Bendahara OPD Didesak Pertanggungjawabkan Dana TU Rp35 Miliar

Sekda Ausilius You saat memimpin apel pagi.

SAPA (TIMIKA) - Bendahara pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di desak untuk segera membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Tambahan Uang (TU). Pasalnya, hingga kini terdapat total Rp35 miliar dana TU di semua OPD yang belum dipertanggungjawabkan ke Bagian Keuangan.

“Semua bendahara itu harus tahu diri, karena itu bukan kalian punya uang. Itu uang Negara yang harus dipertanggungjawabkan segera setelah anggarannya sudah terpakai. Saya harap semua bendahara harus pertanggungjawabkan hal itu,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Ausilius You saat memimpin pelaksanaan apel pagi di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Senin (9/7).

Sekda Ausilius You juga mengatakan bahwa telah dirinya melakukan pengecekan di setiap OPD dan ditemukan beberapa bendahara belum memasukkan laporan partanggungjawaban khusus dana TU hingga melebihi 50 hari. Hal tersebut, diakuinya, sebagai bentuk kelalaian yang akan memperhambat dan menjadi persoalan ketika adanya pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kalau anggaran itu belum dicairkan dari keuangan, pasti semua bendahara mendesak orang-orang di keuangan. Tapi setelah anggaran itu di pakai, laporannya sangat sulit diminta. Itu tugas kalian sebagai bendahara untuk membuat surat pertanggungjawaban. Jangan hanya tahu pakai saja,” kata Sekda Ausilius You.

Jika semua bendahara OPD mempertahankan mentalitas lalai dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, tegas Sekda Ausilius You, masing-masing pimpinan OPD agar segera menggantikan bendahara yang bersangkutan dengan pegawai yang lain.

Terkait hal ini, Sekda juga berjanji akan gencar melakukan pengecekan terhadap semua laporan dari setiap bendahara. Hal ini untuk mengetahui secara pasti OPD mana yang sering terlambat membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, agar selanjutnya dapat diberikan sanksi.

“Semua pimpinan OPD tidak perlu pertahankan bendahara yang mentalnya seperti itu, ganti saja dengan yang lainnya. Karena saya yakin, masih banyak yang mau bekerja dengan penuh tanggungjawab. Saya akan cek ke semua OPD dan periksa semua laporan keuangan, dan saya harap hari ini (Kemarin-red) laporan TU itu harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marten Papi Malisa, juga mengakui sebagaian besar OPD belum melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana TU. Padahal, laporan tersebut sangat penting untuk dilaporkan, baik jika anggarannya habis terpakai ataupun yang sama sekali tidak terpakai.

“Sangat di sayangkan kalau semua OPD selalu lambat mempertanggungjawabkan TU. Kalau memang uangnya sudah tuntas di pakai ataupun belum terpakai, maka, apa susahnya membuatkan laporannya, kenapa harus mengendap di OPD masing-masing? Terus bagaimana kita di keuangan juga mau buatkan laporan penerapan APBD kita. Intinya kita harus saling mendukung,” kata Marten. (Acik)

Tinggalkan Balasan