Tidak Ada Bukti Belanja OPD Belum Buat Laporan TU

Lukas Luli Lasan.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) –  Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mimika hingga saat ini belum membuatkan laporan penggunaan dana Tambahan Uang (TU) tahun 2018 dan 2017  karena tidak memiliki bukti belanja.

 “Kami sudah lakukan  koordinasi ke setiap bendahara dan ternyata mereka kesulitan karena tidak ada bukti belanja, khusus dari anggaran TU yang harus dipertanggungjawabkan,” ungkap Sekeretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Lukas Luli Lasan SE. M.Acc,. saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Jumat (14/9).

Lukas mengatakan, beberapa waktu lalu terdata besaran TU yang belum dipertanggungjawabkan oleh seluruh OPD sebesar Rp 50 Miliar. Namun setelah dipilah, hanya ditemukan Rp 30 miliar, diantaranya merupakan  TU yang masa pelaporannya dibawah satu bulan usai disalurkan ke setiap OPD terkait.

Menurut dia, berdasarkan ketentuan, laporan TU harus dilimpahkan ke BPKAD setelah 30 hari (satu bulan) penyaluran. Jika tidak dilakukan hingga melewati waktu yang ditentukan, maka OPD terkait tidak mendapatkan TU untuk pengusulan selanjutnya.

Karena itu, ia menyarankan agar setiap OPD menggunakan uang persediaan (UP) terdahulu sebelum TU. Dalam artian,  UP dalam setiap harinya bisa dibelanjakan dan disertai dengan bukti dan selanjutnya ganti uang (GU) sehingga uangnya bisa terisi kembali.

Sebelumnya saat ditemui di Graha Eme Neme Yauware, tanggal 4 September lalu, Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Ausilius You meminta kepada seluruh pimpinan OPD agar segera mempertanggungjawabkan laporan penggunaan TU tersebut.

“Ini harus betul-betul di perhatikan, masih ada puluhan miliar dana TU yang belum  dipertanggungjawabkan. Coba bayangkan, sampai saat ini dana sebesar itu tidak dipertanggung jawabkan. Saya harap semua pimpinan OPD selesaikan persoalan ini,” kata You.

Pada kesempatan yang sama Kepala BPKAD Mimika, Mathen Tappi Mallisa, SE.M.Si  menjelaskan pertanggungjawaban  dana TU tersebut sangat bergantung pada masing-masing pimpinan OPD. Namun, ia tidak mengetahui secara pasti alasan dari masing-masing OPD sehingga laporan TU tersebut terlambat ataupun sama sekali tidak dibuat.

“Kita selalu berikan pemahaman supaya mereka tahu betul  proses keuangan ini mulai dari pemakaian sampai pada laporan pertanggungjawabaan. Kita tidak tahu pasti apakah mereka tidak paham membuat laporannya atau memang karena malas,” jelas Marthen. (Acik)

Tinggalkan Balasan