Bupati Mimika Diminta Kunjungi Warga Banti Pasca Diserang KKSB

Penyerahan dokumen Aspirasi.(Foto-Acik)

SAPA (TIMIKA) – Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng, SE,MH diminta untuk  mengunjungi langsung masyarakat di Kampung Waa Banti, Banti I, Banti II, Kimbeli dan Opitawak, Distrik Tembagapura setelah diserang Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) bulan April lalu.

Dalam pertemuan bersama Asisten Bidang Pemerintahan, Setda Mimika Damianus Katiop di Lantai III Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika, Kamis (8/11), Tokoh Masyarakat dari Banti II, Joni Magal mengatakan  sejak terjadinya kontak senjata bersama KKSB tanggal 15 Agustus tahun 2017 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika khususnya Bupati Eltinus tidak pernah mengunjungi secara langsung untuk melihat perumahan warga, gedung sekolah dan Rumah Sakit  yang telah luluh lantak dibakar KKSB.

 “Tuhan kasih waktu kepada kami untuk datang ke Kantor Puspem dan meminta perhatian dari Pemkab. Ini merupakan pelarian kami sebagai warga. Kami sangat heran karena sampai saat ini Pemkab sama sekali tidak meninjau langsung. Padahal Bupati ini merupakan anak yang lahir di Kampung Waa Banti. Tapi kenapa tidak melihat orang tua dan adik-adiknya yang kehilangan rumah dan tidak lagi bersekolah karena sekolahnya sudah dibakar,” ungkap Joni dalam pertemuan yang dihadiri oleh Kapolsek Tembagapura, AKP Hermanto, SH.SIK, Perwakilan Danramil Tembagapura, S. Wutwensa, Pimpinan Govrel PTFI,Nathan Kum serta Kepala Distrik Tembagapura, Marthinus Nuboba.

Padahal menurut dia, di daerah lain di Indonesia setiap ada peristiwa yang menimpa masyarakat,  Pemerintah setempat langsung merespon. Karena itu, mulai saat ini diharapkan Pemkab Mimika  harus fokus membangun kembali perumahan warga, sekolah dan rumah sakit  untuk warga Waa Banti, Banti I, Banti II dan Opitawak.

“Pemkab itu tuan rumah di Mimika. Bukan PT Freeport, karena PT Freeport itu  perusahaan.  Tapi kenapa malah PT Freeport yang lebih memperhatikan masyarakat. Jadi kami minta Bupati harus mengunjungi kami sebelum bulan Desember nanti untuk melihat langsung,”  tuturnya.

Tokoh Masyarakat Banti II, Tomy Jamang mengatakan pasca peristiwa nahas itu, semua kepala kampung telah melakukan pendataan seluruh harta benda yang menjadi korban atau kerugian. Hasil pendataan ini juga telah berkali-kali disampaikan secara lisan dan melalui media massa. Selain itu juga dibuatkan dalam bentuk dokumen khusus berisi aspirasi untuk diberikan ke Pemkab.

Tomy menuturkan, Pemkab merupakan orang tua dan Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Mimika merupakan honai untuk menyampaikan keluhan dan menyelesaikan berbagai persoalan. Namun sangat disayangkan tidak adanya perhatian dari Pemkab Mimika.

“Saya  selaku tokoh masyarakat sudah melaporkan langsung kepada Kepala Distrik, Kapolsek dan Danramil untuk persoalan ini. Makanya kami sepakat untuk buatkan dokumen khusus aspirasi dan diserahkan ke Pemkab Mimika dengan harapan ada perhatian khusus kepada tiga kampung ini,”  Tomy.

 “Persoalan ini sudah satu tahun terjadi, tapi kami tidak pernah melihat ada Pemkab Mimika yang datang. Apalagi Bupati. Padahal beliau adalah anak dari Tembagapura. Jadi tolong ini harus diperhatikan,” katanya.

Sedangkan Kepala Kampung Banti I, Yohanis Jamang  mengatakan peristiwa yang  terjadi melumpuhkan semua sektor. Saat ini banyak warga yang masih hidup satu atap karena rumah pribadi telah dihancurkan.

“Kami mempunyai pemerintah di Mimika, jadi kami mau mengharapkan kepada siapa kalau bukan pemerintah. Jadi tolong bupati yang sebagai anak gunung kunjungi kami secara langsung,” kata Yohanis.

Selanjutnya Kepala Kampung Opitawak, Siprianus Omabak mengatakan salah satu yang tercantum di dalam aspirasi ini ialah keluhan warga terkait kendala ekonomi, karena fasilitas transportasi hanya sampai di mile 68 Tembagapura.

“Kasihan mama-mama yang mau berjualan karena mererka harus berjalan dan memikul hasil kebun mereka ke Tembagapura. Jadi tolong ini juga diperhatikan oleh Pemkab Mimika. Sebetulnya keadaan nyata di kampung  jauh lebih parah dari yang ada dalam dokumen itu ,” ungkap Siprianus.

Kapolsek Tembagapura, AKP Hermanto, SH,SIK, mengatakan kedatangan kepala kampung dan tokoh masyarakat Tembagapura juga dikarenakan adanya janji dari Pemkab akan mengunjungi Kampung Waa Banti. Tapi hingga saat ini janji tersebut tidak terpenuhi.

“Pada dasarnya Kepolisian hanya mengawal seluruh kepala kampung dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemekab Mimika. Kami datang bersama Pihak Govrel dan CLO PTFI supaya kita bisa memastikan apa kelanjutan dari Pemkab Mimika untuk masyarakat di Banti. Kami harapkan aspirasi masyarakt Banti bisa ditindaklanjuti,” kata AKP Hermanto.

Kepala Distrik Tembagapura, Marthinus Nuboba mengatakan sejak terjadinya kontak senjata bersama KKSB, warga Banti tidak melihat adanya kehadiran Pemkab Mimika. Warga juga mengeluh, karena meski telah melakukan pendataan yang dilengkapi dengan dokumentasi, tetapi hingga saat ini belum ada perhatian dari Pemkab.

“Kami berharap aspirasi yang disampaikan kepala kampung dan tokoh masyarakat Banti  mendapat perhatian khusus Pemkab Mimika. Kami berharap Pemkab memiliki hati untuk membangun kembali kampung masyarakat yang telah hancur itu,” kata Marthinus.

Menanggapi hal ini Asisten Bidang Pemerintahan, Setda Mimika, Damianus Katiop mengatakan sewaktu Wakil Bupati Mimika Yohanes Bassang menjabat selaku Plt Bupati, telah menekankan agar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun 2018, semua difokuskan untuk pembenahan di Banti. Namun karena secara nasional ditetapkan tidak ada pembahasan APBDP, maka anggaran tersebut akan didorong ke APBD tahun 2019.

“Saya tahu perjuangan Kepala Distrik Tembagapura selama ini. Dan terakhir, beliau datang membawa satu dokumen terkait dengan kondisi perumahan di kampung-kampung di Tembagapura. Dan kami sudah buatkan satu dokumen khusus semua laporan itu, karena semua telah terdata dengan baik,” kata Damianus.

Damianus mengatakan, aspirasi yang menginginkan agar Bupati Mimika melihat langsung kondisi di Banti akan diberikan kepada Bupati, sehingga sebelum bulan Desember Bupati bisa mengunjungi Banti.

“Kami akan rumuskan semua aspirasi yang disampaikan hari ini (kemarin-red) akan kami bahas bersama Sekda, dan para asisten lainnya untuk disampaikan ke Bupati. Mudah-mudahan sebelum bulan Desember nanti Bupati kita sudah bisa mengunjungi Kampung Banti dan memberikan penanganan lebih lanjut,”  katanya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Mimika, Petrus Lewa Koten mengatakan Pemkab seharusnya meminta maaf karena kurang memperhatikan masyarakat Banti.

“Memang kami sudah berupaya melakukan pertemuan bersama, tetapi jujur kami tidak bisa memberikan keputusan, karena kami tahu yang diinginkan masyarakat ialah agar Bupati langsung yang turun tangan. Keinginan dari bapak-bapak semua agar Bupati segera ke Banti sebelum bulan Desember akan kami sampaikan,” kata Petrus. (Acik

Tinggalkan Balasan