Peradi Papua Dukung Eks Koruptor Dilarang Nyaleg di Pileg 2019

DR. Anton Raharusun, SH, MH, Ketua DPD Peradi Papua. (Foto : ist/Lingkar Papua)

LINGKARPAPUA.COM, JAYAPURA— Terkait dengan di sahkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2019, dimana salah satu pasalnya menutup ruang bagi mantan narapidana korupsi, eks narapidana narkoba, dan narapidana kejahatan seksual terhadap anak untuk maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang mendapat dukungan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) Provinsi Papua.

“Memang ada pro dan kontra terkait PKPU 20 itu, tapi paling tidak ini satu langkah maju dalam membangun demokrasi di Indonesia bebas dari korupsi, selama ini banyak eks koruptor masih bisa kembali masuk ke ranah kekuasaan, karena partai politik masih memberikan ruang buat mereka untuk kembali, jadi sebenarnya bisa dikatakan partai politiklah yang mencetak calon – calon pemimpin bermental rusak dan koruptif, jadi kita dukung bila pintu masuknya di tutup”, kata Dr. Anton Raharusun, SH, MH, Ketua Peradi DPD Papua kepada Lingkar Papua, Kamis (5/7/2018) malam.

Sebagaimana bunyi pasal 7 point 1 huruf h PKPU Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Larangan bagi eks koruptor ini merupakan usulan KPU yang sempat menjadi kontroversi saat dibahas di DPR, namun KPU maju terus hingga akhirnya meresmikan aturan ini dalam PKPU pada Sabtu, 30 Juni 2018 lalu.

Anton Raharusun berharap partai politik di Papua juga harus selektif dan memastikan tidak memasukkan nama eks koruptor dalam daftar Bacaleg yang akan mereka daftarkan dalam waktu dekat ini.

“selama ini terjadi kolonisasi partai atas demokrasi Indonesia, lantaran adanya orang-orang partai yang memiliki mentalitas korup, jadi kalau mau demokrasi kita lebih baik aturan yang di buat PKPU itu harus kita dukung, apalagi dalam iklim pemilihan langsung saat ini”, katanya lagi.

Ia berharap dengan adanya pembatasan bagi eks koruptor untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislative, secara tidak langsung juga menutup peluang bagi para koruptor untuk kembali duduk di eksekutif, karena selama ini lewat partai politik atau legislative para koruptor tersebut bisa kembali ke kursi kekuasaan.

“Jadi, kalau anggota legislatif saja sudah rusak, bagaimana dia mengawal dan melaksanakan amanat penderitaan rakyat, sementara dia sendiri adalah korup, ini kan model yang sekarang banyak kita lihat, karena di biarkan, akhirnya kita terbiasa bila anggota legislatif maupun kepala daerah itu korup, dan faktanya selama ini koruptor kalau bukan anggota dewan yah, kepala daerah yang banyak korupsi, jadi terkesan kita sudah tidak berdaya lagi untuk berantas korupsi, dengan adanya PKPU 20 ini bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah oknum pemburu kekuasaan yang bermental korupsi kembali ke kursi kekuasaan”, tegas Anton Raharusun berharap di Pileg 2019 mendatang DPRD dan DPRD di isi orang – orang bersih, cakap, professional dan berintegritas.

Bila aturan tersebut konsisten di laksanakan, Anton Raharusun meyakini akan ada perbaikan pada wajah demokrasi di Indonesia karena wakil rakyat terdiri dari orang – orang yang memiliki moralitas yang tinggi, berintegritas sehingga suatu saat Indonesia bisa bebas dari korupsi.

Anton Raharusun juga mengungkapkan bagaimana pola kong kalikong antara wakil rakyat di legislative yang sering kali beraroma koruptif, kolusi dan nepotisme dengan eksekutif karena berbagai kepentingan.

“sudah rahasia umum, adanya pengaturan dan bagi – bagi proyek bagi anggota dewan, termasuk produk hukum legislative pesanan yang lahir dari hasil negosiasi, kompromi politik, bahkan kolusi untuk menghasilkan keuntungan bagi pihak tertentu baik pengusaha, maupun pejabat eksekutif, praktek – praktek ini sudah jamak kita lihat”, kata Anton Raharusun menilai ini bisa menjadi salah satu resep untuk mengurangi korupsi di Indonesia.

Pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 – 17 Juli 2018.

PKPU tentang pencalonan anggota legislatif ini menjadi polemik karena salah satu aturan yang diinisiasi oleh KPU, mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, mendapatkan sejumlah penolakan dari berbagai pihak.

Penolakan dari pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu datang lantaran pengundangan PKPU tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Draf PKPU yang memuat soal larangan mantan koruptor ikut serta sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 ini, juga sempat mandek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan akhirnya dikembalikan kepada KPU. (***)

Reporter      : Titie
Editor           : Walhamri Wahid

The post Peradi Papua Dukung Eks Koruptor Dilarang Nyaleg di Pileg 2019 appeared first on .

Tinggalkan Balasan