Merajut Keharmonisan Polisi dan Insan Pers di Mimika

Kombes Pol Raden Argo Yuwono turut menyempatkan diri merangkul seluruh insan media yang tiap hari bergelut dengan waktu dan narasumber dalam menyajikan berita yang berbobot-foto pm.com.

SELAKU insan pers, saya mengucapkan selamat HUT Bhayangkara ke-72 bagi Polri pada 1 Juli 2018 lalu. Saya memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Polisi, khususnya di Kabupaten Mimika, yang sudah melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin dalam mengayomi dan melindungi masyarakat dalam menjaga Kamtibmas serta selalu mengedepankan supremasi hukum di Indonesia secara adil dan transparan dalam menangani berbagai tindak kejahatan.

Namun terkait keharmonisan Polisi dan Pers di Indonesia, sepertinya masih perlu lebih ditingkatkan seiring dengan berbagai catatan perselisihan yang tajam antara person Polisi dengan insan pers. Apalagi dengan adanya kasus kekerasan aparat kepolisian terhadap wartawan di lapangan. Fakta tentang pemukulan beberapa aparat kepolisian terhadap insan pers Salam Papua di Timika pada tahun lalu menambah catatan kasus kekerasan ini. Semoga hal ini tidak terjadi lagi di Indonesia, khususnya di Mimika.

Saya sangat berharap pada kemeriahan HUT Bhayangkara ke-72 ini, Polisi menambah komitmen untuk merajut dan memperkuat keharmonisan aparat kepolisian dengan insan pers, begitupun sebaliknya.

Sesungguhnya dua bagian ini memiliki hubungan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) di dunia demokrasi Indonesia saat ini. Untuk itu, kedua belah pihak harus bisa selalu saling menjaga kepercayaan sambil tetap berdiri pada profesionalisme tupoksinya masing-masing di tengah-tengah masyarakat yang sudah melek medsos di dunia keterbukaan teknologi informasi saat ini.

Polisi dalam upaya membangun citra baiknya di hadapan masyarakat pastinya “menggunakan” pers untuk mempublikasi berbagai kegiatan dan sepak terjangnya dalam menjamin Kamtibmas serta memperjuangkan keadilan hukum di Indonesia. Termasuk juga hasil liputan insan pers bisa menjadi parameter kinerja kepolisian di tengah publik. Demikian sebaliknya, setiap insan pers “membutuhkan” Polisi untuk menjaga keamanannya dalam meliput dan memberitakan berbagai data serta informasi, apalagi jika data dan informasi yang sangat sensitif menyangkut pribadi seseorang.

Tapi yang harus selalu diingat bahwa kedua pihak dibatasi undang-undang dalam mengejawantah kebebasan tupoksinya tersebut di lapangan. Kedua-keduanya memiliki “senjata” yang cukup ampuh dan bisa saja menimbulkan korban jika disalahgunakan. Yang satu memiliki senjata api yang bisa menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan yang lain memiliki telefoto dan informasi yang bisa menghancurkan martabat seseorang.

Memang tidak dapat dipungkiri, keampuhan tupoksi masing-masing di masa demokrasi saat ini sangat berpeluang terjadinya keretakan dan perseteruan bahkan pertumpahan darah antar keduanya. Itulah yang menjadi landasan sehingga terbentuknya MoU antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara RI Nomor 01/DP/Mou/II/2012 dan 05/II/2012 tentang Koordinasi dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Kemerdekaan Pers yang sudah diperpanjang kemudian pada tahun 2017 dengan Nomor 2/DP/Mou/II/2017 dan B/15/II/2017.

Hal yang perlu selalu difokuskan dalam Mou tersebut, menurut saya, adalah yang termaktub dalam pasal 4 poin 2, yakni “Pihak Kedua (Polisi), apabila menerima pengaduan dugaan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom antara wartawan/media dengan masyarakat, akan mengarahkan yang berselisih/bersengketa dan/atau pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Pihak Kesatu (Dewan Pers) maupun perdata.”

Pasal itu menunjukkan maksud bahwa setiap perkara terkait liputan dari insan pers harus melalui prosedur secara bertahap dan bukan langsung “mengkandangkan” insan pers tersebut di kantor Polisi dan atau dengan langkah mempidanakannya, bahkan mungkin disertai dengan upaya anarkismeseperti halnya pemukulan dan atau mengeluarkan kata-kata kasar.

Akhirulkalam, sangat diharapkan masing-masing pihak menjaga independensi dan orisinalitas data serta informasi ke hadapan publik, khususnya di Mimika. Bagi insan pers di Mimika, diharap untuk tetap mengedepankan 4 asas kode etik jurnalistik, di mana salah satunya adalah asas moralitas yang di dalamnya dilarang keras menerima “uang” atau “barang” suap. Juga diharap agar berhati-hati dalam “memakan” setiap informasi supaya tidak terjebak dengan berita hoaks. Sedangkan bagi kepolisian di Mimika, diharap untuk tidak mengintervensi keakuratan liputan insan pers, baik dengan cara persuasif seperti pemberian uang atau dengan cara intimidasi berupa kata-kata ancaman dan sebagainya.

Semoga keharmonisan Polisi dan insan pers di Mimika tetap terjaga selamanya, di tanah Amungsa yang kita cintai ini. Salam! (Jiru)

Tinggalkan Balasan