Pilkada Jangan Merusak Kebersamaan Orang Paniai

Metro Merauke – Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR Gobai mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) Kabupaten Paniai, 25 Juli 2018 jangan sampai merusak kebersamaan orang Paniai.

Menurut legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan utusan wilayah adat Meepago di antaranya Paniai itu, tidak dipungkiri terjadi pro-kontra dalam tahapan pilkada. Ada pasangan calon (paslon) kecewa terhadap keputusan penyelenggara, ada yang merasa diuntungkan.

Gobai tidak mempermasalahkan berapa pun paslon yang akan mengikuti pilkada Paniai, selama tidak merusak kebersamaan dan kekerabatan di antara masyarakat Paniai.

“Di Paniai memang ada masyarakat yang rindu pembangunan, ada kelompok sakit hati kepada petahana, ada yang bertahan dengan sikapnya karena faktor keluarga,” kata John Gobai, Kamis (12/07).

“Ada yang mendukung keputusan KPU Paniai, ada yang mendukung keputusan terbaru KPU Papua. KPU Papua dan KPU RI mesti memanggil kedua kelompok ini dan memberikan penjelasan agar tak saling curiga,” ujarnya.

Ia juga menilai, kebijakan Polda Papua mengerahkan 1.000 personil mengamankan pelaksanaan pilkada di Paniai, terkesan berlebihan karena menciptakan pilkada damai dan aman tidak hanya dengan pengerahan personil secara besar-besaran.

Katanya, strategi lain dapat dilakukan. Salah satunya membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terakit di wilayah itu, termasuk paslon dan masyarakat.

” Lebih baik memberikan pemahaman kepada masyarakat dan semua pihak terkait di Paniai. Masyarakat Paniai pada umumnya paham aturan asalkan disampaikan secara transparan.”

KPU provinsi dan KPU RI diminta menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat Paniai dasar pelaksanaan pilkada, karena masih menuai pro-kontra.

Ada pihak yang beranggapan KPU Paniai yang mestinya melaksanakan pilkada. Namun KPU Papua juga bersikeras pada keputusannya. Hal ini yang perlu disampaikan kepada masyarakat.

“Mengapa ada keputusan baru, apa dasar komisioner KPU Paniai diberhentikan sementara, dan tugas mereka diambil alih KPU Papua. Apakah karena melanggaran aturan atau ada hal lain. Ini yang harus dijelaskan,” katanya. (Arjuna P/Redaksi)

Tinggalkan Balasan