Aset Pemkab Jayawijaya Diminta Diinventarisir

Denny/ Cepos
Caption: Suasana Coffeé Morning yang digelar oleh Bidang Humas Pemkab Jayawijaya bersama Dinas PU dan Dinas Perumahan dan Pemukiman di Kantor Bupati Jayawijaya, Selasa, (9/10).

WAMENA—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayawijaya meminta kepada Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk segera menginventarisir rumah dan tanah yang menjadi aset Pemkab Jayawijaya. Hal ini dilakukan mengingat banyak aset Pemkab yang digunakan oleh pihak lain.

Sekda Jayawijaya, Yohanes Walilo menegaskan, Dinas Perumahan dan Permukiman harus melakukan penertiban dan pendataan bagi setiap aset rumah dinas Pemkab Jayawijaya, mengingat banyak dijumpai pegawai yang telah pindah tugas ke kabupaten lain, namun masih menempati rumah dinas dari Pemkab Jayawijaya.

Perlu ada penertiban rumah dinas. Ada banyak pegawai yang pindah tetapi masih menempati rumah yang menjadi aset Pemkab Jayawijaya,ungkap Sekda Walilo di sela-sela coffee morning yang digelar bagian Humas Setda Jayawijaya bersama Dinas PU dan Perumahan di Kantor Bupati Jayawijaya, Selasa (9/10).

Selain melakukan penertiban, perlu dilakukan inventarisir ulang seluruh rumah dinas yang ada, mulai dari tipe rumah sesuai dengan eselon yang telah dibalik nama (diputihkan).

Selain rumah, tanah yang merupakan aset Pemkab juga harus jelas, karena ketika ada gugat-menggugat, tidak ada masalah. Semua harus diinventarisir, mana yang sudah diputihkan mana yang belum,jelasnya.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Jayawijaya, Ludia Logo mengatakan, selama ini tidak ada regulasi yang jelas untuk melakukan penertiban rumah dinas Pemkab Jayawijaya, sehingga sedikit sulit baginya untuk melakukan penertiban rumah dinas yang dibangun Pemkab Jayawijaya.

Perda tentang perumahan Tahun 2001 yang pernah ada perlu direvisi, sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2006, kami akan menyiapkan drafnya untuk dilakukan pembahasan sehingga sebagai dasar hukum melakukan penertiban aset Pemkab seperti rumah dan tanah,beber Ludia Logo.

Diungkapkan, hingga saat ini, pihaknya belum bisa melakukan tindakan,
ketika ada temuan sebanyak 99 orang bukan pegawai Jayawijaya  tetapi masih menempati rumah dinas karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak lanjuti masalah ini.

Kalau kita mau mengambil tindakan, sanksinya belum ada dasar hukum jelas, sehingga regulasi perlu disiapkan. Tahun 2017 lalu kami lakukan pendataan, 2018 pemutakhiran data rumah dan 2019 baru penertiban aset,tegasnya.(jo/tho)

Tinggalkan Balasan