Usulan Penerimaan CPNS Ofline di Papua Disetujui Presiden

Gubernur Lukas Enembe ketika diwawancara dengan didamping oleh para Bupati usai pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jumat (5/10).

Gubernur Lukas: “Presiden Mengerti Hati dan Pikiran Orang Papua

JAKARTA-Presiden RI Ir. H. Joko Widodo menyatakan siap mengakomodir usulan Gubernur Papua Lukas Enembe dan para bupati/walikota se-Papua yang meminta agar sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 ini dilakukan secara offline atau manual, bukan online.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Papua bersama 29 Bupati dan satu Wali Kota bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Bogor, Jumat (5/10) guna membicarakan tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Provinsi Papua. Pertemuan ini dihadiri juga oleh Ketua DPRP, Yunus Wonda dan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib
Usai bertemu dengan Presiden, Gubernur Enembe menyampaikan bahwa Presiden menerima usulan pemerintah provinsi terkait tes CPNS. Salah satu usulan tersebut adalah tes dilakukan secara manual atau offline.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH, mengatakan,khusus untuk Papua, dimana Presiden Jokowi telah menyetujui tes CPNS dilakukan secara offline bukan online

“Presiden sudah setujui dan kita tentu berterima kasih,karena bapak Presiden mau mendengar dan menerima apa yang menjadi usulan kita tersebut,”ungkap Gubernur Lukas usai melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden Jokowi bersama para Bupati/Walikota se Tanah Papua di Istana Bogor mellaui pers realis yang diterima Cenderawasih Pos,Sabtu(6/10).

Gubernur mengatakan, persoalan ini sebelumnya sudah diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang lama Dr. H. Asman Abnur, S.E., M.Si. Namun karena ada pergantian menteri  ketika itu maka ada miss komunikasi terkait hal ini.

“Penerimaaan CPNS di Papua khusus, tidak sama dengan daerah lain, ada kekhususan bagi Papua, pelaksanaan test yaitu pakai offline, dan Presiden setujui. Nanti Presiden akan perintah ke Menteri PAN RB. Kami berterima kasih kepada Presiden yang telah mengerti hati pikiran orang Papua,”ujar Lukas.

“Presiden juga meminta Pemerintah Provinsi Papua berkoordinasi dengan kementerian terkait. Kami akan berkoordinasi hari Senin (8/10) nanti,” tambah Gubernur.
Kordinasi ini, menurut gubernur dilakukan untuk mengatur mekanisme tes.

Dalam pelaksanaannya nanti, tetap akan mengakomodir CPNS dari luar Papua, meskipun nantinya diatur semuanya oleh daerah. Terutama untuk formasi kedokteran, farmasi atau guru dan lainnya yang selama ini belum bisa diisi oleh Orang Asli Papua.

Gubernur menambahkan, Presiden juga berpesan agar dalam pelaksanaannya nanti, harus diawasi dengan baik agar tidak terjadi praktek KKN.

Mengenai nasib tenaga honorer atau K2, lanjut gubernur, disampaikan juga dalam pertemuan tersebut. Tinggal ditindaklanjut secara teknis melalui kordinasi antara dirinya selaku gubernur, sekretariat daerah, Badan Kepegawaian Daerah Papua dengan kementerian terkait.

Di tempat yang sama, Ketua MRP menegaskan bahwa Presiden berjanji akan menyurat secara resmi kepada para bupati dan wali kota se Papua agar menjalankan tes CPNS secara offline. Ia berharap para kepala daerah ini bisa transparan dan terbuka dalam setiap tahapan tes CPNS nantinya.

“Agar hasil tes yang diumumkan nantinya tidak menjadi masalah. Sehingga kami harap BKD bisa menjalankan hasil pertemuan dengan presiden ini sebaik-baiknya,” harap Ketua MRP.

Lanjutnya, saat ini jumlah pencari kerja di Papua sangat tinggi. Tingginya angka pencari kerja ini harus diakomodir dengan baik oleh para kepala daerah sesuai dengan kuota yang diterima dari pemerintah pusat.

Gubernur Lukas Enembe juga menyampaikan bahwa pada kesempatan pertemuan tertutup dengan Presiden tersebut, ia melaporkan perkembangan pelaksanaan PON XX tahun 2020 dimana Papua menjadi Tuan Rumah.

“Sejauh ini progress terutama pembangunan stadion utama sudah 70 persen dan beberapa venue yang kita bangun sudah kita laporkan juga kepada Bapak Presiden.  Kami mohon ada dukungan dana APBN juga dari pusat,” pinta Lukas.

Oleh kendala dana, satu hal penting yang diminta oleh Gubernur Lukas kepada Presiden adalah dana infrastruktur Otonomi khusus (Otsus) tahun 2019 bisa dialihkan untuk pembangunan venue PON 2020.
“Jadi selama ini kan kita tidak bisa pakai dana itu. Tidak bisa dialihkan ke kegiatan lain. Untuk itu kami meminta kepada Bapak Presiden,  agar dapat memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk bagaimana kita bisa gunakan dana infrastruktur otsus bagi pembangunan untuk kepentingan PON Papua,”bebernya

Menurut Lukas, dari penyampaian Presiden Jokowi setelah pertemuan tertutup bersama para bupati se Papua, Presiden menerima semua usulan dari Papua dan tidak menyampaikan hal-hal lain.

“Apa yang kita usulkan beliau menerima dan memberikan dukungan yang sangat positif. Bagi kami ini luar biasa. Sangat-sangat positif,” tegas Lukas.

Sementara itu pada kesempatan itu pula, Gubernur Lukas mengakui, Pemprov dan masyarakat Papua Papua telah menyerahkan bantuan untuk bencana di Palu, Donggala, dan Sigi, Sulawesi Tengah  sebesar Rp 4 milliar.

“Kita menyampaikan turut berbelasungkawa atas peristiwa di Palu, Donggala dan Sigi, Sulawesi Tengah dan secara resmi kita sudah serahkan bantuan dana sebesar Rp.4 Miliar,”ucapnya.

Menurut Lukas, bencana gempa-tsunami seperti ini menjadi peringatan bagi pemerintah di seluruh Indonesia, termasuk Papua karena hampir setiap saat ada terjadi gempa di negara ini.

“Kejadian ini kami masyarakat Papua juga turut prihatin. Untuk itu kami memberikan sumbangan atas peristiwa yang sudah terjadi. Tidak sekedar Palu baru dilakukan berbagai upaya mitigasi. Tetapi dengan kejadian seperti ini, maka pemerintah daerah harus siap untuk mengantisipasi jika ada bencana,”tambah Lukas.(ans).

Tinggalkan Balasan