Dua Kali Batalkan SK Penetapan, KPUD Paniai Nyatakan SK 31 Final, Paniai Calon Tunggal !

Ketua KPUD Paniai Yulius Gobai (kanan), dan Zebulan Gobai, Divisi Hukum KPUD Panai (kiri). (Foto : Titie / Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA– Keputusan KPUD Paniai yang membatalkan pasangan Hengky Kayame – Yeheskiel Tenouye sebagai perserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Paniai,  menurut KPUD adalah keputusan final KPUD melalui pleno penetapan yang dilakukan pada 7 Juli lalu.

KPUD Paniai harus men-TMS-kan pasangan nomor  urut 1 tersebut, lantaran terkait dengan persoalan hutang-piutang terhadap calon Bupati, Hengky Kayame yang juga petahana tersebut dinyatakan pailit.

“Pasangan Hengky Kayame – Yeheskiel Tenouye gugur dengan sendirinya pasca dikeluarkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar karena dinyatakan pailit karena yang bersangkutan dililit hutang,” kata Divisi Hukum, anggota KPUD Paniai, Zebulan Gobay kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (9/6/2018) malam.

Lebih detail untuk persoalan Hengky Kayame kata, Zebulan, KPUD Paniai sudah melakukan pengecekan di Pengadilan Niaga Makassar  terkait status tersebut, dimana tertanggal 26 Maret 2018 melalui keputusan pengadilan yang bersangkutan dinyatakan pailit, walaupun sebelumnya oleh pihak Pengadilan sudah memberikan waktu selama 45 hari  kepada yang bersangkutan,

“Sebenarnya sudah diberikan tenggang waktu melalui putusan sela selama 45 hari oleh pengadilan agar yang bersangkutan dapat menyelesaikan semua beban hutang, hingga akhirnya keluar putusan pailit,” jelasnya.

Meski demikian, katanya, secara administrasi KPUD Paniai juga sudah melakukan komunikasi baik dengan pihak pengadilan maupun pasangan calon, hanya saja hingga waktu pleno dilakukan tidak ada respon dari pasangan calon.

Mirisnya, pasca pleno penetapan KPUD Paniai malah mendapat berkas pelunasan hutang antara pihak Kurator dengan Hengky Kayame dari KPU Provinsi Papua.

“Tanggal 7 dilakukan pleno, besoknya KPU Papua menyerahkan bukti pembayaran hutang piutang  kepada KPUD Paniai”, katanya menegaskan bahwa berkas tersebut tidak dapat membatalkan SK KPU Nomor 31 Tahun 2018 yang merupakan SK Penetapan Pasangan Calon perseta Pilkada Kabupaten Paniai menggantikan SK Nomor 29 tahun 2018.

Terkait dengan bukti pembayaran hutang piutang yang sudah dilakukan oleh Hengky Kayame pada 26 Mei yang dipublikasikan di media, menurutnya itu bukanlah keputusan incrah yang harus dijadikan dasar oleh KPUD Paniai. Sebab, yang menjadi acuan dari KPUD Paniai adalah putusan Pengadilan Niaga.

“Sehingga jika Pengadilan menyatakan pailit maka pengadilan juga yang memutuskan tidak pailit, bukan surat dari kurator, haruslah ada putusan pengadilan”, katanya lagi.

Lebih lanjut dikatakan, keputusan KPUD Paniai Nomor 30 Tahun 2018 tentang pembatalan dua pasangan calon Pilkada Kabupaten Paniai  dan SK Nomor 31 Tahun 2018 tentang penetapan satu pasang calon Peserta Pilkada Kabupaten Paniai tanggal 7 Juli 2018 bersifat final.

Dan untuk selanjutnya pelaksanaan Pilkada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai hanya diikuti pasangan  nomor urut 3, Meki Nawipa – Oktovianus Gobai.

Terkait itu pula, KPUD Paniai menegaskan bahwa kedepannya untuk upaya hukum terkait sengketa Pilkada juga sudah di tutup, namun demikian KPUD Paniai tetap mempersilahkan pasangan yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur lainnya.

“KPU berharap pasangan calon yang tidak diakomodir dalam pelaksanaan Pilkada untuk lebih legowo, apalagi melihat batas waktu tahapan yang semakin dekat,” katanya sembari menambahkan  akan konsentrasi pada tahapan selanjutnya dan berharap pelaksanaan pencoblosan tidak mengalami perubahan.

Soal keamanan, katanya, KPUD Paniai juga berkomunikasi intens dengan aparat terkait, sehingga segala kinerja KPUD untuk menyelesaikan tahapan sisa Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dapat berjalan baik dan tepat waktu.

Untuk diketahui, sepanjang tahapan Pilkada Kabupaten Paniai, KPUD Paniai sudah dua kali melakukan pembatalan dan penetapan pasangan calon.

Keputusan KPUD Paniai nomor 25 tahun 2018 tentang penetapan lima pasangan calon perserta Pilkada Kabupaten Paniai  dibatalkan dengan SK Nomor 28 tahun 2018, lantaran adanya surat rekomendasi Panwaslu terkait tiga pasangan calon dari jalur perseorangan.

“SK KPUD Paniai Nomor 25 atas putusan Panwas 001, dimana putusan itu memerintahkan KPUD Paniai membatalkan tiga pasangan calon, dimana sebelumnya KPU menetapkan lima pasangan calon, yang selanjutnya pasangan nomor urut 1 mengajukan gugatan terhadap tiga pasangan calon kepada Panwas,” kata Gobay.

Selanjutnya  dengan dikeluarkannya SK 28 tentang pembatalan lima pasangan calon dan SK 29 Tentang penetapan dua pasangan calon berujung pada gugatan oleh tiga pasangan calon perseorangan masing-masing pasangan nomor urut 2 Naftali Yogi – Mathen Mote, Pasangan Nomor Urut 4,  Yunus Gobai – Markus Boma dan Pasangan Nomor urut 5,  Yehuda Gobay dan Yan Gobai ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-TUN)  Makassar hingga ke Mahkamah Agung, dimana gugatan tiga pasangan calon ini ditolak atau tidak diterima dengan pertimbangan hakim lantaran kesalahan prosedur dan gugatan tersebut juga sudah melewati batas waktu pengajuan gugatan baik dari MA maupun PT-TUN Makassar.

Terkait pleno KPUD Kabupaten Paniai yang membatalkan dirinya sebagai salah satu pasangan calon di Pilkada Kabupaten Paniai 2018, Hengky Kayame hingga berita ini di naikkan enggan memberikan tanggapan atau komentar. (***)

Reporter      : Titie
Editor           : Walhamri Wahid

The post Dua Kali Batalkan SK Penetapan, KPUD Paniai Nyatakan SK 31 Final, Paniai Calon Tunggal ! appeared first on .

Tinggalkan Balasan