Pengesahan APBD Cenderung Munculkan Dugaan Korupsi

Saleh Alhamid.(Foto-Salma)

SAPA (TIMIKA) – Ketua Komisi A DPRD Mimika, Saleh Alhamid mengungkapkan bahwa setiap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD)  cenderung memunculkan dugaan korupsi.

“Hampir di semua kabupaten, setiap disahkannya APBD dugaan korupsi mulai banyak. Dalam hal pelelangan ada hal tersirat dan tersurat. Itu sudah pasti karena sudah banyak kejadian. Pekerjaan yang tadinya Rp 1 miliar turun menjadi Rp 600 juta,” ujarnya ketika ditemui wartawan di Kantor DPRD Mimika, Kamis (13/9).

Untuk mewaspadai dan menangani adanya pengerukan dana APBD , Saleh meminta agar Kepolisian dan Kejaksaan cepat tanggap kasus tindak pidana korupsi itu sendiri. Semisal dari hasil monitoring DPRD mendapatkan temuan maka harus segera ditindaklanjuti.

“Apapun temuan DPRD, harus ditindaklanjuti. Kalau ada keseriusan ada kerugian dalam proyek, Kepolisian atau Kejaksaan harus merespon cepat tanpa menunggu laporan. Jangan hanya membuang bola saja,” ujarnya.

Ia meminta perlu dibentuk kerjasama DPRD, Kepolisian dan Kejaksaan. Pasalnya, DPRD hanya bisa menyelidiki tapi tidak bisa menyidik, dimana itu merupakan kewenangan dari Kejaksaan.

“Mari saling mengisi informasi terutama pihak kejaksaan, karena penyidik berhak memanggil,” ujarnya.

“Beberapa kali, kepolisian mengeluarkan pernyataan untuk membidik beberapa OPD yang diduga kuat merugikan negara. Contohnya, dugaan Monev Bappeda. Sudah sejauh mana? Segera ditetapkan tersangkanya. Polisi harus serius, jangan cuma menggertak. Saya tidak pernah mendegar ada kasus korupsi yang begitu muncul hilang dengan sendirinya,” katanya. (Salma)

Tinggalkan Balasan