Apa Anda Masuk Politisi Anak TK?

Tajuk SAPA

SIKAP Anda terhadap hasil Pemilu 2019, menentukan siapa diri Anda. Apakah anda tergolong politisi atau politikus professional? Apakah Anda tergolong sudah dewasa dalam berpolik? Ataukah Anda masuk dalam politisi kelas anak taman kanak-kanak (TK)?

Masuk klasifikasi apakah Anda dalam Pemilu 2019 ini? Menjawab pertanyaan ini, mari kita mulai dengan pernyataan bahwa setiap politisi sudah pasti mengetahui secara jelas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Secara khusus sudah tahu tata cara penghitungan suara rekapitulasi hasil Pemilu mulai dari tingkat TPS hingga ke KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga ke KPU Pusat. Sudah tahu pasti bila ada kesalahan penghitungan atau kecurangan, apalagi terstruktur dan massif,  langkah-langkah yang harus dilakukan  segera melapor ke Bawaslu, Gakkumdu hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Bila Anda politisi professional, bukan politisi anak TK, maka tidak perlu banyak berkoar-koar di jalanan, atau hanya di media massa dan media sosial. Tapi kumpulkan semua bukti kecurangan yang ada, mulailah dengan form C1 di TPS, mana bukti Anda yang dianggap asli, pastikan bukti Anda yang asli ini juga sama aslinya dengan yang dipegang atau dimiliki sanksi caleg atau parpol lain. Jadi ini bukan bukti milik saksi atau parpol Anda sendiri.

Begitu juga bila ditemukan ada kecurangan atau pengurangan suara terhadap parpol atau caleg Anda ketika hasil suara di plenokan di tingkat PPD hingga ke KPU. Atau bukti penggelembungan suara ke parpol atau caleg lainnya. Kumpulkan saksi dan bukti-buktinya. Pastikan bukti kecurangan yang Anda miliki, bukan hanya dimiliki oleh saksi dan parpol Anda sendiri, tapi juga sama dengan yang dimiliki oleg saksi dan parpol lainnya. Kalau bukti yang Anda miliki, berbeda dengan misalnya 10 saksi dan parpol lainnya, maka patut diragukan bukti tersebut. Benar adanya atau hasil karangan atau rekayasa  Anda sendiri.

Pemilu 2019 diikuti lebih dari 15 partai politik. Secara khusus di Pilpres, terdapat dua koalisi partai pendukung  untuk pasangan 01 dan 02, sehingga sangatlah mudah mengetahui dan menguji sebuah kecurangan, sangat mudah dilacak berdasarkan bukti-bukti berkas Pemilu yang ada. Sangat kecil kemungkinan terjadi praktek kecurangan secara berjamaah karena kondisi di TPS yang sangat terbuka.

Sejauh ini dalam proses rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019, secara umum boleh dikatakan aman dan lancar. Kecuali dibeberapa daerah, termasuk di Provinsi Papua yang mengalami sejumlah kendala. Tapi semua itu berhasil diatasi. Setiap masalah ditangani sesuai dengan peraturan hukum yang ada. Intinya, Pemilu 2019 ini memiliki banyak masalah, tapi tidak harus berarti Pemilu gagal dan hasilnya tidak diterima.

Karena itu bila ada pihak tertentu, baik itu partai politik, caleg atau capres/cawapres yang menolak hasil pemilu hanya dengan alasan ditemukan banyak kecurangan, maka patut dipertanyakan kapasitas dan kredibiltas dari parpol, oknum caleg dan oknum lain tersebut? Anda tidak bisa dengan mudah menolak hasil Pemilu 2019 hanya dengan mengatakan ada banyak kecurangan, tapi tidak bisa membuktikan kecurangan tersebut benar  sesuai putusan hukum. Anda harus bisa membuktikan kecurangan yang dimaksud tidak hoax atau bohong.  Anda harus menguji itu di Mahkamah Konstitusi (MK), tidak bisa di tempat lain.

Kalau Anda menolak membawa masalah kecurangan Pemilu versi Anda ke MK karena Anda tidak percaya MK, maka bisa jadi bukan karena Anda tidak percaya MK, tapi karena bukti-bukti kecurangan yang Anda miliki memang hasil rekayasa Anda sendiri, dan Anda sudah tahu bahwa pasti MK akan menolak bukti-bukti tersebut. Sejauh ini MK sangat independen dan terbuka menangani kasus-kasus Pemilu, sehingga bila ada pihak-pihak tertentu yang tidak percaya MK, maka patut dipertanyakan kapasitas dan kredibilitas pihak-pihak tersebut. Bisa jadi merekalah yang tidak layak dipercaya.

Siapa pun bebas bersikap untuk percaya atau tidak percaya terhadap hasil Pemilu yang akan ditetapkan KPU Pusat pada 22 Mei 2019 mendatang. Tapi khusus bagi parpol, caleg dan Capres/Cawapres, bila Anda mengatakan tidak percaya dengan alasan banyak kecurangan, maka alasan tersebut tidak berarti apa-apa, bila tidak ada proses hukumnya di MK. Bila nanti di KPU Pusat, Anda-Anda tidak mau menandatangani berita acara hasil Pemilu pun tidak akan berpengaruh apa-apa. Hasil penghitungan dan rekapitulasi KPU tetap dianggap sah, sesuai UU Pemilu.

Memang tidak mudah untuk menerima kekalahan, bila sudah terlanjur mendeklarasikan diri sebagai yang menang sesuai hasil perhitungan sendiri. Tapi pada kondisi inilah siapa diri Anda akan teruji. Apakah Anda tergolong orang yang sudah dewasa dalam berpolitik? Apakah Anda tergolong politisi anak TK yang baru belajar berpolitik, sehingga masih salah-salah dalam mengambil langkah? Jawabnya mari kita tunggu pada tanggal 22 Mei mendatang. (Yulius Lopo)

Tinggalkan Balasan