Akankah Jeni Ohestin Usmani Jadi Terdakwa?

Karikatur Salam Papua- Bams.

KAGET sembari harap-harap cemas ketika membaca Headline (HL) berita Salam Papua hari ini terkait adanya temuan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Insentif Guru Honorer di Kabupaten Mimika tahun 2017 setelah dilakukan gelar perkara oleh pihak Reskrim Polres Mimika.

Kaget, karena isu ini kembali mencuat dan langsung diberitakan adanya temuan dugaan penyimpangan, setelah beberapa bulan terakhir ini sempat menghilang diterpa isu Pilkada. Harap-harap cemas, karena fakta ini akan mengungkap, siapa yang salah? Kadisdik Mimika, Jeni Usmany, yang selama ini selalu berdiri pada prinsip “berpegang pada aturan”, ataukah para guru honorer di Kabupaten Mimika?

Namun kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum tahap penyidikan oleh tim dari unit tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Mimika, yang membuat bahasa “temuan dugaan penyimpangan Dana Insentif Guru Honorer Mimika tahun 2017” sesungguhnya belum bermakna apa-apa.

Sebab, tahap penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 dalam KUHAP berarti serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang. Sedangkan tahap penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP berarti serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkannya.

Jadi, tahap penyelidikan penekanannya pada tindakan untuk mencari dan menemukan, apakah suatu peristiwa yang dilaporkan kepada pihak kepolisian tersebut bisa dianggap dan diduga sebagai tindak pidana atau tidak? Sedangkan tahap penyidikan titik berat penekanannya pada tindakan mencari dan menemukan bukti permulaan yang cukup, untuk menyatakan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan pelakunya.

Dalam hal ini, semua pihak yang terkait untuk tetap menunjukkan sikap yang terpuji di hadapan masyarakat. Bagi pihak yang melapor, agar tetap tenang mengikuti proses hukum yang sedang berjalan dan tidak melakukan tindakan intervensi apapun terhadap pihak kepolisian yang sedang menangani kasus ini.

Bagi pihak yang dimintai keterangan oleh penyelidik atau penyidik, agar bersikap transparan dan harus menyampaikan fakta secara terang benderang kepada pihak kepolisian. Serta tidak perlu takut, karena sampai kapanpun “kebenaran” itu pasti tidak dapat dimanipulasi. Kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebenaran itu akan dibela oleh dirinya sendiri.

Bagi pihak kepolisian yang menangani kasus ini, diharapkan dapat melaksanakan tugasnya sebaik mungkin tanpa dipengaruhi oleh intervensi apapun dan pihak manapun. Termasuk oleh iming-iming “uang sogok” yang bisa menghancurkan tatanan hukum di Indonesia. Jangan sampai mengotori korps kepolisian hanya dengan keuntungan yang didapat dengan cara yang tidak halal.

Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP I Gusti Agung Ananta Pratama memang mengaku belum mengetahui “pihak terlapor” dalam kasus ini. Namun selama ini yang selalu didengungkan di publik terkait kasus ini adalah Kadisdik Mimika, Jeni Ohestin Usmani, dan mungkin termasuk jajarannya. Untuk itu, apakah Kadisdik Mimika akan ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya menjadi terdakwa kasus tindak pidana korupsi dana insentif guru honorer Mimika tahun 2017? Kita tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Proses hukum yang akuntabel dan transparan yang akan menjawab dan membuktikannya. Kita lihat saja nanti. Salam! (Jiru)

Tinggalkan Balasan