Pers Dan Jebakan Hoaks Untuk Milenial

Tajuk SAPA

ADA satu catatan yang sama dalam pidato Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) dari tahun ke tahun, yakni perhatiannya pada persainganantara media arus utama (konvensional) dengan media sosial.

Saat HPN ke-72 di Kota Ambon, Provinsi Maluku, 9 Februari 2017, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa banyak kepala negara di dunia yang "pusing" dengan maraknya media sosial, karena media arus utama masih bisa diajak diskusi tapi kalau media sosial siapa yang bisa memagari.

Ungkapan "memusingkan" itu terkait dengan kelebihan media sosial dalam kecepatannya tapi sangat rawan dengan berita/kabar hoaks (informasi bohong dan menyesatkan), sedangkan media arus utama mengedepankan akurasi dan pendalaman berita.

Kepala Negara menilai bahaya dari berita hoaks adalah munculnya fitnah yang jika dibiarkan akan berpotensi memecah belah persatuan.

"Berita hoaks atau kabar hoaks harus kita lawan bersama-sama. Pencipta berita hoaks sangat tidak bertanggung jawab dan berpotensi memecah persatuan bangsa," kata Presiden Jokowi.

Agaknya, Presiden tidak salah. Tidak banyak yang menyadari betapa ngawurnya informasi dari media sosial yang terkadang hanya disebut sebagai informasi dari "tetangga sebelah" tapi dianggap benar, sah, dan sahih, hanya karena sudah ada foto, ada video, ada "copy" dokumen asli. Padahal, foto itu bisa merupakan tempelan beberapa foto, bisa juga merupakan rekayasa yang diambil dari foto-foto lama yang dilabeli sebagai "judul" foto baru.

Hoaks atau informasi yang seolah-olah benar tapi menyesatkan itu memiliki dampak fatal bila terkait dengan politik atau ideologi, karena bisa menjadi "jebakan" untuk kaum milenial yang belum memiliki banyak informasi. Bagi yang sudah memiliki banyak informasi justru memicu kegaduhan.

Untuk menangkal jebakan hoaks untuk kaum milenial itulah, sikap kritis perlu digalakkan.  Untuk itulah, literasi medsos atau melek medsos menjadi penting yang mungkin caranya cukup sederhana.

Ada tiga cara sederhana, yakni bedakan informasi atau bukan informasi sebelum "share" atau "copas". Untuk informasi, cari informasi pembanding (hoaks atau bukan) lewat mesin pencari seperti Google, dan berpikirlah "dosa online" (dampak agama) bila ingin "share" ulang.

Iformasi itu membutuhkan sumber/narasumber (referensi) dan narasumber (ahli yang kompeten/konfirmasi), bahkan untuk media massa juga ditambahi dengan korektor (redaktur/editing), sedangkan bila bukan informasi itu tidak membutuhkan referensi dan narasumber, sehingga bisa di-"share" tanpa pembanding.

Hal yang bukan informasi itu, misalnya humor, motivasi, chat/obrolan/curhat, lagu, dan sejenis hal-hal ringan (human interes) lainnya.  Jadi, kalau informasi perlu pembanding dari sumber (referensi) dan narasumber (ahli yang kompeten) serta editor (redaktur).

Selain sikap kritis dari masyarakat dengan tiga cara sederhana itu, kalangan pers juga memiliki sejumlah jurus untuk menghajar hoaks dari "tetangga sebelah", diantaranya menyajikan rubrik "hoaks atau bukan" (rubrik khusus) untuk mengedukasi masyarakat, pemberitaan dan sosialisasi sanksi hukum bagi penyebar hoaks (UU ITE), dan cara-cara pro-aktif untuk pencegahan.

Cara-cara pro-aktif untuk pencegahan yang sering dilakukan pers, antara lain bekerja sama dengan Kominfo/humas atau industri/LSM untuk sosialisasi pencegahan hoaks dan literasi medsos di kalangan pelajar, mahasiswa, pesantren, dan komunitas tertentu.

Agaknya, jurus-jurus yang dilakukan kalangan per itu tidak percuma atau ada hasilnya. Buktinya, Presiden dalam sambutan pada peringatan HPN ke-74 di Surabaya (2019) atau dua tahun kemudian pun mengaku gembira dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media konvensional atau arus utama yang membaik dibandingkan dengan media sosial.

"Terus terang saya sangat gembira dengan situasi seperti ini. Selamat kepada pers yang masih sangat dipercaya masyarakat," ujarnya di sela sambutan Puncak Peringatan HPN 2019 di Surabaya (9/2).

Presiden menyampaikan data tentang tingkat kepercayaan terhadap media konvensional pada 2016 yakni 59 persen dan 45 persen ke media sosial, kemudian pada 2017 mencapai 58 persen terhadap media konvensional dan 42 persen ke media sosial. Pada 2018, tingkat kepercayaan terhadap media konvensional mencapai 63 persen dan 40 persen untuk media sosial.

"Dari data itu, semakin ke sini semakin besar kepercayaan publik. Ini harus dipertahankan," ucap Jokowi.

Menurut Presiden, era media sosial membuat siapa pun dapat bekerja sebagai jurnalis, tetapi tidak sedikit yang menyalahgunakan media sosial untuk menebar ketakutan di ruang publik.

"Sekarang setiap orang bisa bisa menjadi wartawan dan pemred. Tetapi kadang digunakan ntuk menciptakan kegaduhan, ada juga yang membangun ketakutan pesimisme," katanya. (Antara)

Tinggalkan Balasan