Penuntasan Kasus Paniai Berdarah Butuh Keterangan Sejumlah Oknum TNI

Metro Merauke – Frits Ramandey, satu dari dua orang Tim Adhoc perwakilan Papua dalam pengusutan kasus Panai berdarah mengatakan, pihaknya butuh keterangan beberapa oknum TNI dalam kasus yang menyebabkan empat remaja meninggal dunia dan 19 warga sipil terluka.

Menurutnya, beberapa oknum TNI yang diperlukan keterangannya itu berada di sekitar lokasi saat peristiwa terjadi di Lapangan Karel Gobai, Enarotali, ibu kota Panai, 8 Desember 2014.

Katanya, tidak hanya keterangan beberapa oknum TNI yang diperlukan pihaknya, tim Adhoc dibentukan Komnas HAM itu telah meminta keterangan 12 anggota Polri aktif dan seorang lainnya yang telah pensiun, lantaran saat kejadian mereka juga berada di sekitar lokasi.

“Kendala utama kami memintai keterangan beberapa oknum TNI, karena belum ada izin dari Panglima TNI. Kami sudah punya jumlah dan nama oknum TNI yang akan dimintai keterangan, namun saya belum bisa menyebutkannya,” kata Frits Ramandey usai menemui Legislator Papua, John NR Gobai di Kantor DPR Papua, Kamis (08/11).

Kepala perwakilan Komnas HAM wilayah Papua itu mengatakan, sekira dua bulan lalu, Panglima TNI menyurati Komnas HAM dan menyatakan izin untuk beberapa oknum anggota TNI yang akan dimintai keterangan ada pada Menkopolhukam.

Padahal lanjutnya, sudah dua kali Presiden Jokowi menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI, Komnas HAM dan Jaksa Agung. Pertama di Jayapura, 14 Desember 2014, presiden ketika itu meminta menyelesaikan kasus Wasior dan Wamena serta Paniai.

“Kalau alasannya TNI menggunakan KUHP militer, presiden kan panglima tertinggi. Mestinya panglima TNI tunduk kepada instruksi presiden. Komnas HAM hingga kini belum menyimpulkan secara tuntas apakah kasus Paniai ipelanggaran HAM berat atau bukan,” ucapnya.

Selain membutuhkan keterangan beberapa oknum TNI, Tim Adhoc juga masih akan meminta keterangan beberapa saksi korban, lantaran hingga kini baru lima dari 19 saksi korban yang masih hidup yang dimintai keterangan.

Dikatakan, untuk itulah pihaknya bertemu John NR Gobai meminta bantuan, karena legislator Papua dari kursi pengangkatan perwakilan wilayah adat Meepago tersebut dinilai paham kasus Paniai berdarah dan beberapa tahun lalu terlibat membantu Tim Adhoc Komnas HAM.

“Paling tidak penguatan terhadap korban itu penting. Pak John Gobai punya kemampuan meyakinkan korban, memberi penguatan terhadap korban agar memberi keterangan kepada kami.”

Sementara John Gobai menyatakan penuntasan kasus Paniai merupakan pekerjaan berbagai. Ia meminta masyarakat Paniai, para tokoh suku Mee, dan kaum intelektual memberikan dukungan.

“Jangan melihat dari sisi lain karena kasus dugaan pelanggaran HAM ini harus diselesaikan negara,” kata Gobai.

Gobai berharap, pimpinan DPR Papua dapat bersuara agar Panglima TNI mengizinkan anggotanya dimintai keterangan. Ia akan bertemu pimpinan dewan menyampaikan hambatan yang dialami Komnas HAM agar ada dukungan secara politik.

“Kami harap Panglima TNI mengizinkan anggotanya dimintai keterangan. Inikan masih dugaan, jika khawatir berlebihan, akan menimbulkan persepsi kurang baik di masyarakat,” ujarnya. (Arjuna P)

Tinggalkan Balasan