Perda Pembayaran Denda Adat Ditetapkan Tahun 2017

Denny/ Cepos
Ketua DPRD Taufik Petrus Latuihamallo

WAMENA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayawijaya mengklaim telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang denda adat sejak Tahun 2017 lalu yang merupakan inisiatif dari DPRD, namun sampai saat ini belum diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya.
Ketua DPRD Jayawijaya, Taufik Petrus Latuihamallo mengakui, tahun lalu pihaknya telah menetapkan Perda pembayaran denda adat, namun penerapannya di lapangan masih terkendala dengan sosialisasi dan penyiapan perangkat lembaga -lembaga yang lainnya.
“Hanya lembaga adat yang disebutkan dalam Perda tersebut karena tidak semua masalah harus ditangani oleh kepolisian tetapi lembaga adat juga berperan, termasuk hakim adat,”ungkapnya.
Konstruksi ini, kata Taufik, sementara dirancang badan legislasi untuk bisa dilakukan sosialisasi, ada juga kendala lain tentu pada penganggarannya karena banyak yang akan terlibat. Dalam Perda tersebut hanya LMA yang dilibatkan sebagai lembaga adat yang akui oleh pemerintah.
“Memang ada rencana untuk melakukan studi banding ke Bali mengenai hal itu, namun kita harus melihat urgenitasnya, sehingga harus dilihat apakah praktek adat di sana sama dengan ada yang di sini, itu harus menjadi pertimbangan,”katanya.
Menurutnya, pemerintah juga tidak bisa mengadopsi budaya dari luar untuk harus diterapkan di Jayawijaya, dalam peraturan daerah itu sudah ditetapkan jika segala sesuatu yang terjadi di wilayah hukum adat Jayawijaya, harus diselesaikan dengan peraturan adat Jayawijaya.
“Jadi kalau ada masyarakat dari luar yang menjadi korban maka penyelesaiannya harus menggunakan peraturan adat Jayawijaya tentunya dengan menyandingkan hukum positif dan dilihat dari masalahnya,”jelasnya.(jo/tho)

Tinggalkan Balasan