkan nama Gatot terhadap Demokrat, PKB, dan Gerindra ternyata mampu mendongkrak elektabilitas partai di maksud.

“Belum ada partai yang terasosiasi kuat dengan Gatot Nurmantyo. Padahal kita tahu ketika Capres kuat terasosiasi dengan partai, itu akan menaikkan elektabilitas,” sambung dia, dikutip dari Kompas.com, (8/5/2018).

Berdasarkan survei LSI Denny JA juga, terlihat adanya dampak bila beberapa partai mencalonkan Gatot Nurmantyo sebagai Capres 2019. Sebanyak 16,5 persen responden memilih Demokrat bila mencalonkan Gatot Nurmantyo sebagai Capres, padahal, elektabilitas partai berlambang bintang mercy itu hanya 5,8 persen sebelumnya.

Begitu pula dengan PKB, sebanyak 15,8 persen responden memilih PKB bila mencalonkan Gatot Nurmantyo, padahal, sebelumnya hanya 6,2. persen.

Denny JA juga menunjukkan, 19,8 persen responden memilih Gerindra bila mencalonkan Gatot Nurmantyo, naik dari sebelumnya 14,7 persen.

“Tidak hanya pendukung Gatot (yang akan dukung Gerindra) tetapi juga pendukung Prabowo. Sehingga ada dua penggabungan kekuatan,” kata Toto Ardian menjelaskan Survei LSI Denny JA dilakukan dengan wawancara tatap muka 1.200 responden menggunakan kuesioner pada 28 April – 5 Mei 2018. Metode pengambilan sampel yakni multistage random sampling. Sementara itu, margin of error plus minus 2,9 persen, dikutip dari Republika.co.id.

Meski belum tembus 10 persen, elektabilitas Gatot Nurmantyo punya potensi untuk menjadi magnet pilihan publik saat posisi Jokowi belum cukup aman karena tidak bisa segera merespons titik-titik lemahnya ke depan. Tiga isu yang menjadi kelemahan Jokowi adalah ekonomi, SARA, dan buruh migran.

“Dan ini punya potensi merontokkan Jokowi jika dia lengah,” ucapnya lagi.

Toto mengungkapkan, Gatot tidak boleh dianggap enteng. Walaupun elektabilitasnya masih rendah, bukan berarti dia tidak akan berhasil menjadi pesaing Jokowi. Gatot, menurut dia, hanya belum mampu memenuhi hukum besi, yakni pengenalan dan kesukaan.

“Wajar masih seperti itu elektabilitasnya. Jika mampu meningkatkan pengenalan, misalnya, apalagi kalau sampai berbanding lurus pengenalan dan kesukaannya, 41 persen yang ingin pemimpin baru bukan mustahil larinya ke Gatot. Kalau cerdas mendesain programnya dan mem-branding personal figure-nya ke depan,” ucap Totot lagi.

Nama dan popularitas Gatot Nurmantyo mulai meroket sejak menjabat sebagai Panglima TNI, dan ketika usai memasuki masa pensiun dan hingga kini baru satu ‘mesin politik’nya yang berbasis relawan yang mengkampanyekan Gatot Nurmantyo sebagai Capres, meski tidak berafiliasi ke salah satu partai manapun.

Seperti dilansir viva.co.id, Gatot dideklarasikan oleh jaringan relawan sebagai bakal calon presiden alternative oleh Presidium Nasional Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) di Restaurant Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018) lalu, tetapi belum jelas orientasi relawan yang mengusung Gatot ketika itu apakah akan merapat ke koalisi Joko Widodo atau Prabowo Subianto.

“Sekarang dinamika politik sedang berlangsung. Apa yang kami jalani hari ini hanya menghimpun semangat para relawan saja”, kata Dondi Rivaldi, deklarator jaringan relawan GNR di restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018), dikutip dari viva.co.id

Sebelumnya, relawan yang tergabung dalam Gatot Nurmantyo untuk Rakyat (GNR) mendeklarasikan Gatot untuk maju dalam Pilpres 2019 untuk menjadi Presiden. Gatot dianggap andal menjaga keutuhan NKRI.

Skenario poros ketiga Pilpres 2019 juga mendapat respon dari kubu PKB, dalam lansiran detik.com, Sabtu (31/3/2018) lalu, Lukman Edy, selaku Ketua DPP PKB mengusulkan Demokrat mengusung Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Capres.

“Warning kepada Jokowi yakni munculnya poros baru, kalau misalnya Jokowi tetap menggandeng nasionalis sekuler sebagai wakilnya, kemudian Pak Prabowo menggandeng wakil yang salah, kemudian Demokrat mengusung Gatot dan menggandeng wakilnya nasionalis religius,” ujar Ketua DPP PKB Lukman Edy dalam diskusi ‘Menakar Peluang Jokowi Dua Periode’ di Resto Padzzi KKO 101 Pondok Ulam, Jl Raya Cilandak KKO 101, Jakarta Selatan, Jumat (30/3/2018), di kutip dari detik.com.

Menurutnya, Gatot merupakan mantan ajudan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehingga memiliki komunikasi yang baik. Ia mengatakan dengan mengusung Gatot, maka SBY tidak dapat mengusung putranya, yaitu Ketua Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono.

“Kenapa Gatot? Sebenarnya sederhana, Gatot mantan ajudannya SBY, komunikasi bagus. Tentu Pak SBY harus puasa dulu lima tahun kepada putranya dorong Pak Gatot sebagai capres,” kata Lukman.

Lukman menuturkan AHY belum dapat diusungkan menjadi calon presiden. Hal ini dikarenakan AHY dinilai belum memenuhi kriteria sebagai presiden.

“Kenapa bukan AHY meski elektabilitasnya tinggi? Pertama Pak AHY belum dewasa, dia harus latihan dulu sebagai negarawan, calon presiden harus negarawan. Kedua logistiknya masih logistik bapak, masih dari kantong bapak. Ketiga jejaring juga jejaring bapak, tidak bisa, harus jejaring sendiri sehingga kemudian bisa dipercaya untuk jadi presiden, kalau wapres okelah,” tutur Lukman.

Nantinya bila Demokrat mengusung Gatot dan mendapatkan wakil yang religius, maka akan terjadi persaingan ketat dalam Pilpres 2019.

“Nah oleh sebab itu bila poros ketiga jadi dengan usung Gatot sebagai capres dan wakilnya nasionalis religius akan menjadi persaingan ketat, sehingg kita tidak bisa menghitung siapa the next presiden,” ujar Lukman.

Tentu publik masih berharap dan menunggu, akankah partai politik kita masih bermental ‘cemen’ dan tidak berani melakukan eksplorasi politik untuk menyerap kerinduan rakyat yang ada, ataukah akan terbentuk koalisi baru yang bisa menjadi kubu tengah dan mempersatukan dua kekuatan politik yang kian mengerucut dan menggerogoti persatuan anak bangsa. (***)

Penulis            : Nugroho
Editor             : Walhamri Wahid

The post Menakar Peluang Jenderal Gatot dan Menanti Munculnya Poros Baru appeared first on .

Tinggalkan Balasan