Aturan keabsahan hasil hutan masih mengabaikan hak masyarakat adat

Diskusi pengelolaan hutan bersama eksekutif, legislatif, pengusaha dan aktivis di kantor DPR Papua belum lama ini – Jubi. Dok

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, John NR Gobai mempertanyakan lolosnya 140 kontainer kayu merbau dari pelabuhan Jayapura, yang kemudian malah disita penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Surabaya dan Makassar pada 5 Desember 2018 dan 8 Januari 2019. Kasus itu menunjukkan aturan keabsahan hasil hutan kabur.

“Kalau kayu yang dikirim ke luar dari Papua itu ilegal, kenapa bisa lolos melewati Pelabuhan Jayapura di Papua? Saya anggap dokumen pengiriman kayu legal, makanya bisa dikirimkan dari Jayapura. Akan tetapi, di Surabaya dan Makassar tiba-tiba dianggap ilegal,” kata Gobai, Rabu (3/4/2019).

Sebelumnya, ratusan kontainer kayu merbau asal Papua yang dikirimkan ke Surabaya dan Makassar disita penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) pada 5 Desember 2018 dan 8 Januari 2019 lalu. Pada 30 Maret lalu, penyidik telah menetapkan DG selaku Direktur PT MGM, DT direktur PT EAJ dan TS direktur PT RPF sebagai tersangka kepemilikan kayu merbau yang dinilai ilegal itu.

Gobay menyatakan dalam kasus itu pihaknya telah menerima pengaduan dari masyarakat adat yang menyatakan bahwa kayu merbau yang disita di Surabaya dan Makassar merupakan kayu yang mereka tebang dari hutan ulayatnya sendiri. Akan tetapi, ketika kayu itu dibawa keluar Papua, kayu itu dianggap ilegal dan disita.

“Masyarakat adat menebang kayu di hutan adatnya karena menganggap punya hak. Hutan itu ada sejak leluhur mereka dan diwariskan turun temurun. Namun dianggap hasil pembalakan liar sesuai Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan,” ujarnya.

Gobay menyebut penggunaan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mengabaikan keberadaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang sudah mengakui hak masyarakat adat untuk mengelola dan memanfaatkan hasil hutan ulayatnya masing-masing. Gobay menegaskan, masyarakat adat juga meyakini apa yang mereka lakukan tidak salah, karena mengambil kayu dari hutan ulayat mereka sendiri.

Sementara Koordinator Hukum dan HAM Tabi, Pdt. Albert Yoku dalam diskusi pengelolaan hutan bersama eksekutif, legislatif, pengusaha dan aktivis di kantor DPR Papua pada Maret lalu mengatakan pemerintah seharusnya tidak serta merta menganggap pengelolaan hutan oleh masyarakat adat merugikan Negara. Jika pemerintah selalu menganggap pengelolaan hutan oleh masyarakat adat ilegal dan merugikan negara, maka Negara wajib menghitung kerugian masyarakat adat di Papua atas pengelolaan hutan oleh Negara.

“Masyarakat sudah berkeringat, berusaha, kemudian menghasilkan namun dianggap ilegal. Kalau semua dianggap ilegal, Negara ada untuk siapa?” tanya Pdt. Albert Yoku. (*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

The post Aturan keabsahan hasil hutan masih mengabaikan hak masyarakat adat appeared first on JUBI.

Tinggalkan Balasan